Perlunya Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Korporasi

Pada era bisnis pasca perang dingin banyak para pelaku bisnis dengan berbagai macam jenis korporasi mulai menjalankan sistem tatakelola perusahaannya secara terbuka, sistimatis dan bertanggung jawab. Hal ini didorong oleh kebutuhan pasar yang menuntut perusahaan publik menjalankan sistem manajemennya secara baik, transparan dan auditable — menyusul maraknya berbagai skandal sistem pelaporan keuangan perusahaan –perusahaan global beberapa tahun yang lalu.
Sistem tatakelola perusahaan yang tertib dan terbuka ini, yang biasa disebut dengan Good Corporate Governance ( GCG), bahkan dipromosikan lebih lanjut oleh berbagai institute management, lembaga keuangan dunia seperti the World Bank dan Asian Development Bank dan berbagai kalangan akademisi di dunia pendidikan. Pada saat ini hampir sebagian besar buku baca wajib dalam bidang manajemen umum dan strategic management salah satu babnya akan membahas masalah ini dan mereka menyarankan agar GCG mulai untuk dijalankan oleh perusahaan-perusahaan modern di dunia.
Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum GCG, peran Komisaris Independen, sangat diperlukan. Komisaris Independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek-praktek transparansi,disklosure, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sitem perekonomian (negara). Makalah ini akan membahas peran komisaris dan komisaris independen dalam menjalankan GCG tersebut.
Kaedah-Kaedah Dasar GCG.
– Sistem tatakelola perusahaan yang baik merupakan jalinan keterkaitan antar stakeholder perusahaan yang digunakan untuk menetapkan dan mengawasi arah stratejik dan kinerja usaha suatu organisasi. Dalam prakteknya GCG merupakan acuan tertulis (pedoman) mengenai kesepakatan antar para stakeholders dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan statejik secara efektif dan terkoordinasi(Hitt dan kawan2, 2000). Dengan bekal dari pedoman tersebut maka dapat dibangun saling kepercayaan antara pemilik perusahaan dan para pimpinan perusahaan (Dewan Direksi dan para Manajer tingkat puncak). Guna mengawasi lebih lanjut kinerja perusahaan dan menjaga kepentingan para pemilik modal secara profesional, maka pemilik perusahaan melalui RUPS, mengangkat anggota komisaris untuk duduk dalam Dewan Komisaris.
– Menurut konsep GCG perusahaan akan memperoleh nilai perusahaan (value of the firm) yang maksimal apabila fungsi dan tugas masing-masing pelaku organisasi bisnis yang modern dapat dipisahkan dengan membentuk:
(1) Board of Directors, dengan syarat mereka bekerja full time dengan tidak boleh merangkap pekerjaan. Mereka mengelola perusahaan melalui berbagai keputusan managerial stratejik perusahaan.
(2) Board of Commisionners (BOC), meliputi komisaris biasa dan Komisaris Independen serta berbagai komite yang dibentuknya. Fungsi utama BOC adalah mengawasi arah kepengusahaan dan jalannya perusahaan menurut prinsip-prinsip GCG.
– Menurut Bank Dunia, Corporate Governance “is a blend of law, regulation and appropiate voluntary private sector practices which enable a corporation to attract financial and human capital, perform effectively and thereby perpetuate itself by generating long term economic value for its shareholders and society as a whole”.
– Pentingnya corporate governance juga ditekankan oleh berbagai kalangan akademisi dengan tujuan akhir bahwa aplikasi konsep ini di perusahaan dapat memberikan nilai perusahaan secara berkelanjutan (sustainabled) dan sekaligus memberikan manfaat bagi kepentingan para pemegang saham dan stakeholders yang terkait.
– Di negara kitapun keinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip GOC dilakukan oleh berbagai pihak baik secara paksa maupun voluntary.nPemerintah, misalnya melalui Kantor Menteri BUMN telah mengeluarkan pedoman untuk perusahaan-perusahaan BUMN dalam menjalankan GOC di perusahaan masing-masing. Demikian juga lembaga pengawas bursa dan bursa efek di Jakarta, meminta pada para perusahaan emiten untuk membentuk berbagai komite pengawasan yang sejalan dengan tertib pengelolaan perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab. Pada beberapa perusahaan swasta, aplikasi GOC telah dilakukan secara alamiah, karena mereka melihat dan merasakan manfaat penerapan GOC tersebut.
– Dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Kantor Meneg BUMN, corporate governance dipandang sebagai proses pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi, yang kesemuanya bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif dengan pertanggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stake holder terkait. Jadi semakin jelas dari uraian ini konsep GCG akan membawa manfaat bagi penciptaan pertambahan nilai untuk berbagai pihak pemegang kepentingan (stakehol-ders), yang meliputi pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern.
– Manfaat ini dapat diperoleh karena adanya peraturan hubungan antar para stakeholders dan pengawasan oleh Dewan Komisaris yang independen. Fungsi dan Tugas Dewan Komisaris dan Komisaris Independen
– Fungsi Dewan Komisaris (Dekom) termasuk anggota Komisaris Independen adalah mencakup dua peran sebagai berikut:
(1) Mengawasi Direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam business plan dan memberikan nasehat kepada Direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan.
(2) Memantau penerapan dan efektivitas dari praktek GCG.
Agar supaya fungsi dan tugas Dekom ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu dipastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan Dekom yang dikeluarkan tidak memihak kepentingan BOD sebagai “agent” atau bias kepada “kepentingan pemilik”. Dalam hal ini Komisaris Independen dapat berperan dalam untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.
Dalam kaitannya dengan upaya menjalankan GCG di perusahaan seluruh Anggota Komisaris atau Komisaris Independen perlu mengerti dan menjalankan tugasnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG berikut ini:
(a) Transparansi yang menunjukan kemampuan dari berbagai pihak pemegang kepentingan terkait untuk melihat dan memahami proses dan acuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam mengelola perusahaan. Disini perlu dibangun berbagai sistem prosedur yang baku untuk ditaati dalam proses pengambilan keputusan. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan azas ini mencakup antara lain penunjukan komisaris dan direksi, remunerasi komisaris dan direksi, kinerja komisaris dan direksi, hubungan dengan pihak eksternal, trasaksi dengan pihak ketiga, dan penunjukan auditor.
(b) Disclosure yang merupakan penyajian informasi kepada berbagai pihak pemegang kepentingan mengenai berbagai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan risiko usaha perusahaan.
Pada tahap awal menerima tugas pekerjaannya, BOC dan BOD perlu memastikan bahwa eksternal auditor, internal auditor dan Komite Audit mempunyai akses terhadap informasi yang dimiliki perusahaan, dengan syarat kerahasiaan informasi perusahaan ini tetap dijaga. Kemudian, pada tahap berikutnya, BOD perlu menyampaikan laporan keuangan audited dan kinerja usaha kepada publik secara rutin (RUPS, lembaga bursa, public expose, berita surat kabar). BOC dan BOD perlu memberikan laporan corporate governance kepada pihak pemerintah atau badan pengawas eksternal (Bank Indonesia, Bapepam, Kantor Meneg BUMN).
Perusahaan perlu juga menyampaikan pada publik sejauh mana tingkat kepatuhan telah mereka jalankan, yang meliputi ketaatan pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, arahan pemerintah, peraturan perpajakan, prosedur standar akuntasi serta standar operasional lainnya.
(c) Akuntanbilitas yang berkaitan dengan pertanggungan jawab BOC dan BOD atas keputusan manajerial dan hasil kinerja usaha yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan.
BOD dan BOC perlu menyampaikan laporan realisasi pencapaian kinerja usahanya dikaitkan dengan pencapaian target-target usaha yang ditetapkan dalam business plan dan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara rutin dan tepat waktu kepada publik. Bahkan untuk beberapa perusahaan laporan keuangan dan kegiatan operasional disampaikan oleh BOD kepada BOC secara rutin dalam laporan semesteran, triwulanan, atau bulanan.
(d) Kemandirian yang menuntut pemilik perusahaan, BOD dan BOC dalam menjalankan kegiatan usaha melepaskan diri dari berbagai pengaruh atau tekanan yang berasal dari pihak tertentu yang dapat menggangu, merugikan, atau mengurangi obyektifitas pengambilan keputusan.
Praktek-praktek kemandirian dapat meliputi kriteria seleksi anggota komisaris dan anggota direksi, akses terhadap pendapat konsultan independen, proses alokasi kredit, proses lelang, dan proses audit.
(e) Keadilan,yang menjamin terselengaranya perlakuan adil pada para pihak pemegang kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Disamping perlakuan adil ini diberikan kepada pihak tersebut diatas, maka perlu dijamin hal serupa akan diberikan pada karyawan dan pegawai perusahaan serta kelompok masyarakat yang bermukim di sekitar perusahaan. Beberapa perusahaan besar seperti halnya Citibank, Kelompok Sampoerna dan perusahaan Coca-Cola dan Unilever bahkan telah menjalankan berbagai bentuk social resposibility programs atau community development yang dirasakan manfaatnya oleh kalangan eksternal di luar perusahaan.
Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dapat membentuk berbagai komite yang membantu fungsi Dewan Komisaris agar berjalan secara lebih efektif.
(1) Komite audit memastikan terselenggaranya efektifitas dari pengendalian intern, pelaksanaan tugas external auditor dan internal auditor.
(2) Komite Nominasi yang menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Komisaris dan Direksi dan eksektutif lainnya, merancang sistem penilaian, dan memberikan rekomendasi tentang jumlah direksi dan komisaris.
(3) Komite Remunerasi yang menetapkan arahan dalam pennyusunan sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi atas penilaian sistem remunerasi, pemberian saham, sistem pensiun dan kompensasi dalam kasus pengurangan pegawai.
(4) Komite Asuransi dan Resiko Usaha yang melakukan penilaian berkala dan pemberian rekomendasi resiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi.
Persyaratan menjadi anggota komisaris pada perusahaan BUMN telah ditentukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kantor Menteri Negara BUMN. Untuk industri perbankan, biasanya lembaga perbankan mengacu pada ketentuan dari Bank Indonesia, melalui suatu proses uji kelayakan (fit and proper test). Hanya mereka yang lulus uji kelayakan ini dapat ditetapkan di RUPS untuk menjadi anggota komisaris. Akhmad Syakhroza (2004) menyarankan agar dalam test tersebut dilakukan test yang meliputi kelayakan karakter dari kandidat anggota komisaris dalam hal uji pengetahuan tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan fairness.
Lingkup tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota komisaris secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No1 tahun 1995, khususnya Pasal 94 sd Pasal 101. Dalam Undang-Undang tersebut tidak dipisahkan peran khusus dari Komisaris Independen. Dalam Undang-Undang tersebut diberi keleluasaan masing-masing perusahaan mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan syarat-syarat dan tanggung jawab keanggotaan Dewan Komisaris secara lebih rinci sesuai dengan rujukan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Perusahaan. Untuk beberapa perusahaan, ketentuan persyara-tan keanggotaan Dewan Komisaris dapat diatur lebih lanjut dalam Manual GCG.
Istilah dan keberadaan Komisaris Independen baru muncul setelah terbitnya Surat edaran Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07-2001 tgl 21 Juli 2001. Menurut ketentuan tersebut perusahaan publik yang tercatat di Bursa wajib memiliki beberapa anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai Komisaris Independen.
Keberadaan Komisaris Independen ini rupanya berhubungan dengan ketentuan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (GCG), antara lain:
(1) Jumlah komisaris independen adalah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris
(2) Perlunya dibentuk Komite Audit
(3) Keharusan perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan corporate secretary.
Komite audit bertugas menjalankan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap Laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang mencakup:(a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan
(b) Menelaah independensi dan obyektifitas akuntan publik
(c) Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang perlu dipertimbangkan
(d) Melakukan penelahaan atas efektifitas pengendalian internal perusahaan
(e) Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan
(f) Melakukan pemeriksaan atas dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Direksi atau penyimpangan dalam hasil keputusan rapat direksi
(g) Komisaris Independen wajib juga menyampaikan peristiwa atau kejadian penting yang diketahuinya kepada Dewan Komisaris Perusahaan tercatat.
Kasus PermataBank Tbk.
PermataBank merupakan bank hasil merger dari lima bank nasional pada dua tahun yang lalu sekarang dikelola oleh 7 orang anggota BOC dan 8 orang anggota BOD. Bank ini telah dengan sukses melakukan proses merger dan membukukan laba usaha pada akhir Desember 2003 sekitar Rp. 558,1 Milyar, naik pesat dibandingkan dengan jumlah kerugian pada tahun pertama setelah merger. Pada saat ini managemen Bank sedang malakukan proses divestasi, agar dapat menjadi “bank fokus” yang kuat di tanah air.
Proses seleksi keanggotaan BOC dan BOD pada tahap awal dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah (BPPN dan BI) dengan memperhatikan masukan-masukan dari pihak terkait. Pemerintah dalam mencari dan menetapkan susunan jajaran BOC dan BOD memprioritaskan pada pentingnya para profesional dan akademisi untuk mengawasi dan mengelola perusahaan ini. Dari tujuh anggota komisaris yang terpilih, empat anggota termasuk President Komisaris adalah Komisaris Independen. Mereka tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham mayoritas, dalam hal ini Pemerintah Indonesia.
Seluruh anggota BOC dan BOC telah melakukan uji fit and proper test yang dilaku-kan oleh Tim yang dibentuk oleh Bank Indonesia. Masa jabatan BOC adalah sampai deng-an penutupan RUPS tahunan yang kedua, dengan status pegawai kontrakan.
Remunerasi BOC ditetapkan oleh Pemegang Saham dan BOC mengusulkan remunerasi Direksi pada RUPS Perseroan.
Dalam menjalankan tugasnya BOC dibantu oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Komite Nominasi.Di bawah Direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran dalam manajemen risiko, kebijakan kredit, investasi dan persetujuan kredit.
Permata Bank telah memiliki Policy and Procedure Kebijakan: Good Corporate Governanceyang siap dipakai di seluruh unit perusahaan pada tgl 22 Juni 2004. Manual lainnya yang telah dikeluarkan adalah corporate internal audit manual, manual SDM, treasury & international Banking , 9 (sembilan) manual tentang banking operation, trade finance manual, corporate legal manual, corporate compliance manual, retail credit manual, call center manual, credit card operations manual dan 13 (tiga belas) manual dalam bidang akuntansi, keuangan, jaringan komputer dan teknologi sistemi nformasi.
Dalam ketentuan tentang peran dan fungsi BOC, termasuk Komisaris Independen, telah diatur kebijakan tentang Dewan Komisaris yang meliputi:
(a) Hak Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kebijakan BOD; memberikan persetujuan pada delapan butir ketentuan tentang pelepasan aset, peminjaman uang dan menerima fasilitas kredit, mengeluarkan surat jaminan, meminjamkan dan memberikan fasilitas kredit; dan memberikan saran-saran stratejik atas pengelolaan perusahaan.
(b) Untuk melakukan pengawasan, memberikan nasihat, memberikan arah dan persetujuan business plan, memberikan pandangan konstruktif atas proposal direksi dan supervisi pencapaian target-target business plan.
Kewajiban Dewan Komisaris
Untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, melakukan upaya preventif yang dilakukan BOD yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Pimpinan Komite Audit PermataBank juga berasal dari anggota Komisaris Independen, dengan memenuhi persyaratan berikut: Memiliki reputasi yang baik; Memiliki sikap mental independen; Memiliki dedikasi; Memiliki integritas; dan Memiliki kecukupan kompetensi.

PEMBERDAYAAN PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA SEKTOR PUBLIK

1. Latar Belakang
Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean government.
Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mencanangkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan pen-ciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).
Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan good governance pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepa-da publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akun-tansi pemerintahan. Selanjutnya, berkaitan dengan pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, hal ini menyangkut permasalahan tentang manajemen risiko, audit internal, pengendalian internal, penganggaran, manajemen keuangan dan pelati-han untuk staf keuangan. Secara umum, permasalahan-permasalahan tersebut telah diako-modasi dalam paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara yang baru-baru ini telah diterbitkan oleh pemerintah.
Paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Ja-wab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya menggambarkan keseri-usan jajaran pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertang-gungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa keuangan negara wajib dikelola secara ter-tib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai salah satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara.
Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggara-kan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaat-kan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.” Seperti telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut di atas maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas. Tulisan ini berisi-kan analisis mengenai berbagai alternatif berkaitan dengan pemberdayaan peran dan fungsi audit internal serta formulasi sinerji fungsi pengawasan di antara berbagai institusi audit internal dalam kerangka mewujudkan good governance yang merupakan idaman dan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia.

2.Prinsip-Prinsip Good Governance pada Sektor Publik
Berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia (1999), disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara praktik kepemerintahan yang baik dengan hasil-hasil pembangunan yang lebih baik, diantaranya menyangkut pendapatan per kapita yang meningkat, berku-rangnya tingkat kematian bayi, dan kemampuan membaca dan menulis masyarakat yang le-bih baik. Di samping itu, praktik kepemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan iklim keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance pada sektor publik.
Secara lebih rinci, ketiga prinsip dasar good governance dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama, keterbukaan memang sangat diperlukan untuk meyakinkan bahwa stakeholders memiliki keyakinan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan terhadap insti-tusi pemerintah dan terhadap pengelolaan kegiatan oleh instansi pemerintah tersebut. Iklim keterbukaan yang diciptakan melalui proses komunikasi yang jelas, akurat, dan efektif dengan pihak stakeholders dapat membantu proses pelaksanaan suatu kegiatan secara tepat waktu dan efektif.
Kedua, integritas mencakup dua hal pokok yaitu kejujuran dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya, dana, dan uru-san publik. Dalam organisasi, integritas ini tercermin pada prosedur pengambilan keputusan dan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu.
Ketiga, akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap individu maupun secara organisatoris pada institusi publik kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan atas pengelolaan sumber daya, dana, dan seluruh unsur kinerja yang diamanatkan kepada mereka.
Secara umum, ketiga prinsip good governance tersebut di atas tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana tercantum dalam ketiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara tersebut.

