1. Pendahuluan
Dengan dikeluarkannya UNDANG- UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH terutama Pasal 343 (Pengelolaan BUMD) yang menyebutkan bahwa :
(1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:a. tata cara penyertaan modal;b. organ dan kepegawaian;c. tata cara evaluasi;d. tata kelola perusahaan yang baik;e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;f. kerjasama;g. penggunaan laba;h. penugasan Pemerintah Daerah;i. pinjaman;j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; l. perubahan bentuk hukum;m. kepailitan; dan n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, mau tidak mau BUMD diharuskan untuk mengelola perusahaan dengan baik atau memulai menerapkan/mengimplementasikan Good Corporate Governanve (GCG) dalam pengelolaan Perusahaan. Namun demidian, aturan pelaksanaan atau petunjuk teknis bagaimana BUMD dikelola belum ada atau Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut teknis pengelolaan BUMD sampai saat ini belum keluar.
Selama ini BUMD seolah dianak tirikan dan dikelola secara tidak atau kourang profesional, karena BUMD seolah-olah milik pejabat Pemerintahan Daerah, siapa pemimpin atau kepala daerahnya, pejabat BUMD mengikuti atau berganti sesuai dengan kehendak kepala daerah.
Disamping itu, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pendirian dan pengelolaan BUMD banyak sekali dan beragam disesuaikan dengan instansi teknis yang membawahinya, contohnya PDAM dibawah Kementrian PU dan Kementrian Dalam Negeri, RUmah Sakit (BLUD) dibawah kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Belum lagi di Pemerintahan Daerah sendiri, kadang-kadang penunjukan Dewan Pengawas/Badan Pengawas tergantung selera Kepala Daerah, begitupun Pemegang Saham atau yang mewakili Pemegang saham (Daerah) selaku pemegang saham, dan adakalanya Kepala daerah sendiri yang terjun atau ikut rapat dalam Rapat umum pemegang saham.

2. Latar Belakang Good Corporate Governance (GCG)
a. Teorities – Akademis
Bila melihat sejarah, maka ciri yang paling menonjol pada dunia bisnis sampai dengan abad ke 19 adalah, jika bisnis gagal pemilik secara personal bertanggung jawab terhadap semua utang bahkan dapat menyebabkan keluarganya dipekerja-kan dan dipenjarakan oleh kreditur. Keadaan ini tidak menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya ke dalam badan usaha. Solusi terhadap permasalahan tersebut adalah dengan adanya penemuan konsep bisnis yaitu konsep “Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas”, dan dengan adanya pemisahan tanggung jawab antara pemilik modal dan pengelola modal (manajemen). Pada akhir abad 19 kedua hal tersebut di atas telah menjadi hal yang sangat umum dan di dalam modul ini selanjutnya akan diuraikan sebagai konsep “Korporasi”. Dalam korporasi para pemegang saham/investor dapat turut serta dalam keuntungan perusahaan tanpa harus bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan sedangkan para manajer yang merupakan para profesional menjalankan perusahaan tanpa harus bertanggung jawab secara pribadi atas penyediaan dana korporasi. Jadi konsep korporasi pada dasarnya adalah pemisahan antara kepemilikan perusahaan dengan pengelolaannya dengan masing-masing pihak (pemegang saham dan manajemen) mempunyai batasan fungsi dan tanggung
jawab yang jelas. Dalam korporasi, kepemilikan modal dapat tersebar pada 2 (dua) orang atau lebih atau dalam konteks BUMN persero modal dapat terkonsentrasi pada 1 (satu) orang atau kelompok saja. Konsep Korporasi tersebut telah memungkinkan penambahan (akumulasi) jumlah modal yang cukup signifikan. Akumulasi modal tersebut dimungkinkan dengan menerbitkan saham. Dengan demikian konsep korporasi tersebut juga memungkinkan terjadinya peningkatan penciptaan kemakmuran, pertumbuhan perdagangan diseluruh dunia dan menyediakan jumlah angkatan kerja yang sangat besar. Konsep korporasi juga mendorong dunia bisnis kedalam sebuah era yang tidak pernah dapat dicapai dengan sistem perdagangan sebelumnya. Konsep korporasi pada awalnya sangat sederhana, dimana batasan perusahaan, fungsi dan tujuannya sangat mudah didefinisikan, yaitu:
1. Batasan korporasi diciptakan dengan adanya pemisahan bisnis dari pemilik dan menjadikan bisnis sebagai entitas independen yang legal. Dengan konsep korporasi kelangsungan hidup perusahaan lebih terjaga, karena adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara pemilik modal dan manajemen perusahaan melalui penerbitan saham. Jadi apabila pemegang saham (pemilik modal) ingin berhenti dari kepemilikan nya di perusahaan, ia dapat menarik modalnya dengan memindahkan kepemilikan sahamnya kepada pihaklain tanpa mengganggu kelangsungan hidup perusahaan.
