Image PENDAHULUAN

Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia Perusahaan di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak berbeda dengan perusahaan di Asia pada umumnya. Perusahaan-perusahaan di Asia secara histories dan sosiologis adalah perusahaan yang dimiliki dan dikontrol oleh keluarga. Meskipun perusahaan tersebut tumbuh dan menjadi perusahaan publik, namun kontrol tetap dipegang oleh keluarga masih signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Claessens, Stijin, Simeon Djankov dan Larry H.P ditemukan bahwa dalam tahun 1996 kapitalisasi pasar dari saham yang dikuasai oleh 10 perusahaan keluarga di Indonesia mencapai 57,7%. Untuk Filipina dan Thailand mencapai 52,5% dan 46,2%. Sedangkan kapitalisasi pasar dari saham yang dikuasai oleh 15 perusahaan keluarga di Korea sebesar 38,4% dan Malaysia sebesar 28,3%. Pemegang saham mayoritas memanfaatkan kekuatanya pada perusahaan publik untuk kepentingannya yang sebenarnya merugikan pemegang saham minoritas. Hal-hal seperti inilah yang menjadi penyebab konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Belajar dari perilaku usaha di Indonesia selama kurun waktu yang sangat panjang telah tercemar dengan berbagai tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat, karena pola dan kepemilikan usaha yang hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok dan menyebabkan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di sisi lain, penegakkan hukum untuk berbagai kasus yang menyangkut praktik bad corporate governance juga belum tampak 3. Hal ini membuat skeptisme terhadap corporate governance sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Krisis moneter dan ekonomi menjadi bukti bahwa perilaku-perilaku negatif tersebut telah menjerumuskan perusahaan kedalam berbagai permasalahan yang semakin rumit dan berat. Krisis yang melanda Indonesia tidak terlepas dari pengaruh lemahnya penerapan good corporate governance. Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah dan konsentrasi kepemilikan saham pada beberapa keluarga. Minimnya perlindungan pada pemegang saham minoritas menyebabkan hilangnya kepercayaan investor, terutama investor asing untuk tetap memegang saham-saham perusahaan publik di Indonesia. Pelaksanaan corporate governance di Indonasia sebatas wacana konsep dan jauh dari esensinya, walaupun ada beberapa perusahaan publik yang telah menerapkan good corporate governance namun jumlahnya belum signifikan dibanding perusahaan yang masih tergolong bad corporate governance. Oleh karena itu diperlukan suatu solusi dalam penerapan good corporate governace untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemegang saham minoritas dalam melindungi haknya sebagai pemegang saham.

