Dewasa ini, seiring dengan tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, maka kebutuhan akan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang tidak memihak (independen) dan menyajikan fakta apa adanya makin meningkat.

Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan 1 (satu) paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/ Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berupa Laporan Keuangan.

Laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran APBN/APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan telah diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjadi Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan financial yang terdiri dari Neraca, LO (Laporan Operasonal), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), dan LAK (Laporan Arus Kas), dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).

Untuk terciptanya keseragaman dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut diatas, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan telah diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengetahuan Akuntansi, khususnya Akuntansi Pemerintahan akan membantu seorang birokrat atau pegawai pemerintah, khususnya birokrat yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan untuk membuat dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pemerintah yang telah diamanatkan rakyat kepadanya melalui pemilihan umum dan wakilnya di DPR/DPRD.

Akuntansi Pemerintah bagi birokrat, khususnya birokrat di Pemerntah Daerah ibarat dia memakai sinar X yang menembus dinding atau badan, dengan Akuntansi Pemerintah dia bisa melihat kinerja bagian atau satuan kerja atau pemerintah pusat/daerah yang dia kelola sesuai tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efesien, efektif dan ekonomis untuk mencapai visi dan misi dari bagian/satuan kerja/pemerintah pusat/daerah yang bersangkutan dan apakah bagian/satuan kerja/pemerintah pusat/daerah kondisi keuangannya sehat atau sakit, meskipun lokasi bagian/satuan kerja/pemerintah pusat/ daerah jauh dari lokasi kita.

Definisi Akuntansi secara umum (Komersial) adalah seni atau proses pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran atau penilaian, pengklasifikasian, penginkhtisarkan transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya dan pengkomunikasian informasi yang bersifat ekonomis serta penyajian laporan yang digunakan untuk bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh Pengguna informasi tersebut.(IAI, 2009 PSAK No.1 : 3 ).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi (pemerintahan) didefisikan sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 : 2).

Informasi yang dihasilkan dari Akuntansi Pemerintahan adalah Fakta, bukan Opini. Angka financial yang nyatalah yang akhirnya memberi kita FAKTA tentang kegiatan pemerintahan. Angka financial adanya di Akuntansi Pemerintahan, yaitu pada Laporan Keuangan Pemerintah. Kalau mereka bisa membaca LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH, mereka bukan saja akan bisa melihat fakta-fakta keberhasilan financial negara/provinsi/kabupaten/kotamadya, tapi langsung tahu keadaan negara/provinsi/kabupaten/kotamadya yang sebenarnya, bukan mengandalkan opini mereka sendiri atau opini orang lain. Laporan Keuangan Pemerintah adalah salah satu produk terpenting dari Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah atas pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya.

Kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah, yang merupakan produk akuntansi pemerintahan adalah Masyarakat, para Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa, Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman dan Pemerintah (pusat/daerah).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian Laporan Keuangan Pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.(KSAP IAI, 2010, Lampiran PP Nomor 71 Tahun 2010 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah : 6)

Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajkan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

a)    Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b)    Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

c)    Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasl yang telah dicapai;

d)    Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e)    Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

f)     Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalam kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah  menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. (KSAP IAI, 2010, Lampiran PP Nomor 71 Tahun 2010 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah : 8).

Para Negarawan/Birokrat yang sukses pada umumnya tahu dan paham tentang Akuntansi Pemerintahan, terutama Laporan Keuangan Pemerintah, mereka mahir dalam membaca Laporan Keuangan Pemerintah dan membaca fakta-fakta yang diwakili oleh angka-angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah.

Para Negarawan/Birokrat yang sukses selalu menekankan pentingnya Kecerdasan Fiancial. Untuk bisa berhasil dalam memimpin negara/provinsi/kabupaten/kotamadya, mereka harus bisa mengendalikan ke arah mana sumber daya yang dimiliki negara/ provinsi/kabupaten/kotamadya dan cash flow mereka mengalir. Kecerdasan Financial bisa diperoleh dengan tahu dan mengerti tentang Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas(Cash Flow) dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang telah diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjadi berupa Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan financial yang terdiri dari Neraca, LO (Laporan Operasonal), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), dan LAK (Laporan Arus Kas), dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).