2. Korporasi merupakan sebuah “Legal Persona”, karena dapat bertindak dalam berbagai hal seperti manusia dan dapat memiliki aset, membeli dan menjual; berhutang; memperkerjakan orang; menuntut dan dituntut di pengadilan.
3. Kepemilikan adalah basis kekuasaan perusahaan. Termasuk disini kekuasaan untuk menominasikan dan memilih direktur yang mengelola perusahaan atas nama pemegang saham, untuk meminta akuntabilitas dari direktur atas bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya perusahaan, dan kekuasaan menanyakan laporan-laporan direksi, serta menunjuk auditor independen untuk memverifikasi perhitungan.
Dari uraian di atas, ada dua filosofi yang terkandung dalam dalam konsep korporasi yaitu:
a. kekuasaan merupakan hasil dari kepemilikan, dan
b. pemilik tersebut seharusnya dapat menjalankan kekuasaan sesuai dengan investasi mereka.
Dengan adanya pemisahan manajemen dari financial providers tersebut, diperlukan suatu mekanisme yang mampu menjaga kepentingan semua pihak, baik pihak yang memberi kepercayaan (principal) maupun pihak yang menerima kepercayaan dan menjalankannya (agent). Hubungan yang serasi yang dikehendaki ini diperlukan oleh semua pihak agar cost of fund tidak menjadi mahal, dan pihak pengelola (manajemen) dapat berkarya dengan optimal. Pemisahan antara hak kepemilikan para pemegang saham (principal) dengan wewenang pengelolaan pada para manajer yang menjalankan kegiatan korporasi (agent), melahirkan teori agensi (agency theory). Ini umumnya timbul karena semakin
tersebar luasnya kepemilikan saham, sehingga timbul permasalahan berupa :
– konflik antara harapan pemiliki/pemegang saham dan para direksi/top management.
– para pemilik mengalami kesulitan untuk memverifikasi apa yang telah dikerjakan manajemen.
Untuk itu para pemilik/pemegang saham menyandarkan pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Pengawas guna melindungi kepentingan mereka. Selanjutnya perlu disadari bahwa setiap korporasi berada dalam bidang usaha, serta memiliki kompleksitas dan keragaman masingmasing, sehingga sebagai konsekuensinya mekanisme yang harus dikembangkan untuk menyeimbangkan harapan-harapan pemilik
dengan kepentingan-kepentingan manajemen korporasi pun menjadi amat beragam. Dengan demikian, dalam konsep Corporate Governance tidak akan ada one size fits all system, yaitu suatu sistem governance yang dapat diterapkan secara sama dan sebangun pada setiap korporasi. Salah satu mekanisme yang diciptakan untuk menata hubungan sebagaimana dimaksud di atas adalah dilakukannya upaya perekaman seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen dan para stafnya dalam suatu pola yang dikenal sebagai proses akuntansi. Selanjutnya, hasil rekaman aktivitas itu diikhtisarkan dan disajikan secara teratur dalam suatu laporan keuangan berdasarkan norma dan standar tertentu. Laporan tersebut pada gilirannya akan dicermati oleh pihak yang kompeten dan independen, yakni pihak auditor eksternal.
Namun demikian, hubungan yang kompleks antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan korporasi tidak selalu mudah diatur dan direfleksikan secara tuntas dalam mekanisme kontrak-kontrak, catatan akuntansi, dan proses audit. Untuk itulah maka wujud interaksi kepentingan yang tertata dalam lembaga korporasi memerlukan pula niat, kepercayaan, integritas,upaya yang sungguh-sungguh, dan kemauan dari seluruh penyelenggara perusahaan.