PEMBAHASAN

Seputar Permasalahan Ownership dan Control Selama satu dekade lalu, corporate governance telah memainkan peran penting bagi private sector di seluruh dunia dan terintegrasinya pasar keuangan yang mendorong terciptanya. kompetisi dan risiko dari mobilitas aliran modal. Pengalaman-pengalaman selama masa transisi perbaikan ekonomi dan financial crisis pada negara-negara berkembang dan emerging market, telah menunjukkan bahwa kelemahan pada kerangka corporate governance yang ada akan memperlemah pengembangan pasar keuangan. Studi-studi akademis juga menujukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara financial market development, economic performance, dan corporate governance4. Pada negara-negara berkembang dimana, pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan mengendalikan perusahaan. Di Asia, Amerika Latin, dan di kawasan regional lainnya, hampir semua pengendalian perusahaan adalah segelintir individu ataupun keluarga. Secara historis, negara juga ikut berperan dalam mengendalikan atau control perusahaan dibanyak negara. Bahkan ketika isu-isu seputar privatisasi telah bergulir dan mengurangi peranan negara, tetap saja masih ada control yang dipegang negara 5 Pemegang saham yang memiliki control sebenarnya memiliki insentif secara lebih dekat untuk memonitor perusahaan serta manajemen yang memberikan pengaruh positif bagi corporate governnance. Sebaliknya, pemegang saham pengendali juga berpotensi untuk berkonflik dengan pemegang saham lain, khususnya pemegang saham minoritas. Konflik ini akan memberikan akibat buruk ketika pengendali perusahaan melakukan eksploitasi perusahaan yang dikontrolnya dengan cost yang juga di tanggung para pemegang saham lain, khususnya para pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas bukan satu-satunya korban, pengendali perusahaan sendiri akan menanggung cost dari buruknya corporate governance dalam bentuk rendahnya valuasi atas nilai saham yang dimiliki pada perusahaan bersangkutan, terbatasnya akses ke pasar saham, dan kesulitan dalam mewujudkan rencana-rencana bisnis serta mengakses potensi pasar yang ada diluar. Tingginya concentration ownership dapat diasumsikan bahwa tingginya konsentrasi kepemilikan saham akan ditemui pada kondisi dimana hak milik tidak mampu dilindungi oleh negara. Dengan tidak adanya perlindungan dari negara, maka pengendali perusahaan akan mendapatkan kekuasaan (power) melalui voting right dan isentif (melalui tingginya cash flow right). Kekuasaan itu berguna mempengaruhi negosiasi dan pelaksanaan kontrak-kontrak perusahaan terhadap para stakeholders, termasuk pemegang saham minoritas, para manajer, para supplier, tenaga kerja, kreditior, konsumen, dan pemerintah6. Disisi lain akan berdampak negatif karena negara tidak dapat melindungi hak pribadi, dimana tingginya konsentrasi kepemilikan perusahaan khususnya dominasi oleh group bisnis keluarga akan menghadapi kendala berupa lemahnya sistem hukum, penegakkan hukum, dan korupsi. Bisnis group dan pengendalian oleh keluarga merupakan cara yang digunakan untuk melakukan transaksi-transaksi dimana biaya transaksi antara perusahaan keluarga atau terafiliasi akan mengurangi kadar keterbukaan informasi yang mana hal itu tidak akan terjadi jika transaksi dilakukan dengan pihak diluar dalam hubungan keluarga maupun afiliasi. Dari Tabel hasil survey Claessens, et all. (2000) and La porta, et al. (1999) memperlihatkan 90% listed company yang ada mempunyai pengendali, dengan rata-rata 87% dan pengendali yang dominan berasal dari pihak keluarga atau individu. Permasalahan seputar valuasi dengan performance perusahaan akan lebih kompleks jika pengendali merupakan negara. Ada beberapa alasan yaitu pertama, negara bukanlah pemilik terakhir, negara hanyalah agen dari warga negara. Apakah dengan besarnya kepemilikan (cash flow right) memberikan dorongan bagi negara untuk memaksimalkan valuasi kontrol yang dimilikinya? dimana insentif negara tersebut dapat saja menyimpang dari insentif yang dimiliki pemegang saham lainnya akibat pengaruh ekonomi politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, negara sebagai pemilik perusahaan menghadapi banyak konflik kepentingan akibat kedudukan sebagai pemain dan di satu sisi sebagai regulator untuk mengontrol sistem perbankan. Ketiga, apabila negara mengontrol perusahaan dalam negara yang menganut paham socialist seperti Cina, akan timbul kesulitan untuk memahami hubungan antara ownership dan performance tanpa memperhitungkan struktur lembaga-lembaga yang ada, dimana berbeda dengan negara-negara yang menganut paham kapitalis8. Potensi Konflik Antara Ownership dan Control Berdasarkan struktur kepemilikan perusahaan yang ditemukan, La Porta et al. (1998,1999) dan Claessens et al. (1999a) mengemukakan masalah keagenan yang harus diperhatikan dalam perusahaan modern adalah masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan minoritas terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Claessent et al. (1999b) memperlihatkan terjadinya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas dengan data asia, La Porta et al. (2002), Claessens et al (2002), Burkart et al. (2003), Joh (2003), Kappler and Love (2004), serta Durnev dan Kim (2005) memperlihatkan terjadinya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas baik langsung atau tidak langsung. Disisi lain, La Porta et al. (1998, 2000) mengemukakan pentingnya peranan praktek corporate government untuk memproteksi pemegang saham minoritas. Indra dan Ivan (2006) menyatakan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tersebar kepada outside investors perlu menerapkan corporate governance untuk meningkatkan kewenangan yang dimiliki para pemegang saham publik dalam rangka penyeimbang pihak manajemen. Sedangkan perusahaan dengan struktur kepemilikan yang memiliki control pada segelintir pemegang saham perlu menerapkan corporate governance untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan yang timbul antara pengendali perusahaan dan outside investor (pemegang saham publik).