Para   Negarawan/Birokrat yang berhasil atau sukses tahu pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah bagi keberhasilan visi dan misinya serta pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara/daerah yang dipercayakan kepadanya. Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang telah diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjadi berupa Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan financial yang terdiri dari Neraca, LO (Laporan Operasonal), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), dan LAK (Laporan Arus Kas), dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan), oleh sebagian kalangan Negarawan/Birokrat diistilahkan sebagai “Permadani Ajaib”.(Robert T Kiyosaki, 2002, Guide to Investing :164 )

Kenapa disebut Permadani Ajaib ?, karena Laporan Keuangan Pemerintah tersebut seakan-akan membawa seorang Negarawan/Birokrat ke dalam seluk beluk suatu negara/provinsi/ kabupaten/kotamadya/BUMN/BUMD/Satuan Kerja/Entitas manapun di dunia ini. Rasanya seperti mengenakan masker untuk menyelam dan langsung melihat ke bawah permukaan air. Masker itu yang melambangkan Laporan Keuangan Pemerintah, memungkinkan  seorang Negarawan/Birokrat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi dibawah permukaan air. Daripada melompati gedung yang tinggi, orang yang melek financial bisa melihat apa yang terjadi dibalik dinding-dinding tebal suatu negara/provinsi/kabupaten/kotamadya/ BUMN/ BUMD/Satuan Kerja/Entitas.

Alasan lain seorang Negarawan/Birokrat menyebut Laporan Keuangan Pemerintah permadani ajaib adalah karena Laporan Keuangan Pemerintah, membebaskan seorang Negarawan/Birokrat untuk melihat dan melakukan begitu banyak hal di begitu banyak bagian di negara/provinsi/ kabupaten/kotamadya/BUMN/BUMD/Satuan Kerja/Entitas, hanya dengan duduk dimeja seorang Negarawan/Birokrat. Seorang Negarawan/Birokrat bisa mengontrol di begitu banyak bagian negara/provinsi/kabupaten/kotamadya/BUMN/BUMD/Satuan Kerja/ Entitas atau hanya di halaman belakang rumah seorang Negarawan/Birokrat dengan pengetahuan dan wawasan yang jauh lebih besar.

Meningkatkan pengetahuan financial seorang Negarawan/Birokrat mengurangi resiko seorang Negarawan/Birokrat dalam pengelolan keuangan negara, khususnya penyalahgunaan kewenangan atau korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dpimpinnya serta memajukan negara/provinsi/kabupaten/kotamadya/ BUMN/BUMD/ Satuan Kerja/Entitas yang dipimpinnya.

Laporan Keuangan pemerintah memungkinkan seorang Negarawan/Birokrat melihat apa yang tidak terlihat oleh orang biasa. Itu bisa memberi seorang Negarawan/Birokrat control atas keuangan negara/provinsi/kabupaten/kotamadya/BUMN/BUMD/Satuan Kerja/ Entitas yang dipimpin mereka, dan memungkinkan mereka pergi kemanapun ingin pergi dalam hidupnya. Memegang control atas Laporan-laporan Keuangan Pemerintah juga memungkinkan seorang mengelola negara/provinsi/kabupaten/kotamadya/ BUMN/BUMD/Satuan Kerja/Entitas yang dipimpin mereka tanpa secara fisik hadir dalam negara/provinsi/kabupaten/kotamadya/ BUMN/BUMD/Satuan Kerja/Entitas yang dipimpinnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 1 yang merupakan lampiran dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010” Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

(e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.”(Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, 2010 : 7).

Proses Akuntansi Pemerintahan secara sederhana digambarkan sebagai berikut :

RAPBD/RKA/DPA  >  Proses Penyusunan dan Penetapan APBD   >   APBD   >   SPP/SPM/SPD/SP2D/Bukti Transaksi   >   Dicatat ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu ( yang terdiri dari : Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu per Mata Anggaran)   >   Buku Jurnal khusus   >  Posting   >   Buku Besar   >  Neraca Saldo   >  Laporan Keuangan Pemerintah

1.  Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Proses Akuntansi Pemerintahan bermula dari proses penyusunan dan penetapan APBD serta DPA SKPD. Proses penyusunan dan penetapan APBD serta DPA SKPD diawali dengan pembuatan RKA (Rencana Kerja Anggaran) oleh masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan kegiatan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten/kota, musrenbang provinsi dan musrenbang nasional. Setelah itu dilakukan penyusunan rancangan RKPD dan renja SKPD.

Proses selanjutnya adalah Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dan diotorisasi oleh Kepala Daerah, Penyerahan Rancangan  KUA dan PPAS kepada DPRD, dan Pembahasan dan penetapan Rancangan KUA dan PPAS menjadi KUA dan PPAS.

Proses berikutnya yang harus ditempuh adalah proses Penyusunan RKA-SKPD dan Penyampaian Raperda APBD Kabupaten/Kota/Provinsi. Proses Penyusunan RKA-SKPD dan Penyampaian Raperda APBD Kabupaten/Kota/Provinsi diawali dengan proses Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, dan proses Penyusunan RKA-SKPD serta Penyusunan dan Penyerahan Raperda APBD Kabupaten/Kota/Provinsi ke Dewan (DPRD).

Setelah itu, baru dilakukan Pembahasan Raperda APBD Kabupaten/Kota/Provinsi di DPRD.