Jadi, telah kita lihat mutlaknya penataan hubungan yang mengakomodasikan kepentingan semua pihak dalam korporasi secara seimbang sehingga dapat mencegah chaos dan mendukung upaya optimalisasi kinerja bisnis secara berkelanjutan. Mekanisme yang diperlukan untuk menata hubungan tersebut itulah yang kita kenal sebagai “corporate governance.”
b. Praktis – Historis
Deretan peristiwa yang dialami oleh dunia bisnis dalam beberapa dasawarsa terakhir, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, telah menjadi pendorong utama pentingnya praktik corporate governance yang baik. Kesadaran akan pentingnya sistem corporate governance yang baik mengalami perkembangan mengikuti tuntutan jaman yang acapkali diawali oleh terjadinya suatu krisis. Pelembagaan hukum-hukum bisnis di Inggris dalam abad 18 dan 19 sebagian adalah merupakan jawaban dari praktik manipulasi yang mendahuluinya. Begitu pula pengalaman Amerika Serikat yang terpaksa harus merestrukturisasi corporate governance perusahaan publik pada awal 1930-an sebagai respons atas stock market crash pada tahun 1929.
Contoh-contoh kasus dari berbagai negara yang mendorong kepada perlunya restrukturisasi corporate governance :
– Krisis lembaga keuangan Saving & Loans (S&L) di USA, dalam tahun 1980-an disebabkan adanya pengabaian terhadap sinyal-sinyal permasalahan dan kebijakan-kebijakan yang salah, misalnya diijinkannya beberapa praktik akuntansi untuk menunda pembukuan penghapusan piutang yang sebenarnya telah berstatus tidak tertagih. Selanjutnya yang lebih parah lagi adalah kebijakan menjamin utang deposito dengan mengabaikan fakta pertumbuhan yang sangat cepat dari lembaga-lembaga keuangan insolvent yang dijamin. Kasus ini telah menambah pentingnya isu corporate governance di USA.
– Skandal BCCI (Bank of Credit and Commerce International), dimana terdapat transaksi-transaksi internasional yang mencurigakan dalam institusi ini, ditambah lagi kasus lainnya seperti penyembunyian kerugian besar-besaran oleh pejabat Barings Bank beberapa tahun lalu, telah mendorong banyak pihak untuk menyadari bahwa kalangan bisnis perlu mengkaji ulang praktik corporate governance di lingkungannya masing-masing.
– Puncaknya adalah pada kasus-kasus Enron Corp., Worldcom, Xerox, dan lain-lainnya pada awal milenium yang berupa skandal keuangan yang melibatkan top eksekutif perusahaan-perusahaan raksasa tersebut semuanya pada akhirnya merugikan pemegang saham dan stakeholder perusahaan. Di Amerika Serikat kejadian ini telah mengarah kepada legislasi yang mengatur dan lebih membatasi bidang usaha jasa audit dan konsultasi (Sarbanes & Oxley Act). Itu semua semakin menyadarkan semua pihak bahwa penerapan GCG tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Episode lanjutan yang ikut mendesak perlunya perbaikan praktik corporate governance datang sebagai tindak lanjut demokratisasi yang berlangsung di berbagai negara, terutama di negara Eropa Timur dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Ketika aliran modal dari luar serta upaya privatisasi dimulai, disadari bahwa penanaman modal dan privatisasi akan gagal kalau tidak didahului pembenahan corporate governance-nya. Kasus kegagalan privatisasi dialami misalnya di Rusia, seperti pula telah terlebih dahulu dialami oleh Chile ketika menswastakan bankbanknya. Banyak kasus privatisasi gagal karena sarat denganmanipulasi oleh pihak manajemen perusahaan.