3.Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara
Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu bentuk akunta-bilitas penyelenggara pemerintahan kepada rakyat melalui perwakilannya di lembaga legislatif. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 telah secara tegas dinyatakan bahwa pengelo-la keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah diwajibkan untuk menye-lenggarakan sistem akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Sistem akuntansi tersebut diguna-kan sebagai sarana penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusa-haan negara/daerah dan badan lainnya. Selanjutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Presiden selaku kepala pemerintahan di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan di daerah menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor eksternal pemerintah melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah tersebut berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Jangka waktu pelaksanaan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah oleh BPK ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 harus diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Alasannya, Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota sudah harus menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Padahal, penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah, meskipun telah menggunakan sistem akuntansi keuangan yang terkomputerisasi, pada umumnya masih memerlukan waktu yang cukup lama sehingga baru diselesaikan dan disam-paikan kepada BPK sekitar 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat memenuhi jadwal yang sangat ketat sesuai amanat undang-undang tersebut, yaitu melaksanakan audit atas laporan keuangan peme-rintah pusat dan daerah praktis dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan tentu saja diperlukan pemanfaatan sumber daya dan dana yang tersedia pada lembaga auditor eksternal secara arif, efektif, dan efisien. Yang menarik untuk didiskusikan di sini adalah apakah BPK selaku auditor eksternal pemerintah sanggup untuk melaksanakan pekerjaan yang maha berat itu dalam waktu yang relatif sangat terbatas? Bagaimana kualitas hasil auditnya nanti dengan kendala seperti itu? Bagaimana pengaruhnya kepada pihak DPR dan masyarakat luas nantinya dalam pengambilan keputusannya jika sampai terjadi pelaksanaan audit yang tidak sesuai dengan standar audit sehingga laporan hasil audit malah menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengam-bilan keputusan terhadap pertanggungjawaban pemerintah tersebut?
Meskipun sudah ada kewajiban APIP untuk melaksanakan reviu atas laporan keuangan sebelum disampaikan kepada BPK untuk diaudit, tetapi sampai saat ini, pelaksanaan reviu tersebut ternyata masih belum sepenuhnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya laporan keuangan peme-rintah, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat daerah yang masih mendapatkan opini disclaimer dari BPK. Menurut hemat penulis, hal ini merupakan masalah serius yang harus segera dicari alternatif jalan keluarnya sehingga tidak sampai menim-bulkan kerugian pada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan permasalahan ini. Terdapat dua hal pokok yang penulis uraikan pada bagian berikut sebagai wacana untuk meminimalisasi permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam audit atas laporan keu-angan pemerintah oleh BPK, yaitu pemberdayaan peran dan fungsi audit internal dan sinerji pengawasan di antara sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

4.Pemberdayaan Peran dan Fungsi APIP
Dalam penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2004 antara lain dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai konsekuensinya, APIP diwajibkan untuk menyampai-kan laporan hasil pemeriksaannya kepada BPK. Untuk dapat menghasilkan laporan hasil audit yang dibutuhkan oleh BPK, tentunya diperlukan kejelasan wewenang, peran dan ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh APIP. Apabila hal ini diabaikan maka besar kemungkinan akan terdapat hasil pekerjaan APIP yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan audit oleh BPK.
Penulis mengakui secara jujur bahwa selama ini tugas-tugas yang dilaksanakan oleh APIP tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi pelayanan dan konsultansi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesu-ai dengan tuntutan paradigma auditor internal yang dikehendaki pada saat ini. Hanya saja, masih sering terdengar suara sumbang yang mengecilkan peran dan arti penting APIP dalam membantu terwujudnya good governace pada sektor publik. Untuk merespon wacana yang berkembang di masyarakat tersebut, sudah tiba saatnya bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk secara jelas memformulasikan ruang lingkup pekerjaan, pera-nan, dan kewenangan audit internal pemerintah.
Berkenaan dengan peran dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh auditor internal dalam rangka mewujudkan good governance pada sektor publik, The International Federation of Accountants (IFAC) pada tahun 2001 dalam Study 13 tentang Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective merumuskan bahwa fungsi audit internal yang efektif mencakup reviu yang dilaksanakan secara sistematis, penilaian dan pelaporan atas kehandalan dan efektivitas penerapan sistem manajemen, keuangan, pengendalian operasional dan penganggaran, yang setidak-tidaknya meliputi berbagai aktivitas reviu sebagai berikut:
Tingkat relevansi atas kebijakan yang ditetapkan, perencanaan dan prosedur, tingkat kesesuaian antara praktik dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetap-kan, termasuk implikasinya terhadap aspek keuangan negara.
Kehandalan dan keakuratan atas peraturan yang dibuat sebagai penjabaran dari pera-turan yang lebih tinggi tingkatannya.
Ketepatan mengenai penyusunan struktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia (personil), dan supervisi.
Reviu terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan manfaat atas program dan kegiatan apakah telah selaras dengan tujuan diadakannya program dan kegiatan tersebut.
Evaluasi terhadap pertanggungjawaban dan pengamanan atas penggunaan aset dan sumber daya lainnya dari penyalahgunaan wewenang, pemborosan, kelalaian, salah urus, dan lain-lainnya.
Reviu terhadap ketepatan, keakuratan, dan kejujuran atas proses pengolahan dan pelaporan informasi keuangan dan manajemen.
Penilaian terhadap tingkat keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
Penilaian terhadap integritas sistem yang terkomputerisasi berikut pengembangan sistemnya, dan
Evaluasi terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasa-lahan yang terjadi pada periode sebelumnya.
Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal sangat luas dan komprehensif agar dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi. Penulis yakin, apabila institusi audit internal di Indonesia yang tergabung dalam wadah APIP diberikan kewenangan, peran, dan fungsi yang jelas dan luas seperti tersebut di atas maka hasil pekerjaan APIP akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah saja, tetapi juga bermanfaat bagi pihak legislatif, eksternal auditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Akan tetapi, untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan APIP yang melibatkan sekian banyak sumber daya manusia dengan berbagai jenis latar belakang pendidikan dan pengalaman, diperlukan suatu program pendidikan dan pelatihan yang profesional dan berkelanjutan. Di samping itu, untuk meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan di antara jajaran APIP, diperlukan adanya pengembangan sinergi pengawasan APIP.

5.Pengembangan Sinerji Pengawasan APIP
Pengembangan sinergi pengawasan sesama APIP dapat dilakukan dengan cara mutual adjustment melalui koordinasi yang baik, direct supervision melalui proses peer review, serta standardisasi input, proses kerja maupun output. Selanjutnya, upaya pengembangan sinergi pengawasan APIP dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Penajaman peran jajaran APIP dalam struktur pengawasan intern secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) yang bertanggung jawab di bidang koordinasi pengawasan dapat memainkan peran sebagai strategic apex, yaitu menyinergikan gerak dan langkah pengawasan intern dalam rangka mendorong peningkatan kinerja organisasi pemerintahan dan membangun good governance. Dalam konteks penajaman peran ini pun, perlu pula dikukuhkan APIP yang secara teknis berfungsi sebagai technostructure dan middle line.
Revitalisasi penerapan Standar Audit dan Kode Etik pada jajaran APIP.
Dengan karakteristik yang relatif spesifik mengingat basis disiplin keilmuan dan profesinya, fungsi pengawasan intern perlu merevitalisasi penerapan standar audit dan kode etik dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan penerapan standar audit dan kode etik secara sungguh-sungguh dan konsisten, maka pola perilaku aparat pengawasan dapat terprediksi dan terkendali. Hal ini berarti bahwa secara tidak langsung akan terwujud standardisasi keahlian, keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia pengawasan, standardisasi proses kerja pelaksanaan audit, serta standardisasi hasil kerja audit pada tataran mikro yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tataran makro.
Pengembangan aturan main dan program kerja.
Aturan main pelaksanaan tugas pengawasan dan program kerja APIP yang dituangkan dalam peraturan perundangan perlu disusun dan ditetapkan. Selain sebagai acuan kalangan APIP, hal ini juga diperlukan bagi pihak auditan.
Pengembangan prosedur kerja dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
Prosedur kerja baku perlu dikembangkan untuk menginternalisasikan proses sinergi pengawasan, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi tindak lanjut.

6.Simpulan
Sistem pengendalian intern merupakan prasyarat bagi penyelenggaran pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Sistem pengendalian intern ini pulalah, yang salah satu unsurnya adalah fungsi audit internal, yang menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keluasan dan kedalaman ruang lingkup pekerjaan audit. Dengan demikian, fungsi audit internal yang berjalan dengan baik akan menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, ekseku-tif, dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, sudah selayaknya fungsi pengawa-san internal lebih diberdayakan dan dilaksanakan secara sinergis demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara atau good governance pada sektor publik yaitu terwu-judnya transparansi, akuntabilitas, kejujuran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Risk Based Internal Auditing

Pola audit yang didasarkan atas pendekatan risiko (risk based audit approach) yang dilakukan oleh internal auditor lebih difokuskan terhadap masalah parameter risk assesment yang diformulasikan pada risk based audit plan.Berdasarkan risk assesment tersebut dapat diketahui risk matrix, sehingga dapat membantu internal auditor untuk menyusun risk audit matrix. Manfaat yang akan diperoleh internal auditor apabila menggunakan risk based audit approach, antara lain internal auditor akan lebih efisien & efektif dalam melakukan audit, sehingga dapat meningkatkan kinerja Departemen Internal Audit.Tulisan ini akan menyoroti masalah risk assesment, risk matrix dan risk audit matrix serta risk based audit approach. Sebelumnya dibahas terlebih dahulu masalah pergeseran dalam fungsi internal auditing.
Pergeseran fungsi dalam internal auditing.
Fokus audit internal auditing telah mengalami pergeseran (perubahan). Pada masa lalu fokus utama peran auditor internal sebagai ‘watchdog’, sehingga membuat perannya ku-rang disukai kehadirannya oleh unit organisasi lain. Hal ini mungkin merupakan konse-kuensi logis dari profesi internal auditor yang tugasnya memang tidak dapat dilepas-kan dari fungsi audit, yaitu antara pemeriksa (auditor) dan pihak yang diperiksa (auditee) berada pada posisi yang saling berhadapan. Pada saat ini proses auditing modern telah bergeser sebagai ‘konsultan intern’ (internal consultant) yang memberi masukan (input) untuk perbaikan (improvement) atas sistem yang telah ada serta berperan sebagai katalis (catalyst). Fungsi konsultan bagi auditor internal merupakan peran yang relatif baru. Peran konsultan membawa internal auditor untuk selalu meningkatkan pengetahuan & ketrampilan (skill & knowledge) baik tentang profe-si auditor maupun aspek bisnis (business object), sehingga diharapkan dapat memban-tu manajemen dalam memecahkan suatu masalah. Kemampuan untuk merekomendasikan pemeca-han suatu masalah (problem solver) bagi internal auditor dapat diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun melakukan audit berbagai fungsi/bagian di perusahaan. Konsultasi internal saat ini merupakan aktivitas yang sangat dibutuhkan oleh manaje-men puncak (top management) yang perlu dilakukan oleh auditor internal. Selain seba-gai konsultan, auditor internal harus mampu berperan sebagai katalisator yaitu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran yang bersifat konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi perkembangan perusahaan. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut reaksi. Sehingga apabila inter-nal auditor diibaratkan sebagai katalis, internal auditor tidak ikut dalam kegiatan operasional perusahaan, namun turut serta bertanggungjawab dalam meningkatkan kiner-ja perusahaan melalui rekomendasi yang disampaikaan kepada manajemen operasional. Ruang lingkup (scope) kegiatan audit semakin luas, pada saat ini tidak sekedar audit keuangan (financial audit) dan audit ketaatan (compliance audit), tetapi fokus perhatian ditujukan pada semua aspek yang berpengaruh terhadap kinerja (performance) perusahaan dan pengendalian manajemen serta memperhatikan aspek risiko bisnis (business risk) dan risiko manajemen (risk management). Pergeseran orientasi audit menuju ke arah audit yang didasarkan atas resiko (risk based auditing) ini akan terus berlanjut seiring dengan kebutuhan perusahaan yang semakin kompleks di masa mendatang.
Risk assesment
Internal auditor perlu melakukan risk asssment untuk mengetahui lebih jauh risiko-risiko potensial yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Proses risk assesment terdi-ri dari langkah-langkah sebagai berikut :
•Mengidentifikasi risiko-risiko bisnis yang melekat (inherent business risks) dalam aktivitas perusahaan.
•Mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian (control systems) dalam rangka monito-ring inherent risk dari aktivitas bisnis (control risk).
•Menggambarkan risk matrix yang didasarkan atas inherent business risks dan control risk.Risk assesment dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
Parameter yang biasa digunakan dalam metodologi risk assesment antara lain :
•Trend industri & faktor lingkungan lain.
•Kompleksitas & volume aktivitas bisnis.
•Perubahan dari fokus bisnis & lini bisnis (busines lines).
•Perubahan dari praktek & kebijakan akuntansi (accounting practices / policies).
•Adanya perbedaan atas kinerja yang substansial dari Anggaran (Budget) Perusahaan.
Risk matrix
Assesment harus dilakukan secara periodik oleh internal auditor, sehingga adanya perubahan dalam lingkungan bisnis serta aktivitas bisnis dapat diikuti internal auditor secara up to date. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Risk matrix dapat dibuatkan ilustrasi seperti tabel berikut :
RISK MATRIX (RM)
INHERENT High AHigh Risk BVery High Risk CExtremely High Risk
BUSINESS Medium DMedium Risk EHigh Risk FVery High Risk
RISK (IBR) Low GLow Risk HMedium Risk IHigh Risk
Low Medium High
Inherent business risk dapat diindikasikan dari risiko yang melekat pada aktivitas bisnis perusahaan yang dapat diklasifikasikan atas low, medium & high. Control risk juga dapat diklasifikasikan atas low, medium & high.
Risk audit matrix.
Departemen Internal Audit dapat menyusun risk audit matrix atas obyek-obyek yang akan diaudit bedasarkan atas besarnya risiko / Magnitude of Risk (M) dan frekuensi risiko / Frequency of Risk (F).Ilustrasi dari risk audit matrix dapat dibuatkan tabel sebagai berikut :
RISK AUDIT MATRIX (RAM)
MAGNITUDE High High M/Low F High M/Medium F High M/High F
OF Medium Medium M/Low F Medium M/Medium F Medium M/High F
RISK (M) Low Low M/Low F Low M/Medium F Low M/High F
Low Medium High
Departemen Audit Internal dalam menyusun perencanaan audit (audit plan) dapat diprioritaskan kepada obyek audit (auditee) sesuai dengan urutan sebagai berikut :
• High Magnitude & High Frequency.
• High Magnitude & Medium Frequency.
• Medium Magnitude & High Frequency.
• High Magnitude & Low Frequency.
• Medium Magnitude & Medium Frequency.

Risk Based Audit Approach
Terdapat tiga aspek dalam Risk Based Auditing, yaitu penggunaan faktor risiko (risk factor) dalam audit planning, identifikasi independent risk & assesment dan partisi-pasi dalm inisiatif risk management & processes.Cakupan dari risk based internal audit termasuk dilakukannya identifikasi atas inherent business risks dan control risk yang potensial. Departemen Internal Audit dapat melakukan review secara perio-dik tiap tahun atas risk based internal audit dikaitkan dengan audit plan. Manajemen puncak (Board of Director) dan Komite Audit dapat melakukan assessment atas kinerja (performance) dari risk based internal audit untuk mengetahui realibilitas, keakura-tan dan obyektivitasnya. Profil risiko (Risk profile) atas risk based internal audit didokumentasikan dalam audit plan yang dibuat oleh Departemen Internal Audit. Risk profile tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi apakah metodologi risk assesment telah rasional. Manfaat diterapkannya pendekatan risk based internal audit antara lain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas internal auditor dalam melakukan audit, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja Departemen Internal audit.

CARA SEDERHANA MANDIRI KEUANGAN

100_0945

”Maka apabila Kamu Telah Selesai dari Suatu Urusan atau Pekerjaan, Kerjakanlah dengan Sungguh-sungguh Urusan atau Pekerjaan yang Lain (Q S Alam Nasyrah : 7)”.