Proses yang ke lima adalah Evaluasi dan Penetapan Raperda APBD serta Raperkada Penjabaran APBD yang dimulai dari proses Penyampaian Raperda APBD Persetujuan Bersama dan Raperkada Penjabaran APBD, Pelaksanaan Evaluasi oleh Gubernur/Mendagri dan Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD.

Proses terakhir dari Proses Penyusunan dan Penetapan APBD adalah Penyusunan dan Penetapan DPA-SKPD yang dimulai dari proses Penyiapan dan Penyerahan Rancangan DPA-SKPD, proses Verifikasi dan Pengesahan Rancangan DPA-SKPD dan proses Penyampaian DPA-SKPD.

RAPBD setelah dibahas dan disetujui oleh DPRD, Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota, dan Menteri Dalam Negeri untuk APBD Provinsi menjadi UU dan Perda tentang APBD yang mengikat Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi dalam membelanjakan dan mengelola keuangan Pemerintah Daerah.

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan APBD (Transaksi)

Transaksi adalah Even atau Peristiwa yang terjadi, bernilai uang atau setara uang dan berdampak terhadap keuangan entitas pemerintah yang mengakibatkan berubahnya posisi keuangan entitas pemerintah.

Transaksi dimulai dari penetapan DPA-SKPD (Daftar Perincian Anggaran – Satuan Kerja Peerintah Daerah). Setelah itu, Biro Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi atau Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Anggaran) untuk 1 (satu) tahun atau 1 (satu) semester atau 1 (satu) triwulan periode Anggaran.

Agar memudahkan dalam mengingat dan membukukan, biasanya transaksi terekam atau tercatat dalam Bukti transaksi atau Events.

Bukti Transaksi atau Events adalah Tanda kejadian yang dapat diidentifikasi yang mempengaruhi entitas pemerintah.

Bukti transaksi dalam Akuntansi Pemerintahan diatur dalam sistem dan prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, yaitu mekanisme sistem dan prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah melalui UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan).

Mekanisme UYHD diawali dengan Bendaharwan SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau Entitas  mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP(Uang Pengganti) kepada Kepala Sub Bagian Keuangan SKPD atau Entitas. Setelah diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian Keuangan SKPD atau Entitas, Kepala Sub Bagian Keuangan SKPD atau Entitas menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) UP dan mengajukannya ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah atau Badan Keuangan Daerah atau Kantor Kas Negara untuk meminta uang pengganti.  Bagian Keuangan Sekretariat Daerah atau Badan Keuangan Daerah atau Kantor Kas Negara melukukan penelitian kelengkapan dokumen dan verifikasi SPM UP dan SPP UP, setelah lengkap, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah atau Badan Keuangan Daerah atau Kantor Kas Negara menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) UP dan menyerahkannya ke SKPD yang mengajukan. Dengan SP2D UP tersebut Bendaharawan atau Kepala Sub Bagian Keuangan SKPD atau entitas dapat mencairkan SP2D UP tersebut sebesar nilai yang diajukan dan disetujui sebagaimana tercantum dalam SP2D UP.

Proses selanjutnya adalah prosedur pengajuan SPP GU (Ganti Uang) oleh bendaharawan SKPD/entitas untuk minta penggantian uang atas belanja yang telah dilakukan dan sekaligus sebagai SPJ bagi belanja tersebut. Atas SPP GU tersebut sub  bagian keuangan SKPD/entitas membuat dan mengajukan SPM sebagai bukti bahwa bukti pengeluaran dan pertanggungjawaban atas belanja yang telah dilakukan telah diverifikasi dan disetujui serta meminta penggantuian uang sebesar belanja yang telah dikeluarkan sehingga jumlah uang yang ada di bendaharawan kembali sebesar SPP UP. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah atau Badan Pengelola Keuangan Daerah atau KPKN selaku ordonatur menerbitkat SP2D GU terhadap SPM/SPP GU yang diajukan SKPD/entitas yang telah diverifikasi dan disetujui olehnya. Pada akhir tahun, jika pengeluaran yang melalui mekanisme atau prosedur SPM GU, pagu anggarannya sudah melampaui atau tahun berakhir, maka untuk menutup UP, diberlakukan mekanisme pengeluaran SPP GU Nihil, SPM GU Nihil dan SP2D GU Nihil untuk menutup atau mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar pengeluaran yang dilakukan di akhir tahun atau pos pengeluaran yang habis pagu anggarannya. Sisa uang yang ada, pada akhir tahun atau awal tahun berikutnya biasanya paling lambat tanggal 10 bulan jan uari disetor kembali ke kas negara/daerah. Jika SKPD menyetorkannya melebihi tanggal 10 bulan januari, setoran tersebut dianggap penerimaan lain-lain tahun yang bersangkutan.

