LATAR BELAKANG:

  1. Kepmen Otda tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini PSAK yaitu:

1)  PSAK 19 (2000) tentang Aset Tidak Berwujud yang berlaku efektif 1 Januari 2001. 2)  PSAK 5 (2000) tentang Pelaporan Segmen yang efektif berlaku 1 Januari 2002. 3)  PSAK 57 (2000) tentang Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi dan Aset Kontijensi yang berlaku efektif 1 Januari 2001. 4)  PSAK 8 (2003) tentang Peristiwa Setelah Tanggal Neraca efektif berlaku 1 Januari 2003. 5)  PSAK 24 (2003) tentang Imbalan Kerja berlaku efektif 1Januari 2005. 6)  PSAK 50 (2006) tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan berlaku efektif 1 Januari 2010. 7)  PSAK 16 (2007) tentang Aset Tetap yang efektif berlaku 1 Januari 2008. 8)  PSAK 13 (2007) tentang Properti Investasi yang efektif berlaku 1 Januari 2008. 9)  PSAK 30 (2007) tentang Sewa efektif berlaku 1 Januari 2008. 10)      PSAK 14 (2008) tentang Persediaan efektif berlaku 1 Januari 2009. 11)      PSAK 26 (2008) tentang Biaya Pinjaman efektif berlaku 1 januari 2010.

  1. Konvergensi IFRS kedalam PSAK mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.
  2. IAI menerbitkan SAK ETAP tahun 2009 yang harus mulai diimplementasikan dalam penyusunan Laporan keuangan tahun buku 2011.
  3. PDAM memiliki kriteria sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik sehingga dapat menggunakan SAK ETAP dalam pembukuan dan penyusunan laporan keuangannya.
  4. Apabila PDAM tidak menggunakan SAK ETAP dalam tahun 2011 maka dianggap menggunakan SAK umum yang berbasis IFRS.

POTENSI PERBEDAAN MATERIAL ANTARA KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMEN OTDA DENGAN PSAK TERKINI:

  1. Cadangan dana yang disisihkan oleh Perusahaan dari distribusi laba setelah laba bersih dicatat sebagai komponen kewajiban. PSAK 57 mengharuskan dicatat pada saat terjadinya dan dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya serta bukan sebagai distribusi laba dalam ekuitas.
  2. Akun yang terkait dengan PSAK 16 (2007) diantaranya aset tetap, bahan instalasi, aset dalam pembangunan dan aset yang tidak digunakan. Yaitu:

1)  Bahan instalasi disajikan bukan sebagai aset tetap. 2)  Penggantian bagian/komponen aset tetap dilakukan dengan menambahkan nilai perolehan komponen/bagian aset yang dipasangkan, namun demikian nilai buku aset tetap yang digantikan tidak dikeluarkan dari pembukuan. 3)  Belum dilakukan evaluasi terhadap umur manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan aset tetap. 4)  Belum dilakukan evaluasi atas kemungkinan penurunan nilai terhadap aset tetap. 5)  Belum memilih metode pengukuran dengan model biaya atau model revaluasian untuk mengukur nilai aset tetap setelah tanggal perolehan. 6)  Aset tetap tidak digunakan disajikan sebagai aktiva lain-lain. Seharusnya disajikan sebagai aset tetap dan dilakukan evaluasi penurunan nilai.

  1. Terdapat beberapa aset tanah yang tidak digunakan yang besar kemungkinan termasuk dalam lingkup property investasi sesuai PSAK 13 (2007).
  2. Pembebanan biaya pensiun, uang penghargaan masa kerja, uang pesangon, dan uang penggantian hak dicatat sebagai beban pada tahun dimana realisasi pembayaran dilakukan atau pada saat telah purna tugas.

PSAK 24 revisi 2004 mengharuskan beban diakui pada saat karyawan (termasuk direksi) masih aktif melakukan hubungan kerja dengan perusahaan, perhitungan beban dilakukan dengan metode Projected Unit Credit Method. Demikian pula dengan aset dan kewajiban imbalan paska kerja diakui di neraca berdasarkan perhitungan tersebut.

  1. Biaya imbalan kerja jangka pendek kepada karyawan berupa bonus sebagai distribusi laba diakui dengan mengurangi ekuitas dan bukan sebagai beban dalam laporan laba rugi pada tahun berjalan.

PSAK 24 revisi 2004 mengharuskan pembayaran kepada karyawan dalam bentuk apapun diperlakukan sebagai beban tahun berjalan dan bukan sebagai distribusi laba yang diccatat dalam ekuitas.

  1. Dana meter yang diterima dari pelanggan dicatat sebagai kewajiban dan bukan sebagai pendapatan melalui laporan laba rugi.