Menurut Tung Desem Waringin dalam bukunya yang Best Seller Nasional ”Financial Revolution” menyebutkan bahwa Cara Sederhana untuk Mandiri Keuangan adalah mencakup 10 cara atau tindakan, yaitu :
1.MEMILIKI KEYAKINAN YANG BENAR UNTUK BISA MANDIRI KEUANGAN ATAU KAYA
Keyakinan adalah sesuatu yang kita yakini dan dan hidup di dalam batin kita, entah sadar atau tidak menentukan sikap dan tindakan kita. Keyakinan juga berarti identitas, atau rumusan global mengenai sesuatu atau pernyataan mengenai sesuatu yang hidup di dalam hati atau benak kita, dan mempengaruhi sikap maupun tindakan kita.
Oleh karena itu, untuk bisa mandiri secara keuangan dengan cepat dan aman, kita harus mempunyai keyakinan yang benar tentang kemampuan kita untuk bisa madiri secara keuangan. Cara agar kita mempunyai keyakinan yang benar adalah dengan mengubah keyakinan secara sadar dan memakai ”incantation”(mantera).
2.MENETAPKAN TUJUAN YANG JELAS DAN MANTAP
Tujuan untuk mandiri secara keuangan harus ditetapkan dengan jelas dan mantap, yang mencakup 3 prinsip, yaitu :
•Tujuan Harus dirumuskan dalam kata-kata Positif;
•Tujuan Harus Spesifik;
•Tujuan Harus Tertulis
3.YAKIN AGAR KITA MAMPU MENCAPAI TUJUAN KITA UNTUK MANDIRI KEUANGAN
Agar memiliki keyakinan yang kuat dan mampu untuk mencapai tujuan mandiri secara keuangan, Orang yang sukses biasanya melakukan hal-hal sebagai berikut :
•Menyusun ulang kalimat aturan atau cara pencapaian Tujuan Mandiri secara Keuangan di dalam hati;
•Mereka Tahu Kenapanya mereka mempunyai Tujuan Mandiri secara Keuangan;
•Mereka biasanya menggunakan Incantation atau Mantera untuk Bisa Mandiri secara Keuangan yang dapat dengan mudah diulang-ulang dan mereka hidup dengan itu;
•Mereka pada umumnya memiliki Iman yang kuat kepada Penciptanya atau Tuhannya dan Mereka sering berdoa kepada Tuhannya;
4.MERASA HARUS MENCAPAI TUJUAN MANDIRI SECARA KEUANGAN
Orang yang sukses biasanya merasa HARUS untuk bisa mandiri secara keuangan secepat mungkin dan seaman mungkin. Di dunia ini semua pencapaian yang sukses pasti dicapai karena Orangnya atau mereka mempunyai alasan yang sangat kuat untuk mencapainya, baik secara sadar maupun tidak.
Semua perubahan yang dramatis dalam hidup dilandasi oleh keinginan untuk mencapai kenikmatan danm menghindari penderitaan.
Orang yang Sukses merasa HARUS mencapai tujuan mereka yaitu mandiri secara keuangan, biasanya mereka menempuh hal-hal berikut ini :
•Mereka umumnya sudah mengetahui kerugian dan Keuntungan untuk bisa Mandiri secara Keuangan;
•Mereka mengalami sendiri penderitaan dan kenikmatannya Mandiri secara Keuangan;
5.MEMILIKI STRATEGI-STRATEGI YANG TERBUKTI MEMBANTU KITA DENGAN CEPAT DAN AMAN MANDIRI KEUANGAN
Orang yang Sukses biasanya memanfaatkan Nilai Tambah (Added Values) dan Leverage(Pengungkit/Pendongkrak) untuk menciptakan Wealth atau Kekayaan mereka, sehingga mereka bisa Mandiri secara Keuangan dan menjadi sejahtera, yaitu mampu terus bertahan hidup dengan gaya hidup mereka yang sekarang atau yang mereka inginkan bila besok berhenti bekerja.
Untuk bisa cepat Mandiri secara Keuangan rumusnya adalah ADDED VALUES x LEVERAGE.
Leverage adalah pengungkit atau pendongkrak, maksudnya adalah alat bantu yang memudahkan atau mempercepat pencapaian tujuan.
Hal-hal yang termasuk Leverage adalah :
•Resources(Sumber Daya, atau Modal);
•Idea(Gagasan);
•Contact(Kenalan);
•Expertise(Keahlian);
Cara Orang-orang sukses cepat mencapai Kemandirian secara Keuangan adalah :
•Mereka berusaha membuat agar uang mengejar mereka;
•Mereka memanfaatkan atau menggunakan Faktor Kali;
Ada 5 faktor untuk membuat uang mengejar mereka, yaitu :
1)Mereka pada umumnya mempunyai Nilai Tambah(Added Values);
2)Mereka pada umumnya bisa mengkomunikasikan Nilai Tambah(Added Values) mereka atau bisa menjual dan memasarkan Nilai Tambah(Added Values) mereka kepada pihak lain;
3)Mereka pada umumnya bisa mengkomunikasikan Nilai Tambah(Added Values) mereka atau bisa menjual dan memasarkan Nilai Tambah(Added Values) mereka kepada Orang yang Tepat;
4)Mereka pada umumnya bisa mengkomunikasikan atau menjual dan memasarkan Nilai Tambah(Added Values) mereka dalam jumlah yang banyak;
5)Mereka pada umumnya bisa mengkomunikasikan Nilai Tambah(Added Values) mereka atau bisa menjual dan memasarkan Nilai Tambah(Added Values) mereka kepada Orang yang Tepat dengan cara yang tepat;
Faktor Kali dapat mendongkrak Nilai Tambah mereka dengan seketika, sehingga mereka bisa menyediakan bagi banyak orang yang membutuhkan.
Orang yang Sukses dan bisa cepat Mandiri secara Keuangan sadar atau tidak sadar berfokus pada :
•Mereka mengerjakan Kegiatan atau Bisnis yang sekali kerja atau usaha mendapatkan Keuntungan yang sangat besar, seperti membangun Rumah Sakit;
•Mereka mengerjakan Kegiatan atau Bisnis yang melakukan beberapa kali kerja mendapatkan keuntungan yang besar, seperti Developer Real Estate/Mall;
•Mereka mengerjakan atau menjual sesuatu dengan untung kecil kepada banyak orang dan berkali-kali, seperti Perusahaan Franchise Mc Donald;
Kendaraan Investasi untuk mencapai kondisi Financial freedom yaitu Penghasilan Passive Income lebih besar dari Active Income dipilih dgn mempertimbangkan :
•Biaya
•Pendapatan
•Resiko
•Ketrampilan yang diperlukan
•Waktu Keterlibatan
Cara Kaya dengan Aman :
•Belajar dari Pengalaman
•Belajar melalui proses menganalisis, berpikir dan menyimpulkan
•Belajar secara Langsung dari Mentor atau Pembimbing
•Belajar secara tidak langsung dari buku, internet, CD dsb
Mambangun Peternakan Uang :
•Menunda Kesenangan dengan menunggu sampai mempunyai Passive Income yang cukup untuk membayar atau menyicil barang-barang konsumtif, menunggu sampai mempunyai uang minimal 10 kali lebih besar dari harga barang/keperluan tersebut dan menurunkan kesenangan;
•Alokasi Aset dengan cara sediakan 10 % dari pendapatan atau income dan masukan ke dalam Investasi yang aman (Hasil Investasi di bawah 15 % & tingkat keberhasilan 95 %), Sediakan 10 % dari pendapatan atau income dan masukan ke dalam cadangan minimal 5 – 6 bulan biaya hidup/melunasi hutang, sediakan 20 % dari pendapatan atau income dan masukan ke dalam Investasi yang tumbuh (Hasil Investasi 15 % – 100 % per bulan, dan sisa pendapatan buat belanja/kelerluan.
•Alokasi Kesenangan dengan cara menunda kesenangan dan lokasi aset dengan disiplin;
Multiple Stream of Income (Sumber2 Penghasilan) yang ideal :
-Low Risk (Resiko Rendah)
-Low Time Involvement (Sedikit waktu yang dibutuhkan/digunakan/dilibatkan)
-Low Capital ( Modal Kecil)
-Low Personal Funding (Dana Pribadi yang dilibatkan Kecil)
-Low Labor (Sedikit Tenaga Kerja)
-High Thingking (Pemikiran2 yang Besar atau membuat Nilai Tambah)
-High Return (Pengembalian Investasi yang Besar)
-High Service ( Produk atau Jasa yang lebih banyak atau berkualitas)
-High Personal Enjoyment (Kesukaan atau kesenangan yang besar)
-High Growth on Educational Factor (Nilai Pendidikan tinggi)
-Unique (Unik atau Khas atau punya kelebihan atau tidak ada duanya)
-Easily Duplicatable (mudah diduplikasi atau berkembang)
-High Speed (Cepat mencapai Break Even Ponit atau titik impas)
6.MENGETAHUI DAN MENGGUNAKAN JALUR YANG ALAMIAH DAN MUDAH
Orang yang sukses umumnya tahu dan paham serta menggunakan jalur Alamiah dan mudah untuk bisa Mandiri secara Keuangan. Mereka mendapatkannya proses belajar, mengalami sendiri, sehingga mereka menemukan jalur yang paling alamiah untuk mudah Mandiri secara Keuangan dan mengumpulkan kekayaan, semudah memasukkan baut ke dalam mur yang cocok.
Jalur Alamiah seseorang dapat dilihat pada Diagram Roger Hamilton, dan Orang Sukses umumnya tahu mereka tipe orang apa. Tipe seseorang atau Golongan orang dalam menempuh Kemandirian secara keuangan dapat di golongkan menjadi :
•Tipe Orang Mechanic adalah orang yang suka mengandalkan dan mengikuti sistem untuk menjadi Mandiri secara Keuangan dan Kaya, seperti Ray Krock, pendiri dan pemilik McDonald. Ciri orang tipe ini adalah senang detail dan tekun dalam mengikuti sistem;
•Tipe Orang Creator adalah orang yang suka menciptakan hal baru dan menjadi Mandiri secara Keuangan dan Kaya karena hal baru tersebut, seperti Steve Job, pendiri Apple Computer. Ciri orang tipe ini adalah Kreatif, Inovatif, suka hal baru, dan suka tantangan baru;
•Tipe Orang Star adalah orang yang mengandalkan keahlian atau bakat khusus yang sulit ditiru atau diduplikasi oleh orang lain dan apa yang dilakukannya sulit didelegasikan kepada orang lain serta menjadi Mandiri secara Keuangan dan kaya karena hal tersebut, seperti Celine Dion. Ciri orang tipe ini adalah bakat khususnya sangat menonjol, mempunyai keahlian untuk menarik perhatian(baik sadar ataupun tidak sadar), senang menjadi pusat perhatian dann sangat terlihat menonjol di bidangnya;
•Tipe Orang Support adalah orang yang bisa Mandiri secara Keuangan dan mendapatkan Kekayaan karena keahliannya untuk mendukung atau memobilisasikan atau mengorganisasi-kan dukungan, sumber daya untuk mencapai sebuah tujuan, seperti Jack Welch(CEO GE). Ciri orang tipe ini adalah memiliki leadership dan kemampuan manajerial yang sangat menonjol;
•Tipe Orang Deal Maker adalah orang yang bisa Mandiri secara Keuangan dan mendapatkan Kekayaan karena keahliannya untuk bernegosiasi dan mempertemukan dua kepentingan atau lebih, seperti Li Ka Sing(Pengusaha Property Hongkong). Ciri orang seperti ini adalah punya banyak teman, senang bergaul, jago meyakinkan orang;
•Tipe Orang Trader adalah orang yang bisa Mandiri secara Keuangan dan mendapatkan Kekayaan karena keahlian berdagang, seperti George Soros. Ciri Tipe Orang seperti ini adalah peka tentang waktu, perhitungan, tidak malu dalam berjualan, berorientasi pada keuntungan dan suka pada keuntungan cepat;
•Tipe Orang Accumulator adalah orang yang bisa Mandiri secara Keuangan dan mendapatkan Kekayaan dengan cara berinvestasi tanpa terlibat sehari-hari dalam bisnisnya, tanpa memiliki bisnisnya secara keseluruhan, seperti Warren Buffet. Ciri orang tipe ini adalah jago dan suka menganalisis angka, punya kepemimpinan, senang mencermati tren, suka berada di balik layar, sabar, tidak emosional dan suka keuntungan jangka panjang;
•Tipe Orang Lord adalah orang yang bisa Mandiri secara Keuangan dan mendapatkan Kekayaan dengan cara mempunyai banyak bisnis, seperti Khairul Tanjung. Ciri Orang seperti ini adalah suka perhitungan, melihat peluang dimana-mana, mampu mendelegasikan, dan pintar memilih dan menilai orang;
7.MEMBUAT RENCANA YANG REALISTIK
Langkah – langkah membangun RENCANA yang Tepat :
-Pilih Strategi Keluar Terlebih Dahulu
-Cari Bidang yang Disukai atau Minati yang bisa menghasilkan kekayaan yang telah ditentukan;
-Cari Orang yang Sudah Berhasil Mencapai Impian untuk Diajak Kerja Sama atau Belajar pada Orang tersebut di Bidang Usaha yang hendak diterjuni
-Gunakan Faktor Kali atau Leverage atau gunakan RICE (Resources, Ide, Contact, Expertise) orang lain
8.MELAKUKAN TINDAKAN SESUAI RENCANA
Agar kita tetap membuat dan melakukan tindakan sesuai Rencana, maka kita harus :
Menulis lagi Goal atau Tujuan kita dan bayangkan, rasakan, dengarkan penderitaan yang amat sangat dengan detail dan emosional kalau kita tidak berani melangkah & masih ragu;
Membayangkan, merasakan dan mendengarkan kenikmatan yang amat sangat dengan detail dan emosional bila kita berani melangkah dengan cara mendramatisir suasana, musik dll;
Menulis Komitmen kita bahwa dalam suka maupun duka kita tetap menjalani rencana kita;
Menakukan Incantation , rileks, meditasi dan membayangkan bahwa yang kita inginkan sudah terjadi dan bersyukur kepada Allah atau Tuhan dengan ketulusan yang dalam
9.MEMONITOR DAN PEKA TERHADAP PROSES
Sebaiknya kita memonitor langkah dan Goal kita minimal sebulan atau seminggu sekali. Karena kita akan menjadi peka terhadap kemungkinan penyimpangan. Caranya dengan membandingkan tujuan, langkah dan hasil yang dicapai dan menggunakan papan yang ditempatkan pada posisi yang memungkinkan kita dapat melihat setiap hari.
Papan tersebut berisi goal kita, langkah – langkah yang direncanakan, kapan waktu untuk melaksanakan, statusnya bagaimana apa sudah dalam progres, ditunda atau sudah selesai, tanggal berapa, dan baca hal – hal yang tertulis setiap pagi dan malam.
10.BERTANGGUNG JAWAB UNTUK TERUS BELAJAR DAN BERTINDAK
Ada 3 area dalam hidup, yaitu :
Area di dalam control, seperti keyakinan, sikap, kebiasaan, semangat, focus, tujuan, strategi, cara berpikir, cara berbicara dan topic pembicaraan, cara bertindak, apa yang dibaca, siapa teman, pendidikan, siapa guru, rencana kita dsb;
Area di dalam Pengaruh, seperti pikiran orang lain, atasan kita dll;
Area dim luar Kontrol, seperti masa lalu, orang tua, situasi ekonomi, bagaimana sikap atasan dll;
Bertanggun jawab berarti sutu sikap dimana kita bertekad untuk mengubah apapun yang berada di bawah kontol kita untuk menjadi lebih baik.
Kita bertanggungjawab terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol dan terus belajar untuk meningkatkan hal-hal yang kita kontrol serta bertindak dengan menerapkan apa yang kita pelajari, kita selalu siap ketika kesempatan datang, karena Nasib baik adalah pertemuan antara Persiapan dan Kesempatan.

Competitive Setting (Cara Strategi Bersaing) Microsoft dan NBC dalam memenangkan Pangsa Pasar

100_0892

Tanggal 15 Juli 2000 merupakan hari bersejarah bagi Microsoft dan NBC. Hari itu mereka kawin. Perkawinan itu mereka rayakan dengan menggelar wawancara khusus antara anchorman NBC, Tom Brokow, dan Presiden Bill Clinton.Pendiri dan pemimpin Microsoft, Bill Gates, orang terkaya di dunia, memutuskan untuk menginvestasikan sebesar US$ 220 juta bagi MSNBC-Cable—program news-talk-information selama 24 jam di televisi, yang dapat ditonton melalui paket saluran kabel tertentu. Sementara itu, stasiun Televisi NBC yakin, aliasni strtegis 50:50 tersebut akan merupakan suatu pengga-bungan kekuatan untuk berkompetisi melawan CNN.
NBC News, walaupun peringkatnya masih di bawah ABC News, memiliki pengalaman panjang. Reporter mereka tersebar di seluruh dunia dan news-anchorman yangg terkenal. Maka, setelah tujuh bulan Gates dan Jack Welch mengumumkan ―pertunangan mereka, tepat pukul 06.00 Waktu Pasifik, pertengahan Juli lalu, mereka langsung mengudara.
Saat ini program kabel MSNBC sudah mencapai 22 juta pelanggan di Amerika. Ambisi mereka, berhasil mencapai 40 juta pelanggan di seluruh dunia pada tahun 2000. Bersamaan dengan itu, mengudara pula MSNBC-Internet. Program ini sudah bisa diklik di mana saja lewat http://www.msnbc.com. Pemirsa yang kurang puas dengan informasi yang didapat dari program kabel bisa melakukan ―penyelidikan lebih dalam di internet. Sesuai dengan kebutuhan tentunya.
Akhir bulan lalu, ketika diajak Jeff Borda dari General Electric Corporate International Division mengunjungi markas besar MSNBC d Fort Lee, New Jersey, Hermawan Kertajaya menyaksikan kecanggihan jaringan kerja mereka tersebut. Waktu itu beliau melihat daftar nama serta deskripsi lengkap penumpang ataupun awak pesawat TWA 800, yang meledak di angkasa Amerika. Hermawan Kertajaya juga melihat ―gambar hidup dari sebuah pesawat serupa di internet, dan juga bisa mendengar laporan terakhir dari reporter NBC tentang kejadian tersebut. Dengan demikian, proyek MSNBC memang bisa jadi saingan berat bagi CNN, yang sudah kondang lebih dulu.
Dunia informasi yang mulai dikuasai internet memang merupakan suatu kesempatan bisnis. Gates punya keyakinan bahwa Microsoft bukan cuma menjadi perusahaan software, melainkan harus pula bisa memanfaatkan ―jalan raya informasi tersebut secara maksimal. Lewat Internet Explorer versi 3.0, yang sudah diluncurkan Juli lalu, dan versi 4.0, yang akan dikeluarkan akhir tahun ini, Microsoft ingin menata semua file yang ada di situ menjadi ―dokumen. Beraliansi dengan NBC, Gates bisa memperkuat divisi berita dari The Microsoft Network (MSN), sebuah web-site yang hanya bisa diklik oleh pelanggan.
Aliansi ini bagi NBC jelas menguntungkan. Soalnya, ada kecenderungan orang sekarang, terutama kaum muda, mulai beralih dari televisi ke PC (personal computer). Apalagi, saat ini, di Amerika ada gerakan anti-TV karena orang merasa banyak membuang waktu kalau sampai bergantung pada kotak ajaib tersebut.
Dengan demikian, yang terjadi denga aliansi strategis ini sebenarnya bahwa kedua market leader di bidang masing-masing sedang melakukan repositioning. Bukankah Anda harus berhati-hati dalam menjawab pertanyaan: What business are you in, kalau tidak mau mati ditelan waktu.
Industri kereta api di Amerika pernah mengalami nasib malang ketika ―telat mendefini-sikan diri bahwa mereka sebenarnya berada di bisnis transportasi. Bukan bisnis kere-ta api. Dalam bisnis transportasi, saingan mereka bukan cuma kereta api lain, melainkan juga kapal terbang, mobil, feri, dan sebagainya. Gates dan Welch memang bukan manajer sebenarnya. They are the real business leaders. Mereka punya visi jauh ke depan. Mereka melihat lebih dulu dari orang lain. Mereka berani mengambil risiko dalam menentukan aturan main ―baru. Maka, terjadilah sebuah perkawinan yang melahirkan MSNBC.
Ada tiga hal bisa dipetik di sini:
Pertama, jangan termenung, apalagi heran bahkan kaget, setelah meihat ada orang lain berbuat sesuatu. Bertindaklah lebih dulu.
Kedua, definisikan bisnis Anda secara benar. Pergilah ke kebutuhan dasar manusia, dan lihat lingkungan bisnis yang mempengaruhinya.
Ketiga, jangan ragu melakukan aliansi strategis dengan orang lain yang sudah punya kompetisi inti pada suatu bidang. Bila perlu, dengan kompetitor, sekalipun membangun kompetisi sendiri seringkali bisa berakibat keterlambatan.