Untuk pengeluaran yang bersipat pengadaan barang/jasa, mekanisme atau prosedur pengeluarannya melalui mula-mula bendaharawan mengajukan SPP LS yang disertai bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi, berita acara pemeriksaan barang/jasa, berita acara serah terima barang/jasa, setelah itu pejabat penatausahaan SKPD, yang biasanya dipegang oleh kepala sub bagian keuangan SKPD membuat SPM LS untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa untuk selanjutnya diajukan ke Kas Negara/Daerah. Oleh Kas Negara/Daerah bila  SPM LS dan semua dokumen pendukung dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan formal, maka diterbitkan SP2D terhadap SPM LS tersebut dan rekanan/penyedia barang/jasa bisa mencairkan SP2D tersebut atau langsung transfer ke rekening mereka.

Dari bukti transaksi, transaksi –transaksi tersebut dicatat oleh Bendaharawan SKPD ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu, yaitu Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Per Mata Anggaran.  

3. Proses Pelaporan Keuangan Daerah

Setelah dicatat oleh Bendaharawan SKPD ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu, kemudian dijurnal sesuai dengan mata anggarannya, baik transaksi yang dilakukan oleh SKPD maupun yang dilakukan oleh SKPKD.

Setelah dijurnal, proses selanjutnya adalah membukukan atau posting transaksi tersebut ke dalam Buku Besar atau Ledger.

Definisi Posting adalah Proses memindahkan informasi dari buku Kas Umum ke buku besar atau ledger sesuai dengan perkiraan atau account yang cocok atau mata anggaran yang cocok.

Ringkasan informasi buku besar dituangkan dalam Neraca Saldo. Neraca Saldo adalah Daftar ringkasan yang menunjukkan persamaan antara debits dan credit dari semua perkiraan atau mata anggaran yang ada di buku besar.

Proses terakhir dari Akuntansi Pemerintahan adalah penyusunan Laporan Keuangan.

Definisi Laporan Keuangan (komersial) yaitu “ Laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya, yaitu kelompok yang berkaitan dengan pengukuran posisi keuangan, kelompok yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dan kelompok yang berkaitan dengan pengukuran cash flow”.

Laporan keuangan pemerintah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayaipenyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.(Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 1, 2010 :6).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

(a) Relevan;

(b) Andal;

(c) Dapat dibandingkan; dan

(d) Dapat dipahami.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

(a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

(b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

(c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

(d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

(a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

(b) Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. (Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, 2010 : 12).

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

  •  Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports),
  • Laporan finansial,
  • CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO (Laporan Operasonal), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), dan LAK (Laporan Arus Kas).

CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

(b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

(c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

(d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

(b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

(c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

(b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

(c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

(d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.

(b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

(a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

(b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

(c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

(f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

(g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; (Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, 2010 : 20).

Pemerintah Daerah sebagian besar belum mencapai predikat kualitas keandalan laporan keuangan dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini disebabkan oleh :

  • Belum terampilnya petugas/pegawai di lingkungan pemerintah daerah, khususnya petugas/pegawai yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan daerah;
  • Belum mendukungnya sistem informasi keuangan daerah yang diterapkan/aplikasikan di pemerintah daerah, sehingga sebagian besar pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah masih manual dan tidak memakai penjurnalan sebagaimana proses akuntansi yang lajim.
  • Belum adanya komitmen dari manajemen puncak, dalam hal ini gubernur/bupati/walikota tentang tranparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan di Provinsi Riau, baru 1 (satu) pemerintah daerah yang mencapai predikat opini atas laporan keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau belum mencapai predikat WTP tersebut. Sebagian besar pemerintah daerah di provinsi riau bermasalah dalam hal pengelolaan asset tetap, persediaan dan belanja.

Agar pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan yang andal dan akuntabel maka pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

-        Diciptakannya komitmen dari pucuk pimpinan, dalam hal ini gubernur/walikota/bupati akan pentingnya laporan keuangan yang andal dan akuntabel;

-        Membangun sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan system informasi pengelolaan barang milim daerah, system informasi penggajian dan system informasi pendapatan daerah serta system informasi daerah lainnya dan terkomputerisasi.

-        Merekrut sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi dan keuangan di pemerintah daerah, khususnya bagian yang menangani penelolaan keuangan dan asset daerah, dan pegawai tersebut secara periodik di ikutkan dalam pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah.

-        Diciptakannya iklim kerja yang kondusif di lingkungan pemerintah daerah, khususnya bagian yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah. Penciptaan iklim kerja yang kondusif bisa dilakukan dengan memenuhi sarana dan prasarana kelengkapan kerja yang baik, memberikan imbalan yang memadai, dan kepemimpinan yang partisipatif.

About these ads

About akangheriyana

Im fun. Im cool. Im Confident. Im Akang Heriyana..

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s