Ekspropriasi Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Claessens et al. (2000) membuktikan terjadinya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan penelitian terhadap 2.980 perusahaan dari 9 negara Asia (Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand), dimana ditemukan bahwa konsentrasi control right9 yang melebihi cash flow right10 berdampak positif pada tingkat ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Claessens et al. (2000) juga menemukan bahwa ketika terjadi kesenjangan yang besar antara control right dan cash flow rights dan sekaligus ketika pemegang saham pengendali akhir adalah keluarga, maka tingkat ekspropriasi terhadap pemegang sahamminoritas lebih tinggi. La porta et al (2002) meneliti 539 perusahaan yang terdiri dari 27 negara yang terkaya. Variabel utama yang dipakai dalam penelitian mereka antara lain adalah proksi proteksi investor yakni common law, anti-director right dan cash-flow right. Hasil regresi dengan metode randomeffects menyatakan bahwa negara-negara yang menerapkan common law lebih tinggi nilai perusahaannya. Hasil penelitian ini mendukung secara tidak langsung bahwa masalah ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas merupakan masalah yang penting dan hukum berperan penting dalam membatasi ekspropriasi itu. Lemmon dan Lins (2003) meneliti pengaruh struktur kepemilikan terhadap imbal hasil saham pada masa krisis (Juli 1997 – Agustus 1998) dengan 800 perusahaan dari 8 negara Asia termasuk Indonesia. Krisis berdampak negatif pada kesempatan investasi perusahaan dan meningkatkan dorongan (incentive) bagi pemegang saham pengendali untuk mengekspropriasi investor minoritas. Kerangka Hukum Tentang Ekspropriasi Pada Pememegang Saham Minoritas La Porta et al. (1998) meneliti pengaruh sistem hukum negara pada proteksi terhadap pemegang saham luar dan kreditor dengan data 49 negara. Hasilnya menyatakan bahwa negara- negara yang mengikuti sistem common-law11 memproteksi investor paling kuat, sedangkan negara-negara yang mengikuti sistem French-civil-law paling lemah dalam hal proteksi investor. Selain itu juga ditemukan bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi berhubungan negatif pada proteksi investor. Proteksi terhadap investor pada negara-negara yang mengikuti Frenchcivil- law berkaitan erat dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Dalam penelitian La porta et al. (1998), sistem hukum Indonesia tergolong dalam French-civil-law bersama Belanda. Jadi sistem hukum Indonesia lemah dalam hal proteksi hak investor, sedangkan konsentrasi kepemilikan sangat tinggi. Wolfenzon (1999) menginterpretasikan adanya sistem piramidal sebagai cara ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Struktur yang ditemukan oleh Classens et al. (1999b dan 2000) menunjukkan struktur piramidal banyak dipakai oleh pemegang saham pengendali Indonesia. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa di Indonesia ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas dapat terjadi secara kuat. Penelitian Empiris Hubungan Praktek Good Corporate Governance dan Ekspropriasi Pemegang SahamMinoritas La porta et al. (2000) beragumen bahwa proteksi investor menjadi krusial dalam corporate governance, karena terjadi banyak ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas dan pemegang saham obligasi oleh pemegang saham pengendali. Menurut mereka pendekatan hukum merupakan pendekatan terpenting untuk memproteksi investor luar dalam corporate governance. Namun, meningkatkan proteksi investor luar meruapak masalah yang tidak mudah, sebab regulasi pasar keuangan berakar mendalam pada struktur hukum negara masing-masing dan sumber hukumnya. Johnson et al. (2000a) meneliti pengaruh corporate governance pada IFC Indeks (International Finance Corporation’s Investable Index) yang mengukur imbal hasil saham perusahaan-perusahaan tertentu dalam dollar AS di masa krisis keuangan. Dengan data dari 25 negara dan variabel-variabel spesifik dari negara, mereka menyatakan bahwa jika suatu negara tidak mempunyai sistem proteksi pemegang saham minoritas yang baik, ekonominya akan terpukul berat, terutama jika para investor secara mendadak kehilangan keyakinan akan investasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pada masa krisis variabel-variabel praktek corporate governance, khususnya efektivitas proteksi pemegang saham minoritas lebih mampu menjelaskan perubahan nilai tukar dan kinerja pasa saham daripada variabel-variabel makroekonomi. Dengan kata lain, di negara yang praktek corporate governance lemah, hal ini akan membawa ekspropriasi yang lebih besar oleh pemegang saham pengendali terhadap pemegang saham minoritas ketika prospek ekonomi mendadak memburuk, sehingga harga saham akan jatuh lebih besar. Berdasarkan data 398 perusahaan dari 4 negara Asia yang mendalami krisis ekonomi termasuk Indonesia, Mitton (2002) meneliti pengaruh variabel-variabel yang berhubungan dengan praktek corporate governance pada tingkat ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas dan pada nilai perusahaan. Variabel utama yang dipakai adalah disclosure quality, struktur kepemilikan yang diukur cash flow rights, dan diversifikasi perusahaan. Hasilnya menyatakan bahwa tingkat disclosure quality, konsentrasi kepemilikan luar atau kepemilikan tersebar, dan rendahnya tingkat