Cara Membangun strategi Bersaing (Competitive Setting) HEWLETT-PACKARD dalam Industri Komputer dan Cetakan (Printer)

Information, investment, industry, and individual. Itulah 4-I yang diungkap Kenichi Ohmae pada pembukaan Hewlett-Packard (HP) Synergic‘s 96 di Singapura, akhir bulan lalu. Arus informasi yang melanda ke mana-mana menyebabkan arus investasi meluber ke segala penjuru dunia tanpa batas seperti itu, persaingan di industri apa pun, akan jadi kian seru. Akibatnya, akan terjadi kemerdekaan individual, karena setiap individu akan punya lebih banyak pilihan. Sebagai konsumen, setiap individu akan bisa memilih produk yang mau dibeli. Sebagai profesional, setiap individu akan bisa memilih bidang pekerjaan yang mau digeluti. Sebagai pengusaha setiap individu akan bebas berkiprah pada bisnis yang disukai. Kehadiran Ohmae pada Decision Maker‘s Conference, yang diselenggarakan HP Singapura, memang ―pas‖. Pertama ,4-I yang diawali dengan informasi itu, sudah populer lewat bukunya, The Fall of Nation-State and The Rise of Regional Economics. Dengan demikian, Ketua Gerakan Politik Heisei itu memang bisa ―dimanfaatkan‖ untuk memperkuat tema yang diambil konferensi, yaitu Move to the Future Now.
Kedua, Ohmae, yang suka ditanyai Mahathir Mohamad secara pribadi, memang sangat mengagumi keberhasilan Sinagpura. Siang itu, setelah bicara di Raffles City Convention center, Ohmae lantas makan siang dengan Menteri Senior Lee Kuan Yeuw. Dalam presentasinya, Ohmae juga menyanjung agresivitas Singapura dalam membuka kawasan industri terpadu di berbagai kawasan seperti Batam, Su Zhou, Bengalore, dan Johor Baru. Selain itu, Singapura memang punya ambisi jadi Info Country lewat proyek 2000.
Ketiga, penampilan Ohmae merupakan refleksi dari pengalaman akan pentingnya posisi Asia pada abad ke-21.
Di kantor regional HP, di Singapura, saya memang tidak melihat oraang Amerika. Pimpinan tertingginya adalah orang Singapura: Ceah Kean Hwatt. Mungkin HP berpikir bahwa hanya orang Asia yang mengerti kondisi pasar Asia. Suatu hal yang masih langka terjadi pada perusahaan global dari Amerika.
HP Synergic‘s 96 merupakan perhelatan besar bagi HP. Selain ada seminar, juga ada pameran yang melibatkan para mitra kerja mereka. Di situ dipamerkan berbagai produk baru, baik perangkat keras maupun lunak. Ini tentu saja dimaksudkan untuk memper-kelas kongkretisasi dari tema Move to the Future Now.
Ada lagi yang unik. Pembukaan acara seminar dimulai dengan kehadiran tujuh orang pemain perkusi. Mereka naik panggung satu per satu dan memainkan berbagai alat, mulai dari vibraphone, tambur, sampai drum.
Irama musik yan dinamis ditambah kerja sama pemain yang kompak seolah menunjukkan gambaran organisasi masa depan. Dalam era informasi ini memang diperlukan organisasi yang selalu dinamis, dan diawali oleh staf yang kompak. Sekali lagi, terjadi penguatan tema Move to the Future Now.
Malamnya, Hermawan Kertajaya mendapat kesempatan ikut bicara pada Senior Executive Seminar, yang berada dalam rangkaian acara HP Synergic‘s 96. Beliau ikut memperkuat tema―masa depan tersebut dengan membahas soal value creation. Bukankah di masa depan, di mana setiap individu bebas memilih, yang terjadi adalah persaingan untuk menciptakan nilai?
Pada saat seperti itu setiap individu akan dengan mudah membandingkan nilai produk yang ditawarkan berbagai perusahaan. Mereka tidak akan mudah dikelabui begitu saja, karena mereka punya akses informasi dari berbagai sumber. Maka, perusahaan yang cuma berpikir bagaimana mendapat untung tanpa memberikan nilai yang sesungguhnya pada pelanggan akan berumur pendek.
Malam itu, Hermawan Kertajaya menutup presentasinya dengan mengutip kalimat yang pernah diucapkan David Packard , salah seorang pendiri HP, yang berbunyi : Marketing is too important for marketing department. Begitu pentingnya pemasaran bagi sebuah Perusahaan, karena itu tidak bisa cuma jadi tanggung jawab departemen pemasaran. Packard menulis dalam The HP Way, supaya tetap menang bersaing, HP harus bisa terus memperkenalkan produk baru yang bernilai lebih tinggi. Harus lebih unggul dari yang lain tapi harganya lebih murah.
Itu berarti, Packard mengajarkan supaya HP bisa jadi the real marketing company, bukan sekadar the marketing-oriented company.100_0923

CARA SEDERHANA MEMBANGUN BISNIS BESAR

Membangun Bisnis Besar seperti yang dilakukan oleh para Enterpreneur Besar dan Sukses adalah dengan Membangun Bisnis berdasarkan Segitiga B – I.
Karena tujuan suatu bisnis adalah membeli ASET. Syarat untuk menjadi seorang pemilik bisnis/wiraswasta adalah kemampuan menjual. Kesalahan terbesar yang dibuat banyak orang adalah mereka terlalu keras untuk mengejar uang dan sebagian besar orang tidak maju secara financial karena ketika membutuhkan uang mereka menerima pekerjaan penuh waktu. Jika mereka betul-betul ingin maju, mereka perlu mempertahankan pekerjaan pokok mereka dan memulai bisnis/usaha paruh waktu. Pekerjaan paruh waktu membuat kita terpaku di kuadran E/S, tetapi bisnis paruh waktu memasukkan kita ke kuadran B/I. Kebanyakan perusahaan besar dimulai sebagai bisnis paruh waktu, seperti Microsoft Corp, Mc Donald dan lain-lain.
Alasan utama mengawali suatu bisnis paruh waktu bukanlan untuk membuat suatu produk hebat, alasan nyatanya adalah untuk menjadikan diri kita sendiri seorang pebisnis besar.
Memulai suatu usaha/bisnis di rumah paruh waktu memungkinkan kita mempelajari ketrampilan bisnis yang sangat berharga dalam hal :
1) Ketrampilan berkomunikasi;
2) Ketrampilan memimpin;
3) Ketrampilan membangun tim;
4) Hukum perpajakan;
5) Hukum dagang;
6) Hukum securitas dan lain-lain.
Alasan –alasan kita membangun bisnis :
• Untuk memberi kita uang yang berlebihan(excessive cash flow), sehingga kita mempunyai banyak waktu dan memberinya waktu bebas dan uang ekstra untuk terus berinvestasi dalam aset-aset bebas pajak yang makin lama makin banyak.
• Untuk menjualnya, aset adalah sesuatu yang mengalirkan uang ke dalam saku kita atau bisa dijual kepada orang lain dengan harga lebih tinggi dari harga yang kita beli atau dari uang yang kita investasikan. Jika kita belajar membangun bisnis yang sukses, berarti kita membangun suatu profesi yang hanya pernah dicapai oleh sedikit orang.
• Untuk membangun bisnis dan membawanya ke bursa, membangun bisnis adalah jalan yang paling riskan bagi kebanyakan orang, tapi jika kita terus bertahan dan terus meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bisnis kita, potensi kita untuk meraup kekayaan menjadi tidak terbatas.Membangun bisnis dan membawanya ke public adalah profesi seorang ultimate investor/pemegang saham penjual/insiders.
Bentuk Segitiga B – I yang merupakan alat kendali bagi Pemilik Bisnis/Pengusaha adalah seperti bentuk segitiga yang paling bawah adalah misi dari bisnis itu sendiri, dilanjutkan dengan membentuk Tim Work (Tim Kerja) yang solid, dengan kepemimpinan yang dapat diterima oleh semua pihak dalam Tim Work dan pihak lainnya, setelah itu baru diselelenggarakannya Manajemen Kas yang baik, Manajemen Komunikasi yang efektif, manajemen Sistem yang mendukung bisnis dan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, selanjutnya perlu menyelenggarakan manajemen hukum yang melindungi bisnis dan produk serta proses penciptaan produk/bisnis perusahaan dan baru yang terkahir menyelenggarakan manajemen produk yang solid dan dibutuhkan oleh konsumen dan masyarakat luas.
Segitiga B – I mempunyai keampuhan untuk mengubah ide-ide biasa menjadi keberuntungan besar, merupakan panduan mengambil sesuatu ide dan menciptakan suatu ASET, yang mewakili pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di Kuadran B dan I atau menjadi Pengusaha/Investor.

MISI
Unsur utama dan paling dasar dari segitiga B – I adalah Misi. Misi adalah pernyataan tentang tugas khusus yang diemban oleh suatu entity/seseorang/pekerjaan/bisnis. Suatu bisnis, pada permulaan memerlukan misi spiritual dan misi bisnis untuk berhasil. Misi adalah unsur terpenting dari segitiga B – I, karena jika misi jelas dan kuat, bisnis itu akan mampu bertahan terhadap berbagai cobaan sebagaimana yang dialami oleh setiap bisnis selama 10 tahun pertmanya. Ketika bisnis makin besar dan melupakan misinya atau misi yang diciptakan untuk itu tidak lagi diperlukan, bisnis itu mulai mati.
Pada awal suatu bisnis, misi dan semangat si Wiraswasta/Pengusaha sangat penting bagi kelangsungan hidup bisnis itu, oleh karena itu semangat dan misi itu harus tetap hidup jauh sesudah si Wiraswasta/Pengusaha itu sendiri meninggal atau bisnisnya mati. Misi suatu bisnis adalah cerminan dari semangat si Wiraswasta/Pengusaha. Banyak Wiraswasta/Pengusaha tidak menjadi pebisnis sejati sampai mereka kehilangan bisnis pertama mereka.
Wiraswasta/Pengusaha yang sukses bekerja dengan ”pekerjaan hidup”, yaitu mereka mencintai pekerjaan mereka dalam pengertian sampai mereka tidak memperhatikan waktu. Pekerjaan hidup mereka itu merupakan hasrat dan misi mereka.
Saya pernah mendengar sebuah sebuah perkataan bahwa komponen utama kesuksesan dini dalam mimpi di masa muda adalah memimpikan sebuah mimpi yang besar(John Alan Appleman).
Kejarlah hasrat anda, maka kesuksesan akan mengikuti anda(Faiez H Seyal).
Kita harus memiliki sebuah mimpi jika akan membuatnya menjadi suatu kenyataan(Denis E Waitley).
Kita harus berani memikirkan sesuatu yang tidak dapat dipikirkan(James W Fulbright).
Tidak ada sesuatu yang bisa menciptakan masa depan selain mimpi. Hari ini berupa utopia, besok menjadi daging dan darah(Victor Hugo).
Masa depan adalah kepunyaan mereka yang percaya akan keindahan mimpi(Eleanor Roosevelt).
Pengusaha/Wiraswasta yang sukses menemukan sesuatu yang sangat mereka cintai, sehingga mereka tidak akan pernah merasa dipaksa untuk bekerja, karena meraka tidak akan pernah lelah dengan sesuatu yang mereka cintai. Pengusaha/Wiraswasta yang meraih kesuksesan luar biasa tidak pernah mengatakan bahwa mereka akan bekerja. Mereka terbiasa pergi untuk cinta, bukan untuk kerja. Setiap hari mereka hidup untuk meraih satu atau sepasang langkah yang lebih banyak menuju mimpi/misi meraka. Pekerjaan mereka adalah hidup mereka.
Semua prestasi terbesar membutuhkan seseorang yang mampu berpikir secara berbeda(Faiez H Seyal).
Jika anda mengejar mimpi, maka anda mengejar kehidupan(Malcom S Forbes).
Di dunia ini, Wiraswasta/Pengusaha yang ingin meraih kesuksesan, umumnya mereka fokus pada kebutuhan-kebutuhan orang lain dan memenuhinya. Misi mereka mendefinisikan manfaat-manfaat untuk orang lain yang akan mengambil haknya dari berbagai usaha, produksi dan pelayanan mereka.Semua Pengusaha/Wiraswasta yang telah meraih kesuksesan luar biasa dalam hidupnya, adalah mereka yang telah menolong orang lain agar hidup lebih baik melalui sesuatu yang berbeda-beda, seperti tranportasi yang lebih baik nyaman dan murah, kesehatan yang lebih baik, hubungan yang lebih baik, makanan yang lebih baik murah dan cepat, dan sebagainya.
Misi tidak pernah dapat menghasilkan uang. Menghasilkan uang bukanlah akhir dari misi, ia adalah sebuah produk sampingan dari misi tersebut. Jika misi kita adalah mendampingi orang lain mengangkat mimpi mereka atau meningkatkan kualitas pribadi mereka dan hidup profesional mereka, maka kita sedang menuju menjadi orang kaya.

TIM WORK
Bisnis adalah olah raga tim dan investasi juga adalah sama olah raga tim. Masalahnya bila berada di kuadran E dan Kuadran I adalah bahwa kita memainkan pertandingan sebagai seorang individu, yang bertanding melawan Tim. Di dunia bisnis yang nyata, para pebisnis bekerja sama pada saat ujian, dan di dunia bisnis setiap hari adalah hari ujian.
Pelajaran tentang Teamwork sangat menentukan dan kerja tim adalah salah satu kunci utama menuju kesuksesan financial.
Dalam Bisnis, kesuksesan datang dari menjalani ujian sebagai suatu Tim, bukan sebagai seorang Individu. Jika sampai pada masalah Investasi, sebaiknya kita berinvestasi sebagai anggota Tim. Dan jika seseorang ingin menjadi Sophisti-cated Investor dan diatasnya, kita harus berinvestasi sebagai sebuah Tim.
Tim Work Bisnis/Investasi adalah terdiri dari Para Akuntan, Para Pengacara, Para Pialang/Perantara, Para Penasehat Keuangan, Para Agen Asuransi dan para Bankir. Dalam memulai sebuah Bisnis/Investasi, sebaiknya kita memimpikan punya satu tim besar yang penuh dengan Akuntan dan Pengacara yang bekerja penuh waktu/purna waktu, sehingga kita memiliki perahu Bisnis/Investasi besar dan Waktu luang, dan itu hanya masalah prioritas. Orang-orang yang bermain aman/tidak membangun Bisnis/Investasi, tidak mendapatkan pendidikan terbaik di dunia ini dan gagal memperoleh pengalaman dunia nyata yang tidak ternilai serta gagal mendapatkan pendidikan terbaik di dunia ini, yaitu pendidikan yang datang dari Tim Penasehat dan mereka menyia-nyiakan waktu mereka yang sangat berharga, khususnya jika mereka makin menua.
Perbedaan antara Bisnis Kuadran B dan Bisnis Kuadran S adalah Tim Work. Tim Work adalah orang-orang dari berbagai tipe yang berlainan, yang mempunyai ketrampilan yang berlainan, yang berkumpul untuk bekerja sama memikirkan Bisnis/Investasi. Salah satu hal yang pertama kali kita perhatikan sebagai seorang Investor/Pebisnis terhadap Bisnis/Investasi adalah Tim di belakang Bisnisnya/Investasinya.
Dalam menganalisis Bisnis/Investasi pertama-tama selidiki Tim yang ada di Struktur Manajemen, ada tidak Orang yang berpengalaman di Tim tersebut membawa Perusahaan/Bisnis ke Publik, dan angka Rencana Bisnis ”Gaji/Tunjangan TIM Manajemen. Investor/Pebisnis yang cerdik berinvestasi dalam manajemen, mereka mengamati Tim Manajemen dalam Bisnis/Investasi yang disodorkan dan ingin melihat pengalaman, semangat dan Komitmennya.