Krisis ekonomi di Asia yang dimulai pada tahun 1997 telah lebih jauh menyadarkan banyak kalangan tentang pentingnya Good Corporate Governance. negara-negara Asia yang dikenal sebagai “Macan Asia” ternyata penuh dengan praktik-praktik tidak sehat di dalam badan-badan bisnis di negara-negara tersebut. Pengurus bisnis tidak berlaku jujur, pemilik hanya mencari untung jangka pendek, pengawas tumpul dan tidak berfungsi, para manajer dan profesional bersikap oportunis, aparat pemerintah ikut bermain. Patut diduga, parah tidaknya krisis tersebut berbanding lurus dengan tingkat kualitas corporate governance di masing-masing negara, bahkan masing-masing entitas usaha. Untuk memulihkan keadaan tersebut dan guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif, pimpinan puncak Bank Dunia, Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), dan asosiasi-asosiasi bisnis antar negara aktif melakukan gerakan perubahan ke arah Good Corporate Governance. Dalam kaitan ini, pertemuan 40 para pelaku bisnis senior dari enam negara, yaitu India, Indonesia, Korea Selatan,Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tanggal 12-14 September 1999 yang telah membicarakan mengenai pengembalian kepercayaan investor internasional di kawasan ini dan mencegah berulangnya krisis ekonomi di Asia melalui promosi Good Corporate Governance, perlu dicatat sebagai suatu momen yang penting. Seperti halnya di Malaysia, Thailand, dan Filipina, pihak Indonesia ikut mengambil inisiatif dalam upaya besar ini. Pada bulan Agustus 1999, Menteri Negara Koordinator bidang Ekuin membentuk Komisi Nasional untuk Corporate Governance (Kep-10/M.Ekuin/08/1999) ditugaskan memformulasikan dan merekomendasikan kebijakan
nasional bagi perwujudan GCG. Hasil pekerjaan komisi tersebut berupa Buku Pedoman Corporate Governance telah diterbitkan dalam bulan Mei 2000. Hasil itu selanjutnya diperluas dan diperdalam oleh dua lembaga swadaya, yakni The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan Forum on Corporate Governance in Indonesia (FCGI).
Di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian BUMN yang mewakili pemerintah RI sebagai pemegang saham BUMN telah menerbitkan putusan untuk anjuran pengembangan GCG yaitu melalui SK Meneg BUMN No. Kep 23/M-PM-PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000. Kemudian ditahun 2002, Menteri BUMN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 yang mewajibkan kepada BUMN untuk menerapkan praktik-praktik Good Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya.
Pergantian kabinet dan beralihnya kepengurusan BUMN kepada Menteri Keuangan tidak mengurangi fokus peningkatan penerapan GCG pada BUMN. Di lain pihak, berkembangnya upaya untuk otonomi daerah semakin mendorong BUMD untuk ikut membenahi diri masing-masing. Keseluruhan upaya yang dilakukan berbagai pihak sebagaimana diuraikan di atas mencerminkan kehendak yang sama dalam upaya memulihkan keterpurukan ekonomi Indonesia, baik dari pihak korporasi milik swasta maupun milik pemerintah.
3. Definisi Good Corporate Governance (GCG)
Menurut Bank Dunia, Corporate Governance (CG) adalah “a blend of law, regulation, and appropriate voluntary private sector practices, which enable a corporation to attract financial and human capital, perform efficiently, and thereby perpetuate itself by generating long term economic value for its shareholders and society as whole.”
Sementara itu, Malaysian High Level Committee on Corporate Governance merumuskan bahwa CG adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan shareholder’s value dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Hampir mirip dengan itu, The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan CG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.
Prof. Dr. Emil Salim mengemukakan pendapatnya mengenai GCG sebagai cara-cara mengelola perusahaan yang baik yang bertanggungjawab kepada pemilik (para pemegang saham) dan para pemegang kepentingan (stakeholders).
Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/MMBU/2002 merumuskan pengertian corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
The Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), sebuah lembaga privat yang didukung oleh beberapa tokoh senior, mendefinisikan sebagai berikut : Good governance is a collection of broad principles and practices for the efficient, effective, and profitable running of an organization in pursuit of strategic objectives and in compliance with principles of best business practice and applicable legal and regulatory requirements.
Sebagian definisi GCG sebagaimana diuraikan di atas, kecuali dari FCGI, terasa sangat teknis dan administratif. Hal tersebut dapat dilihat dari pengertian corporate governance yang dilihat dari perspektif mikro perusahaan yang menuntut adanya mekanisme hubungan antar berbagai pihak yang mengurus korporasi, yaitu antara Direksi, manajemen perusahaan, Komisaris/Pengawas, Pemegang Saham dan kelompok-kelompok lain yang berkepentingan. Tata hubungan itu pada gilirannya dimanifestasikan dalam berbagai aturan (hard factors) dengan memperhatikan aspek-aspek prinsip GCG itu sendiri. Pengertian administrastif-mekanistis demikian dapat disebut sebagai pendekatan “hard definition.”