diversifikasi berhubungan positif dengan imbal hasil saham pada krisis keuangan. Hasil ini menyatakan bahwa meskipun proteksi hak investor lewat hukum merupakan elemen yang terpenting dalam corporate governance, perusahaan-perusahaan individual dapat mengurangi ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas dengan memperbaiki paraktek corporate governance perusahaannya. Klapper dan Love (2004) meneliti variasi praktek corporate governance di tingkat perusahaan dan hubungan praktek corporate governance perusahaan spesifik dan proteksi investor dalam tingkat negara. Berdasarkan data 495 perusahaan dari 25 emerging markets, perusahaan dalam sistem hukum yang lemah secara rata-rata rendah juga peringkat praktek corporate governancenya Suatu Solusi : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Penerapan prinsip good corporate governance secara kongkrit memiliki tujuan terhadap perusahaan antara lain :12 memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing, mendapatkan cost of capital yang lebih murah, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum, dan melindungi hak dari pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip dari good corporate governance yang menjadi indikator sebagaimana ditawarkan oleh Organization for economic Cooperation and Development (OECD), adalah :13 Fairness (Kewajaran), Disclosure atau Transparency (Keterbukaan atau Teranparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Responsibilitas). Apabila pemenuhan kepentingan menjadi seimbang, maka benturan kepentingan yang terjadi dapat diarahkan dan dikontrol sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi masing-masing pihak. Aspek hukum perseroan yang terkait dengan aspek hukum publik yaitu ketika perseroan menjadi suatu badan hukum yang berbentuk perusahaan terbuka, maka mewajibkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang berbeda dengan kewajiban sebagai perusahaan tertutup. Oleh karena itu prinsip-prinsip GCG memegang peranan penting, antara lain : (1) Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya; (2) Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi atau komisaris perusahaan; (3) Perwujudan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan di negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsisten, termasuk peraturan dibidang lingkungan hidup, persaingan usaha, ketenagakerjaan, perpajakkan, perlindungan konsumen, dan sebagainya. Hal ini akan menjadi alasan yang cukup kuat bagi para pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas untuk mendapatkan keadilan melalui implementasi GCG. Peranan Akuntan Dalam Penerapan Good Corporate Governance Untuk dapat mengembangkan dan menerapkan GCG dibutuhkan peran akuntan, baik sebagai akuntan perusahaan maupun sebagai praktisi accounting dan auditing baik secara internal maupun sebagai eksternal auditor. Untuk membuktikan bahwa perusahaan sudah menjalankan GCG maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak ketiga yang independen terhadap praktek corporate governance. Pihak ketiga independen tersebut adalah akuntan manajemen dan akuntan publik. Akuntan manajemen antara lain membantu direksi dan dewan komisaris menyusun dan mengimlementasikan kriteria GCG di perusahaan, membantu menyediakan data keuangan dan operasi serta data lain yang dapat dipercayai, accountable, akurat, tepat waktu, obyektif, dan relevan. Selain itu, akuntan manajemen membantu direksi menyusun dan mengimplementasikan struktur pengendalian intern. Akuntan publik sebagai pihak luar yang independen dituntut menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan publik. Dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia ditetapkan delapan prinsip etika yang meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku professional, dan standar teknis. Akuntan publik melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien, apakah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum (generally accounting accepted principle). Laporan auditor akan digunakan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk mengambil keputusan ekonomi, untuk itu auditor dituntut bersikap independen.

KESIMPULAN

Perusahaan di Indonesia memiliki karakteristik dimana perusahaan dimiliki dan dikontrol oleh keluarga, meskipun perusahaan tersebut tumbuh dan menjadi perusahaan publik. Pemegang saham mayoritas yang memiliki control berpotensi untuk berkonflik dengan pemegang saham lain, khususnya pemegang saham minoritas. Untuk meminimalkan praktek ketidakadilan terhadap pemegang saham minoritas, maka diperlukan penerapan good corporate governance yang konsisten. Good corporate overnance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan manajemen dan pemodalnya. Peraturan tersebut memuat empat unsur penting yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Untuk melaksanakan good corporate governance diperlukan peran para akuntan dalam mengembangkan dan mengimlementasikannya dalam pembentukkan struktur pengendalian intern yang memadai, penyediaan data yang akurat, dan bertindak independen sesuai kode etik profesi. Dengan demikian akan dihasilkan pertanggungjawaban dalam penegakkan good corporate governance pada perusahaan publik.

About akangheriyana

Im fun. Im cool. Im Confident. Im Akang Heriyana..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s