KEPEMIMPINAN
Tugas seorang Pemimpin adalah membuat orang-orang tampil sebaik mungkin, bukan menjadi yang terbaik. Jika Kita adalah orang yang paling pintar di Tim Bisnis Kita, Bisnis kita dalam kesulitan. Cara untuk mendapatkan ketrampilan-ketrampilan Kepemimpinan adalah lebih banyak mengajukan diri sebagai sukarelawan.
Ada 5 macam Tipe Pemimpin, Yaitu
• Pemimpin yang dicintai;
• Pemimpin yang dipercaya;
• Pemimpin sekaligus sebagai Pembimbing;
• Pemimpin yang Berkepribadian;
• Pemimpin yang Abadi
Pemimpin sejati tidak dilahirkan, melainkan Pemimpin sejati ingin menjadi pemimpin dan bersedia dilatih sebagai Pemimpin, dan berlatih berarti menjadi berjiwa cukup besar untuk menerima umpan balik korektif. Seorang Pemimpin sejati tahu kapan harus mendengarkan orang lain.
Peranan Pemimpin adalah perpaduan antara Pemimpi, Pemamdu Sorak dan Mandor Lapangan, dengan penjalasan sebagai berikut :
• Pemimpin berperan sebagai Pemimpi, berarti bahwa Pemimpin harus menjaga fokusnya pada Misi Perusahaan/Bisnis/Institusi.
• Pemimpin berperan sebagai Pemandu Sorak, berarti bahwa Pemimpin harus menyemangati Tim Worknya sewakti Tim tersebut bekerja bersama-sama untuk mewujudkan Misi dan mengumumkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai sepanjang jalan.
• Pemimpin berperan sebagai Mandor Lapangan, bererti bahwa Pemimpin harus mampu membuat keputusan-keputusan tegas berkenaan dengan masalah-masalah yang mengalihkan perhatian Tim dari Pencapaian Misinya.

MANAJEMEN ARUS KAS
Manajeman Arus Kas adalah salah satu ketrampilan esensial dan fundamental bagi seorang Wiraswasta/Enterpreneur, jika mereka ingin sukses di Kuadran B dan I. Melek Finansial memungkinkan mereka untuk membaca angka-angka, dan angka-angka menceritakan Bisnis/Investasi yang mereka miliki dan ingin mereka miliki berdasarkan fakta-fakta. Sungguh mengejutkan untuk melihat usaha yang bagus dan sempurna ambruk hanya karena para pemiliknya tidak melek finansial.
Banyak pemilik usaha kecil gagal karena mereka tidak tahu perbedaan antara profit dan arus kas, akibatnya banyak sekali bisnis yang sangat menguntungkan akhirnya bangkrut, karena mereka tidak sadar profit dan arus kas itu tidak sama. Manajemen Arus Kas sangat penting bagi Enterpreneur/Wiraswasta/Pemilik Bisnis, karena mereka perlu melihat kedua tipe arus kas jika mereka ingin sukses, yaitu arus kas aktual dan arus kas bayangan, dan kesadaran mengenai ke dua jenis arus kas inilah yang menjadikan orang kaya/makmur atau miskin. Semakin sering kita memainkan arus kas aktual dan arus kas bayangan, semakin kaya kita, karena pikiran kita mulai merasakan arus kas bayangan yang sering kali tidak kasat mata. Kemampuan menjalankan perusahaan/Investasi berdasarkan Laporan-laporan Keuangan adalah salah satu perbedaan utama antara Pemilik Bisnis Kecil dan Pemilik Bisnis Besar. Arus Kas bagi suatu Bisnis/Investasi ibarat darah bagi tubuh manusia.

MANAJEMEN KOMUNIKASI
Semakin baik kita berkomunikasi dan semakin banyak orang yang kita ajak berkomunikasi, maka akan makin baik pula arus kas Bisnis/Investasi Kita. Untuk menjadi komunikator yang baik, pertama-tama kita harus bagus dalam psikologi. Manusia dan kita tidak pernah tahu apa yang memotivasi orang-orang, oleh karena itu kita harus tahu tombol mana yang harus ditekan, karena lain orang punya lain tombol. Banyak orang yang pandai berbicara, tetapi hanya sedikit orang yang mau mendengarkan. Dunia ini penuh dengan produk-produk hebat, tetapi uangnya mengalir ke Komunikator yang terbaik. Uang yang mengalir masuk ke dalam Bisnis/Investasi kita berbanding langsung dengan komunikasi yang mengalir ke luar. Pada umumnya terdapat siklus enam mingguan antara komunikasi dan arus kas, karena jika kita menghentikan komunikasi hari ini, maka dalam enam minggu kita niscaya akan melihat dampaknya pada arus kas kita.
Kebijakan umum untuk baik dalam berkomunikasi, seharusnya kita diusahakan untuk menghadiri 1 seminar komunikasi tiap tahun, dan biasanya setelah kita menghadiri seminar, pendapatan kita meningkat.
Ketrampilan-ketrampilan komunikasi yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh seorang wiraswasta/enterpreneur adalah :
• Penjualan;
• Sistem-simtem Pemasaran;
• Periklanan, Penulisan Judul dan Penulisan Iklan;
• Negosiasi;
• Bicara di depan umum(Public Speaking);
• Periklanan via Pos, Televisi, Radio dan Internet;
• Penyelenggaraan Seminar(Event Organiser);
• Menggalang Dana.
Mengumpulkan Modal adalah tugas terpenting sang Wiraswasta/Enterpreneur, maksudnya sang Wiraswasta/Enterpreneur harus selalu memastikan agar modal mengalir masuk, entah lewat Penjualan, Pemasaran Langsung, Penjualan Privat, Penjualan Institutional, Para Investor dan lain-lain. Sampai system Bisnis terbangun, sang wiraswasta/enterpreneur sendirilah yang bertindak sebagai System yang menjaga agar uang selalu mengalir masuk. Pada awal mula setiap bisnis, menjaga masuknya uang adalah tugas terpenting sang Wiraswasta/Enterpreneur. Jika kita ingin jadi seorang kuadran B/I, ketrampilan pertama kita adalah mampu berkomunikasi dan berbicara dengan bahasa ke 3(tiga) kuadran yang lain. Tugas utama dan mungkin satu-satunya dari seorang kuadran B/I adalah berkomunikasi dengan orang-orang di kuadran lain.
Jika suatu bisnis mempunyai pemasaran yang kuat dan menyakinkan, maka penjualan akan datang dengan mudah.

MANAJEMEN SISTEM
Suatu Bisnis/Investasi adalah suatu sistem kompleks yang terdiri dari sub sistem – sub sistem lintas operasi, seperti sub sistem penjualan, produksi, akuntansi, operasi dan lain-lain dan saling tergantung satu sama lain bekerja untuk mencapai tujuan/misi tertentu dari suatu Bisnis/Investasi tersebut. Agar Bisnis/Investasi bisa berkembang, individu harus bertanggung jawab terhadap masing-masing sistem dan seorang Direktur Umum bertugas memastikan agar semua sistem beroperasi sampai kapasitas tertinggi mereka. Tiap kali membaca Laporan Keuangan, kita seperti seorang pilot di kokpit pesawat yang membaca panel-panel meteran dari semua sistem operasi, jika salah satu sistem mulai terganggu, prosedur-prosedur darurat harus dijalankan. Begitu banyak bisnis pemula atau bisnis kuadran s gagal, karena operator sistemnya mempunyai terlalu banyak sistem untuk dipantau dan dipelihara.
Real Estate adalah Investasi yang bagus sebagai bekal memulai Bisnis, sebab Investor rata-rata menangani semua sistem secara serampangan, dan karena Real Estate cukup stabil, hal itu memberi si Pebisnis baru waktu lebih banyak untuk mengoreksi berbagai hal jika ada sesuatu yang mulai tidak beres. Belajar mengelola Property selama 1 atau 2 tahun mengajarkan pada kita ketrampilan-ketrampilan manajemen bisnis yang sangat bagus. Bank umumnya akan meminjamkan uang kepada kita, ketika kita mempunyai sistem yang stabil dan memiliki nilai serta ketika kita menunjukan bahwa uang pinjamannya akan kembali. Pebisnis/Wiraswasta yang baik bisa mengelola berbagai sistem secara efektif tanpa menjadi bagian dari sistem itu.
Sistem Bisnis/Investasi sejati sangat mirip dengan sistem yang ada pada mobil, mobil tidak tergantung pada hanya 1 orang untuk mengendarainya, siapapun yang tahu cara mengendarai mobil bisa mengendarainya, hal yang sama berlaku bagi Bisnis Kuadran B/I. Ingatlah selalu bahwa Seorang Kuadran B mendapatkan uang lebih banyak dari para Investor karena para Investor berinvestasi dalam sistem-sistem yang bagus dan orang-orang yang mampu membangun sistem-sistem bagus.
Investor umumnya tidak suka berinvestasi dalam bisnis-bisnis yang sistemnya pulang ke rumah setiap malam. Peranan CEO adalah mengawasi semua sistem dan mengidentifikasi kelemahan sebelum kelemahan itu berubah menjadi kegagalan sistem. Disetiap tingkat pertumbuhan baru, CEO harus mulai merencanakan sistem-sistem yang dibutuhkan untuk mendukung tingkat pertumbuhan berikutnya.

MANAJEMEN HUKUM
Diabad Informasi ini, para pengacara Property Intelektual/Pengacara Kontrak termasuk diantara para penasehat terpenting kita, karena mereka membantu menciptakan aset-aset kita yang paling penting. Para Pengacara, jika mereka bagus, akan melindungi ide-ide dan penjanjian-perjanjian kita dari bandit-bandit intelektual, yaitu orang-orang yang mencuri ide-ide kita dan juga keuntungan-keuntungan kita.
Contoh-contoh Pebisnis yang mampu melindungi ide-ide adalah sebagai berikut :
• Bill Gates menjadi orang terkaya hanya dengan 1 ide, dan dia hanya mengambil informasi serta melindungi informasi tersebut.
• Aristotle Onassis menjadi raksasa perkapakan dengan sebuah dokumen legal sederhana, yaitu sebuah kontrak dari perusahaan manufaktur besar yang memberi jaminan pada dia akan hak-hak eksklusif untuk mengangkut muatannya ke seluruh penjuru dunia. Dia hanya memiliki dokumen tersebut dan tidak memiliki kapal, namun dengan dokumen tadi ia mampu meyakinkan bank-bank agar meminjamkan uang untuk membeli kapal-kapal dan dia dapat kapal dari pemerintah USA. Untuk membeli kapal harus warga negara USA, maka dengan memahami hukum-hukum kuadran B, Onassis membeli kapal-kapal dengan menggunakan perusahaan USA yang dia kontrol.
Banyak bisnis telah dimulai dan bertahan hidup hanya dengan secarik kertas. Beberapa dari aset paling berharga yang bisa kita miliki adalah aset-aset tidak berwujud yang disebut Paten, Merek Dagang dan Hak Cipta.
Melesensikan hak-hak kita pada pihak ketiga adalah salah satu contoh sempurna tentang aset yang bekerja untuk kita.
Mendapatkan Penasehat Hukum yang kompeten adalah sangat penting tidak hanya sewaktu kita sedang membangun bisnis kita, tetapi juga sebagai bagian yang berkelanjutan dari Tim Penasehat kita.
Beberapa bidang spesifik dimana nasehat hukum yang tepat bisa membantu kita menghindari kemungkinan timbulnya berbagai masalah dalam aspek legal suatu bisnis :
• Korporat Umum, yaitu meliputi pilihan entitas bisnis, perjanjian jual beli, lisensi bisnis, kepatuhan pada peraturan, kontrak sewa/pembelian kantor.
• Hukum-hukum Konsumen, yaitu meliputi syarat kondisi penjualan, direct mail, hukum pertanggungjawaban produk, kebenaran dalam hukum periklanan, hukum lingkungan.
• Kontrak-kontrak, yang meliputi kontrak dengan pemasok, pelanggan grosir, karyawan, peraturan perdagangan, jaminan, yurisdiksi.
• Property Intelektual, yaitu meliputi perjanjian kekaryaan, perjanjian kerahasiaan, hak cipta, mask works, paten, merek dagang, pemberian lisensi property intelektual.
• Hukum-hukum Tenaga Kerja, yaitu meliputi masalah Sumber Daya manusia, perjanjian karyawan, pertikaian karyawan, kompensasi pekerja.
• Sekuritas dan Instrumen Utang, yaitu meliputi pembelian dan penyewaan peralatan, dokumen pinjaman, penempatan dana pribadi, IPO.
• Masalah-masalah Pemegang Saham, yaitu meliputi peraturan perusahaan, wewenang dewan komisaris, penerbitan saham, merger dan akusisi, spin – offs.

MANAJEMEN PRODUCT
Produk Perusahaan, yang dibeli dari perusahaan adalah aspek penting terakhir dalam segitiga B – I, dan produk bisa berupa item yang berwujud fisik seperti humberger atau tidak mempunyai wujud fisik seperti jasa konsultan. Ketika mengevaluasi bisnis/Investasi, banyak investor rata-rata memusatkan perhatian pada produknya dan bukan pada bagian-bagian bisnis itu. Produk adalah bagian paling tidak penting untuk dicermati ketika mengevaluasi suatu perusahaan.
Berpikir bahwa suatu produk atau jasa yang lebih baik adalah yang paling penting biasanya merupakan pemikiran orang-orang kuadran S dan E, karena menjadi yang terbaik atau berkualitas terbaik adalah penting untuk kesuksesan.
Kuadran B dan I berpikir bahwa bagian terpenting dari suatu bisnis baru adalah Sistem di belakang Produk atau Idenya atau Sisa Segitiga B – I.
Belajar membangun suatu Bisnis menurut Model Segitiga B – I menanggung resiko tinggi, banyak orang mencobanya dan hanya sedikit yang berhasil. Tetapi meskipun ada resiko tinggi pada awalnya, jika kita belajar bagaimana membangun bisnis-bisnis dengan Model Segitiga B – I, potensi pendapatan kita tidak terbatas. Bagi orang-orang yang tidak bersedia menanggung resiko tersebut, mereka yang tidak ingin mendaki kurva Pembelajaran yang terjal itu, dan resiko mereka mungkin lebih rendah, begitu pula pendapatan mereka seumur hidup. Dengan menjalani semua kesalahan, kerugian dan pembelajaran membangun Bisnis berdasarkan Segitiga B – I, setiap kesalahan adalah pengalaman belajar yang sangat berharga dan pengalaman membangun watak. Pada permulaan membangun bisnis berdasarkan Segitiga B – I resikonya memang sangat tinggi, tetapi jika kita tabah dan terus belajar, imbalan-imbalannya akan tidak terbatas.
Pebisnis/Wiraswasta sukses seperti Henry Ford, Thomas A Edison, Bill Gates dll memperoleh kekayaan mereka dengan cara mereka menemukan semangat dan misi mereka, membangun sebuah Bisnis, dan mengijinkan orang-orang lain berbagi dalam impian-impian mereka, resiko-resiko mereka dan imbalan-imbalan mereka. Kebahagiaan sejati tidak diperoleh lewat pemuasan diri, melainkan lewat kesetiaan pada suatu tujuan mulia(Helen Keller).
Segitiga B – I itulah yang memberi bentuk pada ide-ide kita, dan pengetahuan tentang segitiga B – I itulah yang memungkinkan seseorang menciptakan suatu Aset yang membeli Aset-aset lain. Umumnya Bisnis gagal disebabkan karena kegagalan salah satu sektor atau lebih dari Segitiga B – I. Setelah kita pandai mengambil ide-ide, membangun Segitiga B –I di sekitar ide tersebut, orang-orang akan mendatangi kita dan menginvestasikan uang mereka dengan kita dan kemudian akan kita buktikan bahwa untuk meraup uang tidak perlu uang, karena orang akan memberi kita uang untuk menciptakan uang bagi kita dan bagi mereka. Daripada sepanjang hidup bekerja demi uang, kita akan lebih baik jika menciptakan aset-aset yang menciptakan uang yang makin lama makin banyak. Sebenarnya ada sebuah Segitiga B – I di dalam diri kita masing-masing, dan tiap kali kita menemukan seseorang/keluarga/perusahaan/kota/negara yang menghadapi kesulitan financial, itu berarti bahwa salah satu segmen atau lebih dari Segitiga B – I tidak ada atau tidak selaras dengan bagian-bagian yang lain. Alasan unik untuk kita mulai menguasai Segitiga B – I adalah begitu kita menguasai seni membangun bisnis berdasarkan Segitiga B – I, kita akan tahu bahwa semakin sedikit kita bekerja, semakin ada banyak uang yang akan kita dapatkan dan semakin berharga pula apa yang sedang kita bangun. Agar kita bisa makmur/kaya, kita perlu belajar membangun bisnis berdasarkan Segitiga B – I dan menyelaraskan Sistem-sistem dalam Bisnis tersebut yang bisa bekerja tanpa kita.
Jika kita ingin menjadi orang yang menciptakan Aset-aset yang membeli Aset-aset lain, kita perlu mencari cara-cara untuk bekerja lebih sedikit sehingga kita bisa menghasilkan lebih banyak. Dan Segitiga B – I mewakili serangkaian sistem yang didukung oleh suatu Tim dengan seorang Pemimpin yang kesemuanya bekerja mewujudkan suatu Misi bersama, jika salah satu anggota tim lemah atau sempoyongan, seluruh keberhasilan perusahaan bisa terancam. Uang selalu mengikuti manajemen, jika salah satu fungsi manajemen di kelima tingkat Segitiga B – I lemah, perusahaan akan lemah.
Beberapa dari Investasi dan Bisnis terbaik adalah Investasi atau Bisnis yang justru kita jauhi,dan jika salah satu dari kelima level segitiga B – I lemah, dan manajemen tidak siap untuk memperkuatnya, paling baik adalah menjauhi Investasi atau Bisnis tersebut. Sekarang dengan adanya Komputer Pribadi dan Internet telah menjadikan Segitiga B – I lebih luas tersedia, lebih terjangkau dan lebih praktis bagi tiap orang.Dan dengan hanya bermodalkan Komputer/Leptop, kemampuan Otak, sambungan tepelon, sedikit pendidikan dalam ke 5 aspek dari Segitiga B – I, maka dunia ini bisa menjadi milik kita. Jika kita ingin menjadi Enterpreneur/Wiraswasta yang membangun Bisnis-bisnis yang sukses atau berinvestasi dalam Bisnis, seluruh Segitiga B – I Bisnis kita harus kuat dan saling bergantung, sehingga bisnis akan tumbuh dan berkembang.
Jika kita seorang pemain Tim, tika tidak harus menjadi seorang pakar di setiap level Segitiga B – I, yang diperlukan hanya menjadi salah satu bagian dari Tim dengan Visi yang Kuat, Misi yang kuat dan Ketegaran. Suatu Bisnis dengan Misi yang jelas, pemimpin yang bertekad kuat, dan Tim yang bermutu serta terpadu mulai terbentuk ketika bagian-bagian Segitiga B I nya menyatu menjadi tidak Dimensional dan berubah menjadi Tetrahedron dann titik penyempurnaannya dicapai dengan memasukkan Integritas(Keutuhan,Keseluruhan, kondisi yang sempurna dan Kesehatan, kejujuran, ketulusan) akan menciptakan Bisnis yang Lengkap, Utuh dan Sehat.
100_0867

HUKUM ALAM TENTANG PENTINGNYA BERBUAT BAIK ATAU BERAMAL

“Berakhlaklah dengan Akhlak Allah/Al Asmaul Khusna. Barang siapa beraklah salah satu dari Akhlak-Nya, Ia akan masuk Surga” ( Al – Hadist).