Dengan mendasarkan hanya pada pengertian “hard definition” tersebut penggunaan/penerapannya dapat dengan mudah membawa kepada suatu pemahaman mengenai GCG hanya sebagai pengaturan, cara, sistem, dan mekanisme secara fisik, serta melupakan “ruh” dari GCG.
Sebenarnya dalam perspektif yang luas GCG perlu didefinisikan dalam kaitannya dengan kemauan untuk melakukan bisnis secara jujur dan terbuka dari para pelaku CG. Untuk itu, tampaknya perlu diajukan suatu “soft definition” sehingga pemahaman mengenai GCG lebih mudah dicerna, sekalipun oleh orang awam.
4. Ruang Lingkup GCG
Ruang lingkup Corporate Governance yang dibahas di sini meliputi unsur-unsur internal dan eksternal perusahaan (GCG dalam pengertian / arti luas).
Dalam membangun GCG yang diartikan sebagai penciptaan aturan main dan praktik penyelenggaraan usaha secara sehat dan beretika, dapat diterjemahkan dan diwujudkan dengan penciptaan struktur dan proses-proses yang ideal di dalam dan diantara organ-organ korporasi. Struktur dan proses-proses tersebut haruslah berjalan diatas landasan komitmen dari perusahaan secara keseluruhan dan juga komitmen dari unsur-unsur penyelenggaranya.
Komitmen yang di sini dapat kita artikan sebagai: persetujuan atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, atau suatu keadaan di mana seseorang merasa memiliki kewajiban atau terdorong secara emosional. Diharapkan dengan adanya komitmen pada keseluruhan perusahaan dan jajarannya untuk mengelola usaha secara sehat dan beretika tersebut, aturan-aturan main yang diciptakan maupun praktik-praktik pengelolaan yang dilakukan akan konsisten mengarah kepada pencapaian tujuan korporasi. Unsur-unsur mekanisme internal perusahaan yang akan dibahas di sini dilihat dari sudut pandang struktur dan proses di dalam perusahaan.
Menurut Merriam-Webster Collegiate Dictionary pengertian struktur adalah: “something arranged in a definite pattern of organization”. Sedangkan pengertian proses adalah: “a series of actions or operations conducting to an end”. Pendapat lain mendefinisikan struktur sebagai pola hubungan-hubungan antar berbagai posisi di organisasi dan antara para anggota organisasi tersebut.
Dengan demikian dikaitkan dengan organisasi perusahaan pengertian struktur adalah pengaturan organisasi perusahaan dalam suatu pola yang tertentu. Struktur yang dibuat tersebut mestilah efektif sehingga dapat menjadi sarana bagi peningkatan kinerja organisasi. Karena itu Peter Drucker menyarankan struktur yang diciptakan tersebut haruslah memenuhi tiga persyaratan:
1. Struktur disusun guna mencapai kinerja usaha (business performance). Dengan demikian struktur yang dibuat hendaknya langsung dan sederhana (direct and simple).
2. Struktur selayaknya mengandung lapisan manajemen (manajemen levels) yang sesedikit mungkin. Karenanya rantai komando mesti dibuat sependek mungkin.
3. Struktur mesti memungkinkan pelatihan dan pengujian (training and testing) bagi calon-calon manajemen puncak di masa depan.
J. Child sebagaimana dikutip oleh Mullins menyarankan enam dimensi utama sebagai unsur-unsur dari struktur organisasi yaitu:
· Pengalokasian tugas-tugas dan tanggung jawab individu, spesialisasi dan pendefinisian kerja.
· Hubungan pelaporan resmi, lapisan-lapisan kewenangan dan rentang kendali.
· Pengelompokan seksi-seksi, bagian-bagian, divisi-divisi dan unit-unit yang lebih besar.
· Sistem-sistem pengkomunikasian informasi, pengintegra-sian upaya kerja dan partisipasi.
· Pelimpahan wewenang dan prosedur-prosedur untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan kekuasaan (discretion).
· Pe-motivasi-an karyawan melalui sistem-sistem penilaian kinerja dan penghargaan (reward).