Pengakuan dana meter sebagai kewajiban tidak tepat karena tidak ada peristiwa masa lalu atau kewajiban konstruktif yang mengharuskan perusahaan mengeluarkan sumber daya pada masa mendatang tekait dengan meter air setiap pelanggan. Penggantiaan meter air dilakukan semata-mata pada saat rusak dan hal tersebut merupakan tanggungjawab dan resiko perusahaan karena meter air yang terpasang di setiap pelanggan dicatat sebagai aset tetap perusahaan. Penggantian meter air merupakan aktivitas normal perusahaan pada saat memberikan jasa pengaliran air kepada pelanggan, sehingga perlakuan dana meter tanpa melalui laporan laba rugi akan mendistorsi kinerja perusahaan.

  1. Hibah aset-aset yang dibangun developer dan diserahkan ke PDAM dicatat sebagai modal/ekuitas.

Seharusnya menurut PSAK 1 dan PSAK 21 diakui sebagai pendapatan. Sesuai PSAK 1, transaksi yang dapat dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas adalah transaksi dengan pemilik, koreksi kesalahan, dampak atas perubahan kebijakan akuntansi, transaksi yang menurut PSAK dibebankan langsung ke ekuitas dan saldo laba.  PSAK 1 juga menjelaskan bahwa penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi modal. Tidak ada PSAK lainnya yang mengharuskan sumbangan sebagai transaksi yang dicatat dalam ekuitas. PSAK 21 tidak secara tegas mengatur penerimaan sumbangan sebagai modal, namun hanya mengatur tentang penarikan kembali saham sumbangan.

  1. Terdapat beberapa akun yang tidak normal antara lain akun R/C Pemda.
  2. Kapitalisasi terhadap pengeluaran yang diakui sebagai aset tidak berwujud yang tidak memenuhi definisi sebagai aset sehingga semestinya harus diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.
  3. Beban bunga dan denda atas pinjaman yang diterima belum diakru dalam laporan keuangan.

KETENTUAN TRANSISI

  1. Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK ETAP.
  2. Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan tersebut.
  3. Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu aset, kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP.
  4. Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui.
  5. Pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban didasarkan pada prinsip pervasif dari Kerangka Dasar Pengukuran dan Penyajian Laporan Keuangan (KDDPPLK) sebagaimana diatur dalam SAK ETAP.
  6. Jika SAK ETAP tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya yang terjadi pada PDAM, maka manajemen harus menggunakan SAK Umum dalam pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban.
  7. Kode perkiraan dan prosedur pembukuan berupa dokumen dasar, jurnal dan buku besar yang diatur dalam Kepmen Otda masih bisa digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan SAK ETAP.

HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

  1. Pencatatan dan pelaporan transaksi akuntansi dengan menggunakan program aplikasi mengakibatkan tenaga pembukuan di PDAM kurang memahami prinsip-prinsip dasar dan siklus pembukuan meliputi jurnal standar, buku besar dan sub buku besar.
  2. Ketepatan waktu dalam membuat dokumen dasar/dokumen sumber pembukuan. Antara lain setiap transaksi biaya dan pembelian yang telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup harus segera dibuatkan bukti/pengakuan hutang yang sah (voucher) yang merupakan dasar pencatatan kedalam DVUD. Dalam prakteknya voucher dibuat pada saat akan dilakukan pembayaran sehingga mengakibatkan ketidaktepatan dalam pengakuan biaya,hutang dan pencatatan persediaan.

About akangheriyana

Im fun. Im cool. Im Confident. Im Akang Heriyana..

2 responses »

  1. Ahmad F. mengatakan:

    apa yg melatar belakangi sehingga PDAM menggunakan SAK ETAP? apakah ada landasan hukum berpa peraturan pemerintah daerah atau pusat atau menteri dalam hal penerapan SAK ETAP pada PDAM? mohon penjelasannya.

    • akangheriyana mengatakan:

      Sampai sekarang belum ada ketentuan dari pemerintah tentang penerapan SAK ETAP untuk PDAM, PDAM sampai sekarang masih memakai Kepmen Otda tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yang sudah kadaluwarsa kalau menurut pendapat Kami para akuntan, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), selaku Asosiasi Akuntan Indonesia mengatur dan mengharuskan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik menerapkan SAK ETAP yang berbeda dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang biasa diterapkan untuk Perusahaan Publik.
      PDAM selaku perusahaan daerah masuk dalam kriteria Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), dan idealnya sih memang harus diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan kalau nggak salah secara tersirat sudah ada keharusan perusahaan daerah menerapkan GCG, salah satu unsur GCG ya transparansi, transparansi semuanya termasuk cara penyusunan laporan keuangan dan akuntansinya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s