Orang-orang yang hidup bahagia, puas, mapan dan tercukupi adalah mereka yang tulus tanpa pamrih, kecuali mencari keridhoan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang tidak dapat hidup tanpa mereka.
Makna sejati dari kehidupan adalah laksana menanam pohon, dimana anda tidak berharap duduk di bawah naungannya(Nelson Handerson).
Takdir tinggi seorang individu adalah untuk melayani bukan untuk menguasai(Albert Einstein).
Orang-orang yang pernah meraih kesuksesan hebat dalam hidupnya, salah satu karakter baik yang mereka miliki adalah sikap melayani. Keyakinan mereka adalah bahwa hidup mereka akan bertambah kaya dan sejahtera dengan berbagi atau memberi yang mereka dapatkan.
Setiap kebaikan adalah shadaqah(Rosulullah Muhammad SAW).
Salah satu hukum alam yang sangat penting adalah semakin banyak kita menginginkan sesuatu, maka kita harus semakin banyak kita memberi. Semakin banyak pengetahuan yang diinginkan untuk diri kita, satu-satunya cara untuk memilikinya lebih banyak lagi adalah dengan cara memberikan lebih banyak pengetahuan kepada orang lain.
Semakin banyak uang/kemakmuran yang kita inginkan, maka semakin banyak pula uang/Kekayaan yang kita berikan.
Jika anda ingin mengangkat diri anda, maka angkatlah orang lain(Brooker T Washington).
Banyak Orang sukses selalu yakin bahwa memberikan sedikitnya 10 % dari pendapatannya untuk sedekah akan mendatangkan penyebab yang baik.
Labih baik menyalakan sebuah lilin daripada mengutuk kegelapan(Konghucu).
Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak(Q S Al Hadid : 18).
Anda tidak dapat menjalani kehidupan yang sempurna tanpa melakukan sesuatu untuk orang lain yang tidak pernah dapat membalasnya(John Wooden).
Allah menolong orang lain melalui diri kita. Masalahnya bukanlah Dia mengharapkan sesuatu dari kita, namun Dia menginginkan agar kita memiliki sifat istimewa ini, yaitu menolong orang lain.Karena itulah satu-satunya cara memperkaya hidup yang kita lakoni. Anda tahu bahwa Allah menciptakan kita saling tergantung satu dengan yang lainnya. Kita tergantung pada orang lain untuk beberapa hal dan orang lain tergantung pada kita untuk beberapa hal. Menolong orang lain, memberikan apa yang kita miliki kepada mereka yang sama sekali tidak pernah menolong kita dan begitulah kehidupan ini, baik kita menyukainya ataupun tidak. Jika kita tidak menemukan seorangpun disekitar kita untuk ditolong, maka kita telah kehilangan banyak kesempatan untuk memiliki segala sesuatu yang menjadi balasannya.
Malulah untuk mati hingga anda berhasil menang untuk kemanusiaan(Horace Mann).
Tradisi pelayanan ini bukan sesuatu yang baru, ia suatu peradaban itu sendiri. Semua orang yang telah meraih kesuksesan yang luar biasa telah melakukannya pada masanya masing-masing. Satu-satunya yang telah berubah adalah bahwa sekarang kita telah menjadi lebih menyadari akan berbagai manfaatnya.
Pribadi dan perusahaan yang sukses telah menemukan cara yang unik, yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana mereka berada atau beroperasi. Itu adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka benar-benar peduli.Semakin banyak mereka memberi kepada masyarakat, maka semakin banyak pula yang akan kembali kepada mereka dari masyarakat.
Ingatlah bahwa hidup dengan sikap melayani dan yakin dalam memberi adalah kebiasaan dan kebiasaan itu tidak dapat dibentuk dalam satu malam. Orang-orang sukses itu telah melakukannya sejak mereka tidak memiliki kekayaan sebagaimana mereka sekarang. Begitu pula mereka yang telah terbiasa memberikan shadaqah atau sumbangan dari sejak kecil, meraka mempercayai sebagai satu-satunya cara untuk memiliki untuk mereka sendiri. Mereka tidak cukup tahu, namun apa yang kami alami adalah apapun yang telah kami berikan kepada orang lain, akan kembali dengan cara berlipat ganda.
Alam tidak akan memberi kepada mereka yang tidak memberi(R J Baughan).
Carilah sebuah kebutuhan dan penuhilah(Ruth Stafford Peale).
Anda harus menanam sebelum anda dapat menuainya. Anda harus memberi sebelum anda mendapatkannya(Robert Collier).
Ada begitu banyak cara untuk menolong orang lain dan kita dapat melayani orang-orang dengan segala sesuatu atau apa saja yang kita miliki. Layani meraka dengan waktu, uang, pengetahuan, atau apa saja yang kita miliki, namun tetaplah melayani. Hal itu bukanlah untuk orang lain, namun untuk diri kita sendiri.
Seseorang yang telah menyelamatkan orang lain berarti dia telah menyelamatkan dirinya sendiri(Hartmann Von Aue).
Dan Orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang(miskin) yang meminta dan orang yang tidak mau meminta(tidak mempunyai apa-apa)(Q S Al Ma’arij : 24-25).
Apa yang anda simpan untuk diri anda sendiri akan hilang,tetapi apa yang anda berikan, akan anda miliki selamanya(Axel Munthe).
Kerjakanlah semua kebaikan yang dapat anda kerjakan, dengan seluruh sarana yang anda mampu, dengan segala cara yang anda bisa, di setiap tempat yang anda lalui, di setiap saat yang anda lewati, pada setiap orang yang anda temui, sepanjang anda mampu melakukannya(John Wesley).
Cara terbaik untuk menemukan diri anda adalah dengan menenggelamkan diri anda dalam melayani orang lain(Mahatma Ghandhi).
Anda hanya memberikan sedikit saat anda memberikan apa yang anda miliki. Pemberi sejati adalah dia yang memberikan jiwanya(Khalil Gibran).
Perhatikanlah tempat sekitar anda untuk bisa menanam beberapa benih(Henry Van Dyke).
Kepedulian ikut terus bersama kita. Kepedulian terlihat pada nada suara kita, pergaulan kita dan kebijakan-kebijakan kita.
Tuhan lebih memperhatikan siapa diri anda daripada apa yang anda kerjakan, dan Dia lebih memeprhatikan apa yang anda kerjakan daripada dimana anda mengerjakannya(Gary Gulbranson).
Angkatlah diri anda ke tingkat yang Tuhan sendiri memintanya dari anda sendiri sesuai dengan yang anda inginkan sebelum menulis takdir anda(Faiez Seyal).
Bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup seratus tahun lagi; Berdoalah seolah-olah engkau akan meninggal esok pagi(Benjamin Franklin).
Dalam kehendakNyalah kedamaian kita(Cotvos).
Setiap pekerjaan mulia pada awalnya tidaklah mungkin(Thomas Carlyle).
Adalah sulit bagi setiap pekerjaan menjadikannya mudah, dan begitupun adalah sulit bagi manusia untuk menjadi manusia(Maulana Asadullah Khan Ghalib).
Adalah lebih baik menjadi manusia dari pada menjadi malaikat namun itu adalah lebih sulit(Maulana Hali).
Dan tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada – Ku(Q S Adz-Dzaariyaat : 56).
Kerjakan yang benar, kerjakan yang terbaik. Perlakukan orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan oleh orang lain(Lou Holtz).

KEBIASAAN SEORANG MANAJER YANG TIDAK PRODUKTIF

Inilah ciri-ciri kebiasaan seorang Manajer yang tidak PRODUKTIF (Disadur dari Buku “Menjadi Manajer yang Tidak Produktif”, Tahun 2011 Karangan Steven Cohen, William Eimicke, dan Tanya Heikkila) :
1. Membuang–‐buang waktu rapat dengan mengungkit‐ungkit masalah sepele atau mustahil;
2. Ketrampilan mendengarkannya buruk, tidak pernah bisa memahami makna suatu pesan;
3. Menolak untuk bekerja lembur;
4. Tidak pernah tiba secara tepat waktu;
5. Tidak disukai oleh semua orang dalam organisasi;
6. Dikasihani oleh semua orang dalam organisasi;
7. Menghabiskan sebagain besar hari kerjanya untuk urusan pribadi;
8. Selalu setuju dengan semua yang Anda ucapkan;
9. Selalu tidak setuju dengan segala sesuatu yang anda ucapkan;
10.Paling baik ketika menganalisis mengapa tugas tidak dapat dilaksanakan, tidak dibutuhkan, atau dinyatakan tidak layak untuk dilakukan;
11. Jarang menyelesaikan tugas tepat pada waktunya;
12. Jarang menyelesaikan tugas sama sekali;
13. Tidak dapat memaparkan atau mempertahankan produk;
14. Melemahkan para anggota stafnya sendiri.

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) BUMD Sebuah Kebutuhan atau Hanya Sekedar Formalitas Pemenuhan Peraturan

1. Pendahuluan
Dengan dikeluarkannya UNDANG- UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH terutama Pasal 343 (Pengelolaan BUMD) yang menyebutkan bahwa :
(1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:a. tata cara penyertaan modal;b. organ dan kepegawaian;c. tata cara evaluasi;d. tata kelola perusahaan yang baik;e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;f. kerjasama;g. penggunaan laba;h. penugasan Pemerintah Daerah;i. pinjaman;j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; l. perubahan bentuk hukum;m. kepailitan; dan n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, mau tidak mau BUMD diharuskan untuk mengelola perusahaan dengan baik atau memulai menerapkan/mengimplementasikan Good Corporate Governanve (GCG) dalam pengelolaan Perusahaan. Namun demidian, aturan pelaksanaan atau petunjuk teknis bagaimana BUMD dikelola belum ada atau Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut teknis pengelolaan BUMD sampai saat ini belum keluar.
Selama ini BUMD seolah dianak tirikan dan dikelola secara tidak atau kourang profesional, karena BUMD seolah-olah milik pejabat Pemerintahan Daerah, siapa pemimpin atau kepala daerahnya, pejabat BUMD mengikuti atau berganti sesuai dengan kehendak kepala daerah.
Disamping itu, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pendirian dan pengelolaan BUMD banyak sekali dan beragam disesuaikan dengan instansi teknis yang membawahinya, contohnya PDAM dibawah Kementrian PU dan Kementrian Dalam Negeri, RUmah Sakit (BLUD) dibawah kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Belum lagi di Pemerintahan Daerah sendiri, kadang-kadang penunjukan Dewan Pengawas/Badan Pengawas tergantung selera Kepala Daerah, begitupun Pemegang Saham atau yang mewakili Pemegang saham (Daerah) selaku pemegang saham, dan adakalanya Kepala daerah sendiri yang terjun atau ikut rapat dalam Rapat umum pemegang saham.

