Latar belakang dicetuskannya Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa adalah karena makin maraknya kasus korupsi yang terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti kasus Kementerian Pemuda dan Olah Raga atau Duren mentong, kasus najarudin yang sedang hangat-hangatnya atau apel malang dan apel washington, kasus Kementerian Kesehatan atau buah semangka, dan rehabilitas WC Gedung DPR dan pengadaan kursi Gedung DPR. Sehingga timbul pertanyaan apakah audit yang selama ini dilakukan oleh Aparat pengawasan baik aparat pengawasan internal (APIP) maupun aparat pengawasan eksternal (BPK RI) dalam bentuk audit pernyataan pendapat atas laporan keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu telah berjalan efektif, bermutu serta sanggup mendeteksi secara dini kasus2 tersebut diatas? Integritas auditor dalam masalah ini dipertaruhkan, karena auditor dituntut agar dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh, dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas, dan dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku.  Jika belum, apa solusinya?

Selain itu, Berdasarkan penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dari 70,00 % kasus korupsi bersal dari pengadaan badang/jasa dan 90,00% kasus penyimpangan pengadaan barang/jasa terjadi pada tahap Perencanaan. Saat ini KPK sedang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan sedikitnya 176 Gubernur/Walikota/Bupati se-Indonesia. 

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2011, Indonesia menempati posisi 100 dengan nilai 3,00. Negara 10 besar indeks persepsi korupsi adalah berturut-turut New Zealand dengan nilai 9,500, Denmark 9,40, Finlandia 9,40, Swedia 9,30, Singapura 9,20, Norwegia 9,00, Belanda 8,90, Australia 8,80, dan Swis 8,80. Dan timbul pertanyaan mengapa ke 10 negara tersebut dapat bersih dari korupsi? Apa yang dilakukan oleh negara2 tersebut?

Negara2 tersebut diatas bersih dari korupsi karena melakukan 4 (empat) hal yaitu mengimplementasikan dan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), melakukan pengawasan intern yang efektif, melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan, dan mendirikan KPK. Dan pada negara2 tersebut melakukan Probity Audit untuk negara Australia dan Negara2 Persemakmuran,serta Pre-Award Audit & Contract Audit untuk negara Amerika dan negara2 yang dipengaruhinya.

Sebelum membahas pengertian Probity Audit, kita terlebih dulu mengetahui arti dari kata Probity.  Probity diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty).Probitypengadaan barang/jasa adalah GOOD PROCESS, yaitu prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Probity Audit didefinisikan “penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik”.

Pengaruh Probity Audit atau Pre-Award Audit terhadap penghematan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun Anggaran

Penghematan Pengadaan Barang/Jasa

Total

Pre-Award audit

Post-Award audit

juta dolar

%

juta dolar

%

juta dolar

%

1999

32,7

76,22

10,2

23,78

42,9

100,00

2000

20,2

77,39

5,9

22,61

26,1

100,00

2001

17,1

41,20

24,4

58,80

41,5

100,00

2002

22,6

47,48

25,0

52,52

47,6

100,00

2003

58,2

70,55

24,3

29,45

82,5

100,00

Total

150,8

62,68

89,8

37,32

240,6

100,00

Sumber: Further Efforts Needed to Sustain VA’s Progress in Purchasing Medical Products and Services, GAO:Juni 2004

Probity Audit bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan secara 8 (delapan) BENAR (butuh, jumlah, kualitas, waktu, nilai, lokasi, manfaat, pertanggungjawaban) dan menguntungkan negara, taat prosedur (Perpres 54 Th 2010), mencegah penyimpangan proses pengadaan, dan mengidentifikasi kelemahan Sistem Pengendalian Intern & penyempurnaan atas Sistem pengendalian intern tersebut. Disamping tujuan tersebut diatas, tujuan probity audit juga adalah untuk menyakinkan Proses PBJ Telah Sesuai Ketentuan yang Mengaturnya, memastikan Proses PBJ Mampu Melindungi Pihak-Pihak Berkepentingan, memastikan Penawaran yang Masuk Dinilai Berdasarkan Kriteria yang Sama, memelihara Tingkat Kepercayaan Publik dan Peserta Tender, meyakinkan Keputusan yang Dibuat Terhindar dari Tuntutan Hukum,  dan menciptakan Akuntabilitas dalam Proses  PBJ.

Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa merupakan Audit Tujuan Tertentu berdasarkan penjelasan Pasal 4 (4) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Audit dengan Tujuan Tertentu untuk Menilai Ketaatan terhadap Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa, berupa audit yang dilaksanakan dengan pendekatan probity untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan Benar, Jujur dan Berintegritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Dan Probity Audit dilaksanakan selama Proses Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung (Real Time) yang  dilakukan saat proses Pengadaan Barang/Jasa sedang berlangsung dan/atau segera setelah proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.

Prioritas Probity Audit adalah untuk paket pekerjaan yang risiko tinggi dan bersifat kompleks dan/atau  di atas Rp100 milyar, latar belakang yang kontroversial /permasalahan hokum, sangat sensitif secara politis, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kepentingan masyarakat luas, pelayanan dasar masyarakat, dan nilai paket pekerjaan relatif besar.

Standar Audit Probity Audit adalah PerMENPAN Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008) tanggal 31 Maret 2008, meliputi:Standar Umum, Standar Koordinasi dan Kendali Mutu, Standar Pelaksanaan, Standar Pelaporan, dan Standar Tindak Lanjut.

Metodologi Probity sebagai berikut :

Output dari Probity Audit adalah berupa Laporan Hasil Audit (LHA) atas pengadaan barang/jasa yang menyajikan informasi mengenai hasil penilaian atas kondisi pengadaan barang/jasa yang diaudit, ditinjau dari prinsip-prinsif efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Sedangkan outcomenya yaitu Pengambilan keputusan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Direksi BI/BHMN/BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya dalam rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa.

Laporan Hasil Audit memberikan informasi yang obyektif kepada pihak terkait mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I, BI/BHMN/BUMN/BUMD dan Badan Usaha Lainnya, Menyajikan hasil penilaian atas kondisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I, BI/BHMN/BUMN/BUMD dan Badan Usaha Lainnya, ditinjau dari prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi perbaikan, dan menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa yang lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Probity Audit adalah audit yang dilakukan secara real time oleh auditor independen pada seluruh tahapan pengadaan barang/jasa yang dimulai dari tahap perencanaan pengadaan barang/jasa, persiapan pemilihan penyedia barang/jasa, pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan kontrak, penyerahan barang/jasa, penatausahaan barang/jasa, dan pemanfaatan barang/jasa untuk menilai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty)  meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa telah efesian dan efektif yang merupakan best value of money, transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, bersaing, akuntabel, dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Sehingga proses pengadaan barang/jasa kredibel dan terhindar dari korupsi.

Resiko yang dihadapi dalam probity audit adalah :

Sedangkan modus penyimpangan pengadaan barang/jasa adalah :

 

Implementasi probity audit pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :

 

Implementasi probity audit pada tahap pemilihan penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut :

Implementasi probity audit pada tahap pelaksanaan kontrak adalah sebagai berikut :

Dan terakhir Implementasi probity audit pada tahap pemanfaatan barang/jasa adalah sebagai berikut :

 

Dengan diimplementasikannya atau dilaksanakannya probity audit oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,  maka diharapkan akan bermanfaat bagi Manajemen Puncak Pemerintahan baik presiden, Gubernur maupun Walikota/Bupati dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan, terwujudnya Good Government Governance, dan bisa mencegah praktek korupsi, disamping itu manfaat probity audit adalah sebagai berikut:

  • Tujuan dan pandangan Independen terhadap prinsip uprightness/honesty/Integrity dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa telah terpenuhi,
  • Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan,
  • Meningkatkan Integritas Sektor Publik melalui Perubahan Pengorganisasi dan Perilaku,
  • Meyakinkan Publik dan Pelaku Usaha Sektor Publik bahwa Proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Dapat Dipercaya
  • Meminimalkan Kemungkinan Terjadinya Proses Pengadilan yang Timbul karena Proses Pengadaan Barang/Jasa.

About akangheriyana

Im fun. Im cool. Im Confident. Im Akang Heriyana..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s