Dalam topik Corporate Governance maka struktur di dalam perusahaan yang akan menjadi perhatian adalah struktur pada Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ-organ perusahaan, selain itu juga struktur pada komite komisaris, SPI dan Sekretaris Korporasi yang merupakan pendukung bagi organ perusahaan. Mengenai proses, dikaitkan dengan organisasi perusahaan merupakan rangkaian tindakan-tindakan yang diambil oleh organ-organ perusahaan dalam rangka menjalankan fungsinya masing-masing baik pada tingkat strategis maupun operasional dalam rangka menjamin tercapainya/terjaganya tujuan perusahaan, apakah itu kemakmuran pemegang saham dan dilayaninya kepentingan para stakeholders. Terkait dengan konsep GCG diharapkan tindakan-tindakan yang diambil oleh organ-organ perusahaan tersebut hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
Dengan demikian untuk mencapai kondisi GCG maka struktur dan proses di dalam perusahaan yang mesti ditata secara ideal adalah adalah struktur dan proses-proses pada Pemegang Saham/RUPS,Dewan Komisaris, dan Direksi sebagai organ utama. Tercapainya struktur dan proses yang ideal dalam ke tiga organ tersebut, termasuk di dalamnya jelasnya batasan-batasan hak-kewajiban serta wewenang-tugas masing-masing, dan juga adanya hubungan saling kerjasama yang baik antar organ sesuai batasan-batasan tadi menunjukkan telah terwujudnya GCG dalam arti sempit. Termasuk dalam pengertian GCG ini adalah tercapainya kondisi yang ideal pada Komite-komite Komisaris, SPI dan Sekretaris Korporasi/Perusahaan yang merupakan pendukung bagi organ perusahaan tersebut.
Pengertian GCG dalam arti sempit inilah yang umumnya menjadi fokus bahasan para pemerhati Corporate Governance di dunia. Sebagaimana telah kita ungkap di awal, bahwa terdapat pula unsur-unsur corporate governance dari luar perusahaan (eksternal). Hal tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa perusahaan tidaklah berada dan hidup di “ruang hampa” tetapi ada dan berinteraksi di dalam suatu lingkungan tertentu. Di dalam lingkungan tersebut perusahaan mesti menjalin dan menjaga keseimbangan hubungan dengan para stakeholder-nya, seperti contohnya: kreditur, pemasok, pelanggan/konsumen, kelompok-kelompok kepentingan tertentu, pemerintah serta masyarakat pada umumnya. Korporasi yang berhasil mewujudkan GCG dalam arti sempit dan juga mampu mengelola hubungan secara seimbang dengan para stakeholder-nya tersebut mencapai apa yang disebut sebagai kondisi GCG dalam arti luas.
Disadari bahwa kondisi GCG tersebut ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang dari perusahaan. Upaya pencapaian tujuan perusahaan ini sehari-harinya merupakan peranan yang harus dilaksanakan oleh manajemen perusahaan (corporate management) di bawah kepemimpinan Direksi. Dengan kata lain upaya menuju kondisi GCG tersebut hanya dapat diwujudkan dengan menciptakan suatu manajemen perusahaan yang juga baik (good corporate management). Keterkaitan antara konsep GCG dan manajemen korporasi (CM) sendiri tampak pada adanya irisan antara kedua lingkaran di dalam gambar. Keterkaitan yang ada pada organ Direksi menunjukkan bahwa materi keterkaitan tersebut ada pada tataran yang sangat penting atau menyangkut hal-hal yang strategis. Isi keterkaitan ini diwujudkan dalam bentuk komitmen bersama organ-organ perusahaan yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran jangka panjang, strategi, serta ukuran penilaian kinerja. Komitmen itulah yang kemudian diimplementasikan oleh manajemen di bawah pimpinan/Direksi dalam bentuk pengelolaan perusahaan sehari-hari dan melalui upaya penciptaan budaya dan etika perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Dengan demikian strategi yang diformulasikan oleh direksi selayaknya dievaluasi oleh komisaris untuk dinilai kesesuaiannya dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya dengan arahan komisaris, direksi bertanggung jawab mengelola kegiatan bisnis perusahaan menuju tujuan dari perusahaan dengan cara menjabarkannya ke dalam program kerja dan rencana-rencana tindakan (action plans) nyata.
5. Organ GCG
Organ Utama GCG adalah Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi.
Sedangkan Organ Pendukung GCG adalah :
– Sekretaris Dewan Komisaris;
– Komite Audit;
– Komite Lainnya;
– Auditor Internal (SPI);
– Sekretaris Perusahaan;
– Auditor Eksternal;
– Konsultan;
– Analis tata kelola Perusahaan;
– Lembaga Pemeringkat;
– Penasehat Hukum.