2. Latar Belakang Good Corporate Governance (GCG)
a. Teorities – Akademis
Bila melihat sejarah, maka ciri yang paling menonjol pada dunia bisnis sampai dengan abad ke 19 adalah, jika bisnis gagal pemilik secara personal bertanggung jawab terhadap semua utang bahkan dapat menyebabkan keluarganya dipekerja-kan dan dipenjarakan oleh kreditur. Keadaan ini tidak menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya ke dalam badan usaha. Solusi terhadap permasalahan tersebut adalah dengan adanya penemuan konsep bisnis yaitu konsep “Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas”, dan dengan adanya pemisahan tanggung jawab antara pemilik modal dan pengelola modal (manajemen). Pada akhir abad 19 kedua hal tersebut di atas telah menjadi hal yang sangat umum dan di dalam modul ini selanjutnya akan diuraikan sebagai konsep “Korporasi”. Dalam korporasi para pemegang saham/investor dapat turut serta dalam keuntungan perusahaan tanpa harus bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan sedangkan para manajer yang merupakan para profesional menjalankan perusahaan tanpa harus bertanggung jawab secara pribadi atas penyediaan dana korporasi. Jadi konsep korporasi pada dasarnya adalah pemisahan antara kepemilikan perusahaan dengan pengelolaannya dengan masing-masing pihak (pemegang saham dan manajemen) mempunyai batasan fungsi dan tanggung
jawab yang jelas. Dalam korporasi, kepemilikan modal dapat tersebar pada 2 (dua) orang atau lebih atau dalam konteks BUMN persero modal dapat terkonsentrasi pada 1 (satu) orang atau kelompok saja. Konsep Korporasi tersebut telah memungkinkan penambahan (akumulasi) jumlah modal yang cukup signifikan. Akumulasi modal tersebut dimungkinkan dengan menerbitkan saham. Dengan demikian konsep korporasi tersebut juga memungkinkan terjadinya peningkatan penciptaan kemakmuran, pertumbuhan perdagangan diseluruh dunia dan menyediakan jumlah angkatan kerja yang sangat besar. Konsep korporasi juga mendorong dunia bisnis kedalam sebuah era yang tidak pernah dapat dicapai dengan sistem perdagangan sebelumnya. Konsep korporasi pada awalnya sangat sederhana, dimana batasan perusahaan, fungsi dan tujuannya sangat mudah didefinisikan, yaitu:
1. Batasan korporasi diciptakan dengan adanya pemisahan bisnis dari pemilik dan menjadikan bisnis sebagai entitas independen yang legal. Dengan konsep korporasi kelangsungan hidup perusahaan lebih terjaga, karena adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara pemilik modal dan manajemen perusahaan melalui penerbitan saham. Jadi apabila pemegang saham (pemilik modal) ingin berhenti dari kepemilikan nya di perusahaan, ia dapat menarik modalnya dengan memindahkan kepemilikan sahamnya kepada pihaklain tanpa mengganggu kelangsungan hidup perusahaan.
2. Korporasi merupakan sebuah “Legal Persona”, karena dapat bertindak dalam berbagai hal seperti manusia dan dapat memiliki aset, membeli dan menjual; berhutang; memperkerjakan orang; menuntut dan dituntut di pengadilan.
3. Kepemilikan adalah basis kekuasaan perusahaan. Termasuk disini kekuasaan untuk menominasikan dan memilih direktur yang mengelola perusahaan atas nama pemegang saham, untuk meminta akuntabilitas dari direktur atas bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya perusahaan, dan kekuasaan menanyakan laporan-laporan direksi, serta menunjuk auditor independen untuk memverifikasi perhitungan.
Dari uraian di atas, ada dua filosofi yang terkandung dalam dalam konsep korporasi yaitu:
a. kekuasaan merupakan hasil dari kepemilikan, dan
b. pemilik tersebut seharusnya dapat menjalankan kekuasaan sesuai dengan investasi mereka.
Dengan adanya pemisahan manajemen dari financial providers tersebut, diperlukan suatu mekanisme yang mampu menjaga kepentingan semua pihak, baik pihak yang memberi kepercayaan (principal) maupun pihak yang menerima kepercayaan dan menjalankannya (agent). Hubungan yang serasi yang dikehendaki ini diperlukan oleh semua pihak agar cost of fund tidak menjadi mahal, dan pihak pengelola (manajemen) dapat berkarya dengan optimal. Pemisahan antara hak kepemilikan para pemegang saham (principal) dengan wewenang pengelolaan pada para manajer yang menjalankan kegiatan korporasi (agent), melahirkan teori agensi (agency theory). Ini umumnya timbul karena semakin
tersebar luasnya kepemilikan saham, sehingga timbul permasalahan berupa :
– konflik antara harapan pemiliki/pemegang saham dan para direksi/top management.
– para pemilik mengalami kesulitan untuk memverifikasi apa yang telah dikerjakan manajemen.
Untuk itu para pemilik/pemegang saham menyandarkan pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Pengawas guna melindungi kepentingan mereka. Selanjutnya perlu disadari bahwa setiap korporasi berada dalam bidang usaha, serta memiliki kompleksitas dan keragaman masingmasing, sehingga sebagai konsekuensinya mekanisme yang harus dikembangkan untuk menyeimbangkan harapan-harapan pemilik
dengan kepentingan-kepentingan manajemen korporasi pun menjadi amat beragam. Dengan demikian, dalam konsep Corporate Governance tidak akan ada one size fits all system, yaitu suatu sistem governance yang dapat diterapkan secara sama dan sebangun pada setiap korporasi. Salah satu mekanisme yang diciptakan untuk menata hubungan sebagaimana dimaksud di atas adalah dilakukannya upaya perekaman seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen dan para stafnya dalam suatu pola yang dikenal sebagai proses akuntansi. Selanjutnya, hasil rekaman aktivitas itu diikhtisarkan dan disajikan secara teratur dalam suatu laporan keuangan berdasarkan norma dan standar tertentu. Laporan tersebut pada gilirannya akan dicermati oleh pihak yang kompeten dan independen, yakni pihak auditor eksternal.
Namun demikian, hubungan yang kompleks antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan korporasi tidak selalu mudah diatur dan direfleksikan secara tuntas dalam mekanisme kontrak-kontrak, catatan akuntansi, dan proses audit. Untuk itulah maka wujud interaksi kepentingan yang tertata dalam lembaga korporasi memerlukan pula niat, kepercayaan, integritas,upaya yang sungguh-sungguh, dan kemauan dari seluruh penyelenggara perusahaan.
Jadi, telah kita lihat mutlaknya penataan hubungan yang mengakomodasikan kepentingan semua pihak dalam korporasi secara seimbang sehingga dapat mencegah chaos dan mendukung upaya optimalisasi kinerja bisnis secara berkelanjutan. Mekanisme yang diperlukan untuk menata hubungan tersebut itulah yang kita kenal sebagai “corporate governance.”
b. Praktis – Historis
Deretan peristiwa yang dialami oleh dunia bisnis dalam beberapa dasawarsa terakhir, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, telah menjadi pendorong utama pentingnya praktik corporate governance yang baik. Kesadaran akan pentingnya sistem corporate governance yang baik mengalami perkembangan mengikuti tuntutan jaman yang acapkali diawali oleh terjadinya suatu krisis. Pelembagaan hukum-hukum bisnis di Inggris dalam abad 18 dan 19 sebagian adalah merupakan jawaban dari praktik manipulasi yang mendahuluinya. Begitu pula pengalaman Amerika Serikat yang terpaksa harus merestrukturisasi corporate governance perusahaan publik pada awal 1930-an sebagai respons atas stock market crash pada tahun 1929.
Contoh-contoh kasus dari berbagai negara yang mendorong kepada perlunya restrukturisasi corporate governance :
– Krisis lembaga keuangan Saving & Loans (S&L) di USA, dalam tahun 1980-an disebabkan adanya pengabaian terhadap sinyal-sinyal permasalahan dan kebijakan-kebijakan yang salah, misalnya diijinkannya beberapa praktik akuntansi untuk menunda pembukuan penghapusan piutang yang sebenarnya telah berstatus tidak tertagih. Selanjutnya yang lebih parah lagi adalah kebijakan menjamin utang deposito dengan mengabaikan fakta pertumbuhan yang sangat cepat dari lembaga-lembaga keuangan insolvent yang dijamin. Kasus ini telah menambah pentingnya isu corporate governance di USA.
– Skandal BCCI (Bank of Credit and Commerce International), dimana terdapat transaksi-transaksi internasional yang mencurigakan dalam institusi ini, ditambah lagi kasus lainnya seperti penyembunyian kerugian besar-besaran oleh pejabat Barings Bank beberapa tahun lalu, telah mendorong banyak pihak untuk menyadari bahwa kalangan bisnis perlu mengkaji ulang praktik corporate governance di lingkungannya masing-masing.
– Puncaknya adalah pada kasus-kasus Enron Corp., Worldcom, Xerox, dan lain-lainnya pada awal milenium yang berupa skandal keuangan yang melibatkan top eksekutif perusahaan-perusahaan raksasa tersebut semuanya pada akhirnya merugikan pemegang saham dan stakeholder perusahaan. Di Amerika Serikat kejadian ini telah mengarah kepada legislasi yang mengatur dan lebih membatasi bidang usaha jasa audit dan konsultasi (Sarbanes & Oxley Act). Itu semua semakin menyadarkan semua pihak bahwa penerapan GCG tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Episode lanjutan yang ikut mendesak perlunya perbaikan praktik corporate governance datang sebagai tindak lanjut demokratisasi yang berlangsung di berbagai negara, terutama di negara Eropa Timur dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Ketika aliran modal dari luar serta upaya privatisasi dimulai, disadari bahwa penanaman modal dan privatisasi akan gagal kalau tidak didahului pembenahan corporate governance-nya. Kasus kegagalan privatisasi dialami misalnya di Rusia, seperti pula telah terlebih dahulu dialami oleh Chile ketika menswastakan bankbanknya. Banyak kasus privatisasi gagal karena sarat denganmanipulasi oleh pihak manajemen perusahaan.
Krisis ekonomi di Asia yang dimulai pada tahun 1997 telah lebih jauh menyadarkan banyak kalangan tentang pentingnya Good Corporate Governance. negara-negara Asia yang dikenal sebagai “Macan Asia” ternyata penuh dengan praktik-praktik tidak sehat di dalam badan-badan bisnis di negara-negara tersebut. Pengurus bisnis tidak berlaku jujur, pemilik hanya mencari untung jangka pendek, pengawas tumpul dan tidak berfungsi, para manajer dan profesional bersikap oportunis, aparat pemerintah ikut bermain. Patut diduga, parah tidaknya krisis tersebut berbanding lurus dengan tingkat kualitas corporate governance di masing-masing negara, bahkan masing-masing entitas usaha. Untuk memulihkan keadaan tersebut dan guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif, pimpinan puncak Bank Dunia, Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), dan asosiasi-asosiasi bisnis antar negara aktif melakukan gerakan perubahan ke arah Good Corporate Governance. Dalam kaitan ini, pertemuan 40 para pelaku bisnis senior dari enam negara, yaitu India, Indonesia, Korea Selatan,Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tanggal 12-14 September 1999 yang telah membicarakan mengenai pengembalian kepercayaan investor internasional di kawasan ini dan mencegah berulangnya krisis ekonomi di Asia melalui promosi Good Corporate Governance, perlu dicatat sebagai suatu momen yang penting. Seperti halnya di Malaysia, Thailand, dan Filipina, pihak Indonesia ikut mengambil inisiatif dalam upaya besar ini. Pada bulan Agustus 1999, Menteri Negara Koordinator bidang Ekuin membentuk Komisi Nasional untuk Corporate Governance (Kep-10/M.Ekuin/08/1999) ditugaskan memformulasikan dan merekomendasikan kebijakan
nasional bagi perwujudan GCG. Hasil pekerjaan komisi tersebut berupa Buku Pedoman Corporate Governance telah diterbitkan dalam bulan Mei 2000. Hasil itu selanjutnya diperluas dan diperdalam oleh dua lembaga swadaya, yakni The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan Forum on Corporate Governance in Indonesia (FCGI).
Di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian BUMN yang mewakili pemerintah RI sebagai pemegang saham BUMN telah menerbitkan putusan untuk anjuran pengembangan GCG yaitu melalui SK Meneg BUMN No. Kep 23/M-PM-PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000. Kemudian ditahun 2002, Menteri BUMN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 yang mewajibkan kepada BUMN untuk menerapkan praktik-praktik Good Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya.
Pergantian kabinet dan beralihnya kepengurusan BUMN kepada Menteri Keuangan tidak mengurangi fokus peningkatan penerapan GCG pada BUMN. Di lain pihak, berkembangnya upaya untuk otonomi daerah semakin mendorong BUMD untuk ikut membenahi diri masing-masing. Keseluruhan upaya yang dilakukan berbagai pihak sebagaimana diuraikan di atas mencerminkan kehendak yang sama dalam upaya memulihkan keterpurukan ekonomi Indonesia, baik dari pihak korporasi milik swasta maupun milik pemerintah.
3. Definisi Good Corporate Governance (GCG)
Menurut Bank Dunia, Corporate Governance (CG) adalah “a blend of law, regulation, and appropriate voluntary private sector practices, which enable a corporation to attract financial and human capital, perform efficiently, and thereby perpetuate itself by generating long term economic value for its shareholders and society as whole.”
Sementara itu, Malaysian High Level Committee on Corporate Governance merumuskan bahwa CG adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan shareholder’s value dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Hampir mirip dengan itu, The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan CG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.
Prof. Dr. Emil Salim mengemukakan pendapatnya mengenai GCG sebagai cara-cara mengelola perusahaan yang baik yang bertanggungjawab kepada pemilik (para pemegang saham) dan para pemegang kepentingan (stakeholders).
Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/MMBU/2002 merumuskan pengertian corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
The Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), sebuah lembaga privat yang didukung oleh beberapa tokoh senior, mendefinisikan sebagai berikut : Good governance is a collection of broad principles and practices for the efficient, effective, and profitable running of an organization in pursuit of strategic objectives and in compliance with principles of best business practice and applicable legal and regulatory requirements.
Sebagian definisi GCG sebagaimana diuraikan di atas, kecuali dari FCGI, terasa sangat teknis dan administratif. Hal tersebut dapat dilihat dari pengertian corporate governance yang dilihat dari perspektif mikro perusahaan yang menuntut adanya mekanisme hubungan antar berbagai pihak yang mengurus korporasi, yaitu antara Direksi, manajemen perusahaan, Komisaris/Pengawas, Pemegang Saham dan kelompok-kelompok lain yang berkepentingan. Tata hubungan itu pada gilirannya dimanifestasikan dalam berbagai aturan (hard factors) dengan memperhatikan aspek-aspek prinsip GCG itu sendiri. Pengertian administrastif-mekanistis demikian dapat disebut sebagai pendekatan “hard definition.”
Dengan mendasarkan hanya pada pengertian “hard definition” tersebut penggunaan/penerapannya dapat dengan mudah membawa kepada suatu pemahaman mengenai GCG hanya sebagai pengaturan, cara, sistem, dan mekanisme secara fisik, serta melupakan “ruh” dari GCG.
Sebenarnya dalam perspektif yang luas GCG perlu didefinisikan dalam kaitannya dengan kemauan untuk melakukan bisnis secara jujur dan terbuka dari para pelaku CG. Untuk itu, tampaknya perlu diajukan suatu “soft definition” sehingga pemahaman mengenai GCG lebih mudah dicerna, sekalipun oleh orang awam.
4. Ruang Lingkup GCG
Ruang lingkup Corporate Governance yang dibahas di sini meliputi unsur-unsur internal dan eksternal perusahaan (GCG dalam pengertian / arti luas).
Dalam membangun GCG yang diartikan sebagai penciptaan aturan main dan praktik penyelenggaraan usaha secara sehat dan beretika, dapat diterjemahkan dan diwujudkan dengan penciptaan struktur dan proses-proses yang ideal di dalam dan diantara organ-organ korporasi. Struktur dan proses-proses tersebut haruslah berjalan diatas landasan komitmen dari perusahaan secara keseluruhan dan juga komitmen dari unsur-unsur penyelenggaranya.
Komitmen yang di sini dapat kita artikan sebagai: persetujuan atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, atau suatu keadaan di mana seseorang merasa memiliki kewajiban atau terdorong secara emosional. Diharapkan dengan adanya komitmen pada keseluruhan perusahaan dan jajarannya untuk mengelola usaha secara sehat dan beretika tersebut, aturan-aturan main yang diciptakan maupun praktik-praktik pengelolaan yang dilakukan akan konsisten mengarah kepada pencapaian tujuan korporasi. Unsur-unsur mekanisme internal perusahaan yang akan dibahas di sini dilihat dari sudut pandang struktur dan proses di dalam perusahaan.
Menurut Merriam-Webster Collegiate Dictionary pengertian struktur adalah: “something arranged in a definite pattern of organization”. Sedangkan pengertian proses adalah: “a series of actions or operations conducting to an end”. Pendapat lain mendefinisikan struktur sebagai pola hubungan-hubungan antar berbagai posisi di organisasi dan antara para anggota organisasi tersebut.
Dengan demikian dikaitkan dengan organisasi perusahaan pengertian struktur adalah pengaturan organisasi perusahaan dalam suatu pola yang tertentu. Struktur yang dibuat tersebut mestilah efektif sehingga dapat menjadi sarana bagi peningkatan kinerja organisasi. Karena itu Peter Drucker menyarankan struktur yang diciptakan tersebut haruslah memenuhi tiga persyaratan:
1. Struktur disusun guna mencapai kinerja usaha (business performance). Dengan demikian struktur yang dibuat hendaknya langsung dan sederhana (direct and simple).
2. Struktur selayaknya mengandung lapisan manajemen (manajemen levels) yang sesedikit mungkin. Karenanya rantai komando mesti dibuat sependek mungkin.
3. Struktur mesti memungkinkan pelatihan dan pengujian (training and testing) bagi calon-calon manajemen puncak di masa depan.
J. Child sebagaimana dikutip oleh Mullins menyarankan enam dimensi utama sebagai unsur-unsur dari struktur organisasi yaitu:
· Pengalokasian tugas-tugas dan tanggung jawab individu, spesialisasi dan pendefinisian kerja.
· Hubungan pelaporan resmi, lapisan-lapisan kewenangan dan rentang kendali.
· Pengelompokan seksi-seksi, bagian-bagian, divisi-divisi dan unit-unit yang lebih besar.
· Sistem-sistem pengkomunikasian informasi, pengintegra-sian upaya kerja dan partisipasi.
· Pelimpahan wewenang dan prosedur-prosedur untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan kekuasaan (discretion).
· Pe-motivasi-an karyawan melalui sistem-sistem penilaian kinerja dan penghargaan (reward).
Dalam topik Corporate Governance maka struktur di dalam perusahaan yang akan menjadi perhatian adalah struktur pada Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ-organ perusahaan, selain itu juga struktur pada komite komisaris, SPI dan Sekretaris Korporasi yang merupakan pendukung bagi organ perusahaan. Mengenai proses, dikaitkan dengan organisasi perusahaan merupakan rangkaian tindakan-tindakan yang diambil oleh organ-organ perusahaan dalam rangka menjalankan fungsinya masing-masing baik pada tingkat strategis maupun operasional dalam rangka menjamin tercapainya/terjaganya tujuan perusahaan, apakah itu kemakmuran pemegang saham dan dilayaninya kepentingan para stakeholders. Terkait dengan konsep GCG diharapkan tindakan-tindakan yang diambil oleh organ-organ perusahaan tersebut hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
Dengan demikian untuk mencapai kondisi GCG maka struktur dan proses di dalam perusahaan yang mesti ditata secara ideal adalah adalah struktur dan proses-proses pada Pemegang Saham/RUPS,Dewan Komisaris, dan Direksi sebagai organ utama. Tercapainya struktur dan proses yang ideal dalam ke tiga organ tersebut, termasuk di dalamnya jelasnya batasan-batasan hak-kewajiban serta wewenang-tugas masing-masing, dan juga adanya hubungan saling kerjasama yang baik antar organ sesuai batasan-batasan tadi menunjukkan telah terwujudnya GCG dalam arti sempit. Termasuk dalam pengertian GCG ini adalah tercapainya kondisi yang ideal pada Komite-komite Komisaris, SPI dan Sekretaris Korporasi/Perusahaan yang merupakan pendukung bagi organ perusahaan tersebut.
Pengertian GCG dalam arti sempit inilah yang umumnya menjadi fokus bahasan para pemerhati Corporate Governance di dunia. Sebagaimana telah kita ungkap di awal, bahwa terdapat pula unsur-unsur corporate governance dari luar perusahaan (eksternal). Hal tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa perusahaan tidaklah berada dan hidup di “ruang hampa” tetapi ada dan berinteraksi di dalam suatu lingkungan tertentu. Di dalam lingkungan tersebut perusahaan mesti menjalin dan menjaga keseimbangan hubungan dengan para stakeholder-nya, seperti contohnya: kreditur, pemasok, pelanggan/konsumen, kelompok-kelompok kepentingan tertentu, pemerintah serta masyarakat pada umumnya. Korporasi yang berhasil mewujudkan GCG dalam arti sempit dan juga mampu mengelola hubungan secara seimbang dengan para stakeholder-nya tersebut mencapai apa yang disebut sebagai kondisi GCG dalam arti luas.
Disadari bahwa kondisi GCG tersebut ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang dari perusahaan. Upaya pencapaian tujuan perusahaan ini sehari-harinya merupakan peranan yang harus dilaksanakan oleh manajemen perusahaan (corporate management) di bawah kepemimpinan Direksi. Dengan kata lain upaya menuju kondisi GCG tersebut hanya dapat diwujudkan dengan menciptakan suatu manajemen perusahaan yang juga baik (good corporate management). Keterkaitan antara konsep GCG dan manajemen korporasi (CM) sendiri tampak pada adanya irisan antara kedua lingkaran di dalam gambar. Keterkaitan yang ada pada organ Direksi menunjukkan bahwa materi keterkaitan tersebut ada pada tataran yang sangat penting atau menyangkut hal-hal yang strategis. Isi keterkaitan ini diwujudkan dalam bentuk komitmen bersama organ-organ perusahaan yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran jangka panjang, strategi, serta ukuran penilaian kinerja. Komitmen itulah yang kemudian diimplementasikan oleh manajemen di bawah pimpinan/Direksi dalam bentuk pengelolaan perusahaan sehari-hari dan melalui upaya penciptaan budaya dan etika perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Dengan demikian strategi yang diformulasikan oleh direksi selayaknya dievaluasi oleh komisaris untuk dinilai kesesuaiannya dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya dengan arahan komisaris, direksi bertanggung jawab mengelola kegiatan bisnis perusahaan menuju tujuan dari perusahaan dengan cara menjabarkannya ke dalam program kerja dan rencana-rencana tindakan (action plans) nyata.
5. Organ GCG
Organ Utama GCG adalah Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi.
Sedangkan Organ Pendukung GCG adalah :
– Sekretaris Dewan Komisaris;
– Komite Audit;
– Komite Lainnya;
– Auditor Internal (SPI);
– Sekretaris Perusahaan;
– Auditor Eksternal;
– Konsultan;
– Analis tata kelola Perusahaan;
– Lembaga Pemeringkat;
– Penasehat Hukum.
6. Prinsip GCG
Ada 6 (enam) prinsip yang melandasi Good Corporate Governance, yaitu sebagai berikut:
1. Transparansi (transparency),
2. Akuntabilitas (accountability),
3. Keadilan (fairness),
4. Kemandirian (independence),
5. Integritas (integrity,)
6. Partisipasi (participation).
Penjelasan masing-masing prinsip adalah sebagai berikut :
1. Transparansi
Transparansi (transparency) secara harfiah adalah jelas (obvious), dapat dilihat secara menyeluruh (able to be seen through) (Collins, 1986)Dengan demikian dari penjelasan diatas jika dikaitkan dengan kegiatan perusahaan dapat dijabarkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan (Wardijasa, 2001). OECD menyatakan bahwa transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
Transparansi akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut korporasi. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan korporasi, maka keadilan (fairness) dapat ditumbuhkan.
Penerapan prinsip transparansi menuntut perusahaan, dari mulai Dewan Komisaris/Pengawas, Dewan Direksi maupun karyawan untuk selalu terbuka dan mencegah upaya penyembunyian informasi yang menyangkut kepentingan publik, pemegang saham dan stakeholders secara keseluruhan. Penerapan transparansi bisa dimulai melalui penyajian secara terbuka laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, penetapan kriteria seleksi personil secara terbuka, penyediaan informasi tentang pendapatan pengurus perusahaan, pengungkapan atas transaksi atau kontrak dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kedudukan istimewa, struktur kepemilikan, sampai kepada penyajian informasi tentang berbagai risiko yang mungkin dihadapi perusahaan.
Dalam menerapkan prinsip ini, perlu ada penyamaan persepsi tentang hal-hal apa dan seberapa banyak yang perlu diinformasikan, standar apa yang digunakan sebagai acuan, cara mempublikasikannya dan media apa yang akan digunakan, tolok ukur penilaiannya, serta bagaimana mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi, termasuk kendala budaya misalnya birokrasi, ewuh-pakewuh, dsb.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Prinsip Transparansi
a. Peraturan dari lembaga yang berwenang, tentang kewajiban korporasi untuk mengungkapkan transaksi yang material.
Ketentuan dan peraturan pemerintah yang mewajibkan korporasi di Indonesia untuk mengungkapkan transaksi yang material akan mendorong korporasi menerapkan prinsip transparansi. Ketentuan dari lembaga yang berwenang tersebut ditambah dengan aturan pengenaan sanksi apabila tidak melaporkan transaksi material, merupakan penegakan hukum bagi korporasi untuk menerapkan prinsip transparansi.
b. Tuntutan stakeholders
Baik pemerintah, karyawan, konsumen maupun masyarakat yang merupakan unsur-unsur stakeholders memiliki kepentingan dan tuntutan kepada Korporasi sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Transparansi semakin diperlukan untuk mengako-modasikan kepentingan stakeholders tersebut dengan pihak manajemen terutama apabila terdapat benturan kepentingan (conflict of interest).
c. Corporate Culture (Budaya Korporasi)
Merupakan sistem dan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku perusahaan dan orang-orang yang menggerakkannya. Corporate Culture ini dipengaruhi oleh kultur di negara tempat Korporasi berada. Contohnya di Indonesia yang masih menganut culture (budaya) “ewuh pakewuh” tentu saja juga akan mempengaruhi pola penerapan prinsip transparansi di korporasi.