6. Prinsip GCG
Ada 6 (enam) prinsip yang melandasi Good Corporate Governance, yaitu sebagai berikut:
1. Transparansi (transparency),
2. Akuntabilitas (accountability),
3. Keadilan (fairness),
4. Kemandirian (independence),
5. Integritas (integrity,)
6. Partisipasi (participation).
Penjelasan masing-masing prinsip adalah sebagai berikut :
1. Transparansi
Transparansi (transparency) secara harfiah adalah jelas (obvious), dapat dilihat secara menyeluruh (able to be seen through) (Collins, 1986)Dengan demikian dari penjelasan diatas jika dikaitkan dengan kegiatan perusahaan dapat dijabarkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan (Wardijasa, 2001). OECD menyatakan bahwa transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
Transparansi akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut korporasi. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan korporasi, maka keadilan (fairness) dapat ditumbuhkan.
Penerapan prinsip transparansi menuntut perusahaan, dari mulai Dewan Komisaris/Pengawas, Dewan Direksi maupun karyawan untuk selalu terbuka dan mencegah upaya penyembunyian informasi yang menyangkut kepentingan publik, pemegang saham dan stakeholders secara keseluruhan. Penerapan transparansi bisa dimulai melalui penyajian secara terbuka laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, penetapan kriteria seleksi personil secara terbuka, penyediaan informasi tentang pendapatan pengurus perusahaan, pengungkapan atas transaksi atau kontrak dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kedudukan istimewa, struktur kepemilikan, sampai kepada penyajian informasi tentang berbagai risiko yang mungkin dihadapi perusahaan.
Dalam menerapkan prinsip ini, perlu ada penyamaan persepsi tentang hal-hal apa dan seberapa banyak yang perlu diinformasikan, standar apa yang digunakan sebagai acuan, cara mempublikasikannya dan media apa yang akan digunakan, tolok ukur penilaiannya, serta bagaimana mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi, termasuk kendala budaya misalnya birokrasi, ewuh-pakewuh, dsb.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Prinsip Transparansi
a. Peraturan dari lembaga yang berwenang, tentang kewajiban korporasi untuk mengungkapkan transaksi yang material.
Ketentuan dan peraturan pemerintah yang mewajibkan korporasi di Indonesia untuk mengungkapkan transaksi yang material akan mendorong korporasi menerapkan prinsip transparansi. Ketentuan dari lembaga yang berwenang tersebut ditambah dengan aturan pengenaan sanksi apabila tidak melaporkan transaksi material, merupakan penegakan hukum bagi korporasi untuk menerapkan prinsip transparansi.
b. Tuntutan stakeholders
Baik pemerintah, karyawan, konsumen maupun masyarakat yang merupakan unsur-unsur stakeholders memiliki kepentingan dan tuntutan kepada Korporasi sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Transparansi semakin diperlukan untuk mengako-modasikan kepentingan stakeholders tersebut dengan pihak manajemen terutama apabila terdapat benturan kepentingan (conflict of interest).
c. Corporate Culture (Budaya Korporasi)
Merupakan sistem dan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku perusahaan dan orang-orang yang menggerakkannya. Corporate Culture ini dipengaruhi oleh kultur di negara tempat Korporasi berada. Contohnya di Indonesia yang masih menganut culture (budaya) “ewuh pakewuh” tentu saja juga akan mempengaruhi pola penerapan prinsip transparansi di korporasi.

2. Akuntabilitas
“Accountability” adalah “the quality or state of being accountable” bisa juga berarti “an obligation or willingness to accept responsibility or to account for one’s actions”. Jadi, akuntabilitas dapat diartikan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atau keterangan. Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis.