2. Akuntabilitas
“Accountability” adalah “the quality or state of being accountable” bisa juga berarti “an obligation or willingness to accept responsibility or to account for one’s actions”. Jadi, akuntabilitas dapat diartikan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atau keterangan. Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis.
Dengan prinsip akuntabilitas, setiap komisaris, direksi dan karyawan, diberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dimaksud, serta diawasi dan dikendalikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tidak bersifat isolated, melainkan selalu bersinggungan dengan kepentingan sejumlah pihak, karenanya akuntabilitas kepada pihak diluar perusahaanpun menjadi sangat penting. Sebagai wujud dari penerapan prinsip ini perlu diciptakan suatu sistem yang baik dan pengaturan kekuasaan yang seimbang antar organ perusahaan, seperti RUPS, Komisaris/Pengawas, dan Direksi. Masing-masing organ perlu ditetapkan hak dan tanggung jawabnya, serta laporan apa yang harus disajikannya untuk memperlihatkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab itu. Penunjukan auditor independen yang berkualitas juga merupakan bagian penting dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas ini. Sebagai tambahan, akhir-akhir ini dianjurkan pembentukan komite audit yang menjembatani peran audit internal dan eksternal.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Akuntabilitas antara lain :
a. Struktur Organisasi; yang mencerminkan adanya pendelegasian tanggungjawab dan wewenang yang tegas
b. Sistem Internal Control
c. Sistem Administrasi dan Akuntansi
d. Sistem Evaluasi dan Monitoring
e. Sistem Reward and Punishment (imbalan dan hukuman)
f. Budaya Demokrasi , yaitu adanya kesempatan berpendapat atau mengkritisi
g. Tingkat moral individu dan lingkungan.

3. Kewajaran (Fairness)
Fairness merujuk adanya perlakuan yang setara (equal) terhadap semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Penegakan prinsip fairness ini terutama ditujukan terhadap pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Fairness juga perlu diperluas pada pola hubungan/perlakuan kepada stakeholders lainnya, misalnya pola hubungan dengan buruh/karyawan.
Dalam kaitan ini keseimbangan hak pemilik saham mayoritas dan minoritas harus diperhatikan, sehingga tidak ada kelompok pemilik yang dirugikan. Demikian pula halnya dengan hak-hak karyawan, kreditur, serta pemasok dan langganan harus ditetapkan dengan jelas dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang terkait.
Agar prinsip ini terwujud, perlu diatur dengan tertulis dan tegas hak-hak dan kewajiban setiap pihak, bagaimana mekanisme hubungan antar mereka dan apa yang perlu dilakukan bila ada pihak yang dirugikan atau tidak puas. Karenanya pengaturan ini perlu mencakup tindakan sanksi serta tindakan hukum bila terdapat pihak yang melakukan penyimpangan,termasuk pengaturan agar tidak ada pihak-pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan pihak lainnya.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Kewajaran (Fairness) antara lain meliputi :
a. Adanya kejelasan keseimbangan antara hak dan kewajiban, tanggungjawab dan wewenang yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.
b. Adanya mekanisme pemberian kompensasi atas tidak dipenuhinya pelaksanaan prinsip ini
c. Adanya hak mendapatkan informasi yang relevan bagi stakeholders
d. Adanya saluran bagi stakeholders untuk memberikan pendapatnya.

4. Kemandirian (Independence)
Kemandirian adalah suatu keadaan dimana korporasi bebas dari pengaruh-pengaruh pemerintah serta tekanan pihak lainnya yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Korporasi disebut mandiri apabila dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris/Pengawas dan Direksi terbebas dari tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun termasuk pembuat peraturan (regulator).
Pemikiran perlunya kemandirian bagi korporasi, terutama untuk BUMN/D didasari perlunya BUMN/D untuk memiliki kebebasan berkembang dan menjalankan perusahaan sesuai dengan sifat usahanya masing-masing. Dengan kemandirian yang dimilikinya diharapkan perusahaan dapat mencegah atau mengurangi ketergantungannya pada pihak lain untuk memperoleh kesempatan bisnis, sehingga mampu bersaing dengan para kompetitornya di pasar bebas secara sehat. Pada akhirnya kemandirian akan meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus memupuk daya tahan (sustainability).
Sebagai tindak lanjut dari prinsip ini, perusahaan perlu melindungi diri dengan menetapkan norma-norma tertulis tentang kriteria dalam pengambilan keputusan perusahaan dan menjalankan norma itu dengan konsisten. Selain itu hak-hak
monopoli bisnis tradisional BUMN bila dianggap perlu dapat dilepas agar perusahaan terlatih untuk bersaing di pasar. Dalam kaitan ini fasilitas dan hak-hak khusus (priv ilese) yang diberikan oleh pihak lain terutama oleh pemerintah mungkin sudah saatnya dilepaskan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kemandirian meliputi:
a. Komitmen Dewan Komisaris/Pengawas maupun Direksi
Adanya komitmen yang kuat dari setiap individu untuk bertindak secara independen, bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.
b. Benturan kepentingan (Conflict of Interest)
Adanya benturan kepentingan dengan pihak-pihak tertentu dapat menjadikan masing-masing pihak tidak independen antara pihak satu dengan pihak lainnya, misalnya adanya hubungan kekeluargaan dengan pemasok tertentu.

5. Integritas
GCG bukanlah sesuatu yang bersifat administratif dan mekanikal, melainkan merupakan komitmen dan niat baik dari para pelaku GCG. Berdasarkan kamus The Macquarie, integritas menyangkut karakter dan prinsip moral dan kejujuran.
Dengan demikian prinsip integritas adalah bertindak dengan jujur dan dilandasi keyakinan baik untuk kepentingan terbaik perusahaan. Integritas merupakan kualitas yang harus melekat pada unsur-unsur korporasi terutama Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi dan karyawan. Integritas berkaitan erat dengan kejujuran dan dapat dipercaya. Good Corporate Governance tidak akan tercapai apabila para pelaku GCG tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. Prinsip integritas merupakan unsur yang harus melekat pada diri setiap anggota Komisaris/Pengawas, Direksi, dan karyawan untuk berbuat dengan sepenuh hati dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan apa yang terbaik bagi perusahaan. Dengan integritas diharapkan dapat diperoleh personil yang jujur dan kompeten, penuh percaya diri, dan bertekad tinggi untuk mensukseskan program-program organisasi. Agar prinsip integritas ini terwujud, para pengurus dan karyawan perusahaan harus terdiri dari orang-orang yang terpilih melalui seleksi. Bahkan terhadap jabatan kunci perusahaan (Direksi, Komisaris/Pengawas, dan Manajer) perlu ada “assessment process” atau yang lebih dikenal sebagai “fit and proper test”. Begitu pula dalam pengembangan karir serta kesempatan promosi dan mutasi harus selalu dengan melihat “track record” yang bersangkutan selain didasarkan pada suatu “merit system” yang jelas.
Selanjutnya agar integritas ini tetap terpelihara perlu diciptakan kesepakatan tentang aturan perilaku dan kode etik, termasuk sanksi pelanggaran, yang diberlakukan bagi semua peronil perusahaan tanpa kecuali.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Integritas meliputi :
a. Sistem Recruitment
Faktor seleksi di awal proses sesorang menjadi karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas sangat mempengaruhi komitmen dan integritas orang tersebut kepada perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus menciptakan sistem recruitment sedemikian rupa sehingga mampu menjaring personil yang memiliki komitmen dan integritas tinggi. Sebagai contoh dalam sistem seleksi harus melihat “track record” dan memasukan test penyalahgunaan narkoba.
b. Penegakan Hukum (law enforcement)
Prinsip integritas dapat diterapkan dengan baik apabila didukung oleh penegakan aturan-aturan. Sebaliknya apabila penegakan lemah prinsip integritas tidak dapat diterapkan secara sempurna. Sebagai contoh tidak adanya sanksi bagi karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas yang tidak memenuhi tugas dan kewajibannya masing-masing dapat memperburuk keadaan karena kepatuhan integritas tidak lagi menjadi hal yang dijunjung tinggi.

6. Partisipasi
Menurut kamus Collins*, “Participate means to become actively involve in.” Jadi, partisipasi merupakan keterlibatan yang aktif, kalau pada suatu perusahaan tentunya dari setiap pelaku/organ perusahaan dalam menunjang peningkatan nilai perusahaan. Partisipasi yang dimaksud disini adalah pemenuhan tanggung jawab, hak, dan wewenang serta tindakan-tindakan lain yang patut diambil sesuai dengan posisinya.
Organisasi perusahaan bisnis tidak hadir dan eksis di dalam ruang hampa. Eksistensi keberadaan badan usaha diakui dan difasilitasi secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat pada umum lainnya. Karena itulah, perusahaan semestinya memperhatikan kepentingan masyarakat dalam tindakantindakannya. Penerapan prinsip ini akan membantu kelanggengan perusahaan dan menciptakan “sense of belonging” dari banyak pihak. Perusahaan perlu pula membina hubungan dengan semua karyawan maupun anggota masyarakat sekitar melalui hubungan bisnis yang langsung atau tidak langsung, sehingga perusahaan menjadi bagian dari masyarakat (corporate citizenship).
Guna mewujudkan tujuan tersebut, perusahaan dapat menetapkan program-program dan kegiatan sosial dengan keluarga besar karyawan dan/atau masyarakat sekitar agar terjalin hubungan yang erat dan terbuka. Selain itu mungkin perlu pula konsep pembinaan hubungan dengan warga sekitar yang bisa dikaitkan dengan kebutuhan langsung perusahaan. Perlu dihindari terjadinya ketimpangan yang menyolok dengan keadaan sekitar sehingga mengundang kecemburuan sosial. Selain itu, upaya pemeliharaan lingkungan serta kesehatan wilayah sekitar lokasi usaha juga tidak boleh diabaikan. Beban sosial (social costs) yang terkait pada umumnya dapat diperhitungkan dan dimasukkan sebagai unsur biaya produksi.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prinsip Partisipasi meliputi:
a. Kapabilitas
Seorang yang berada pada posisi tertentu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan pasti ada sebabnya. Salah satu sebab seseorang tidak melakukan partisipasi adalah karena dia tidak mampu (capable) untuk melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan tersebut.
b. Budaya/Nilai-nilai pada Perusahaan
Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan perusahaan dipengaruhi oleh budaya atau nilai-nilai yang berkembang di perusa-haan. Misalnya pada setiap rapat setiap peserta rapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap masalah yang sedang dibahas karena adanya budaya terbuka dan egaliter.
c. Sistem Penghargaan
Penghargaan merupakan salah satu kebutuhan manusia, baik secara materi maupun non materi. Apabila setiap partisipasi dari setiap orang dihargai, maka akan timbul kepuasan. Sebaliknya apabila pemberian penghargaan jarang dilakukan bahkan tidak pernah, maka tidak akan ada kepuasan/kebahagiaan dalam berpartisipasi, dan pada akhirnya karyawan tidak lagi termotivasi melakukan kegiatan secara maksimal.
d. Kontrol dari Masyarakat/Pemerintah
Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa perusahaan harus berpartisipasi untuk peningkatan kemakmuran masyarakat sekitar. Disisi lain tekanan masyarakat mengenai kepedulian perusahaan dalam memenuhi hak-haknya misalnya agar ada operasi yang ramah lingkungan, atau agar dilakukan pembinaan kepada pengusaha ekonomi lemah, jelas mempengaruhi kemauan perusahaan untuk berpartisipasi memperhatikan kepentingan stakeholders tersebut.

7. Infrastruktur GCG
Infrastruktur GCG adalah :
– Code of Corporate Governance (CoCG)
– Board Manual (BM)
– Code of Conduct (CoC)
– Audit Committee Charter (ACC)
– Internal Audit Charter (IAC)

8. Kesimpulan
Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi GCG di BUMD terkendala oleh :
a. Regulasi yang mengatur keberadaan dan berdirinya BUMD,
Regulasi yang mengatur keberadaan dan pendirian BUMD banyak dan beragam, seperti contohnya PDAM mempunyai peraturan tersendiri yang mangatur berdirinya dan pengelolaan PDAM, begitupun BLUD (Rumah Sakit Umum Daerah), BUMD sektor Perbakan, dan BUMD Lainnya yang masing-masing mempunyai aturan tersendiri tentang pendirian dan pengelolannya, sehingga perlu keseragaman dalam pengaturan BUMD. Dismaping itu UU No 23 Tahun 2014 belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut secara teknis pengelolaan BUMD serta belum adanya ketegasan dari Pemerintah tentang Pencabutan ketentuan/aturan pendirian dan pengelolaan BUMD yang bertentangan dengan UU No 23 tahun 2014 dan regulasi tentang keseragaman organ dan tata kelola BUMD.
b. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD
Sumber daya manusia yang ada di BUMD belum siap melaksanakan implementasi GCG baik dari segi kompetensi/keahlian maupun kapabiltasnya dalam menerapkan GCG. Umumnya SDM di BUMD terdiri dari angkatan kerja yang maturity(angkatan tua) yang mendominasi serta masih bersifat birokratis (mengikuti) pola kerja karyawan pemerintahan daerah.
c. Kesiapan Infrastruktur BUMD
Infrastruktur BUMD umumnya masih bersifat apa adanya serta masih kurang, karena kurangnya sokongan dari pemerintah daerah selaku pemilik/pemegang saham. Dan seringkali mengikuti trend/keinginan dari Pejabat Pemerintah Daerahnya.
Untuk mengatasi kendala-kendal tersebut, penulis menyarankan bahwa :
1. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat sebaiknya mempercepat proses penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 berikut peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan/Keputusan Menteri terkait dengan pendirian dan pengelolaan BUMD
2. Adanya keseragaman peraturan yang menghatur Pengelolaan BUMD seperti aturan pengelolaan BUMN dan menunjuk salah satu kementrian yang bertanggungjawab untuk menangani/mengelola BUMD seperti BUMN.
3. Adanya Sosialisasi GCG baik dari kementrian terkait, badan/dinas terkait dan lembaga swasta terkait dengan GCG
4. BUMD dan Pemerintah Daerah yang terkait BUMD, idealnya menyiapkan karyawan/pegawai dan infrastruktur yang mendukung diimplementasikannya GCG di BUMD, sehingga pengelolaan BUMD mendukung tugas pokok dan fungsi Pemerintah daerah, dan menjadi barometer meningkatnya perekonomian daerah yang bersangkutan, selain untuk tentunya memupuk keuntungan dan menambah pendapatan asli daerah bagi daerah dimana BUMD berada.