Dengan prinsip akuntabilitas, setiap komisaris, direksi dan karyawan, diberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dimaksud, serta diawasi dan dikendalikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tidak bersifat isolated, melainkan selalu bersinggungan dengan kepentingan sejumlah pihak, karenanya akuntabilitas kepada pihak diluar perusahaanpun menjadi sangat penting. Sebagai wujud dari penerapan prinsip ini perlu diciptakan suatu sistem yang baik dan pengaturan kekuasaan yang seimbang antar organ perusahaan, seperti RUPS, Komisaris/Pengawas, dan Direksi. Masing-masing organ perlu ditetapkan hak dan tanggung jawabnya, serta laporan apa yang harus disajikannya untuk memperlihatkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab itu. Penunjukan auditor independen yang berkualitas juga merupakan bagian penting dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas ini. Sebagai tambahan, akhir-akhir ini dianjurkan pembentukan komite audit yang menjembatani peran audit internal dan eksternal.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Akuntabilitas antara lain :
a. Struktur Organisasi; yang mencerminkan adanya pendelegasian tanggungjawab dan wewenang yang tegas
b. Sistem Internal Control
c. Sistem Administrasi dan Akuntansi
d. Sistem Evaluasi dan Monitoring
e. Sistem Reward and Punishment (imbalan dan hukuman)
f. Budaya Demokrasi , yaitu adanya kesempatan berpendapat atau mengkritisi
g. Tingkat moral individu dan lingkungan.

3. Kewajaran (Fairness)
Fairness merujuk adanya perlakuan yang setara (equal) terhadap semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Penegakan prinsip fairness ini terutama ditujukan terhadap pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Fairness juga perlu diperluas pada pola hubungan/perlakuan kepada stakeholders lainnya, misalnya pola hubungan dengan buruh/karyawan.
Dalam kaitan ini keseimbangan hak pemilik saham mayoritas dan minoritas harus diperhatikan, sehingga tidak ada kelompok pemilik yang dirugikan. Demikian pula halnya dengan hak-hak karyawan, kreditur, serta pemasok dan langganan harus ditetapkan dengan jelas dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang terkait.
Agar prinsip ini terwujud, perlu diatur dengan tertulis dan tegas hak-hak dan kewajiban setiap pihak, bagaimana mekanisme hubungan antar mereka dan apa yang perlu dilakukan bila ada pihak yang dirugikan atau tidak puas. Karenanya pengaturan ini perlu mencakup tindakan sanksi serta tindakan hukum bila terdapat pihak yang melakukan penyimpangan,termasuk pengaturan agar tidak ada pihak-pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan pihak lainnya.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Kewajaran (Fairness) antara lain meliputi :
a. Adanya kejelasan keseimbangan antara hak dan kewajiban, tanggungjawab dan wewenang yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.
b. Adanya mekanisme pemberian kompensasi atas tidak dipenuhinya pelaksanaan prinsip ini
c. Adanya hak mendapatkan informasi yang relevan bagi stakeholders
d. Adanya saluran bagi stakeholders untuk memberikan pendapatnya.

4. Kemandirian (Independence)
Kemandirian adalah suatu keadaan dimana korporasi bebas dari pengaruh-pengaruh pemerintah serta tekanan pihak lainnya yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Korporasi disebut mandiri apabila dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris/Pengawas dan Direksi terbebas dari tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun termasuk pembuat peraturan (regulator).
Pemikiran perlunya kemandirian bagi korporasi, terutama untuk BUMN/D didasari perlunya BUMN/D untuk memiliki kebebasan berkembang dan menjalankan perusahaan sesuai dengan sifat usahanya masing-masing. Dengan kemandirian yang dimilikinya diharapkan perusahaan dapat mencegah atau mengurangi ketergantungannya pada pihak lain untuk memperoleh kesempatan bisnis, sehingga mampu bersaing dengan para kompetitornya di pasar bebas secara sehat. Pada akhirnya kemandirian akan meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus memupuk daya tahan (sustainability).
Sebagai tindak lanjut dari prinsip ini, perusahaan perlu melindungi diri dengan menetapkan norma-norma tertulis tentang kriteria dalam pengambilan keputusan perusahaan dan menjalankan norma itu dengan konsisten. Selain itu hak-hak
monopoli bisnis tradisional BUMN bila dianggap perlu dapat dilepas agar perusahaan terlatih untuk bersaing di pasar. Dalam kaitan ini fasilitas dan hak-hak khusus (priv ilese) yang diberikan oleh pihak lain terutama oleh pemerintah mungkin sudah saatnya dilepaskan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kemandirian meliputi:
a. Komitmen Dewan Komisaris/Pengawas maupun Direksi
Adanya komitmen yang kuat dari setiap individu untuk bertindak secara independen, bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.
b. Benturan kepentingan (Conflict of Interest)
Adanya benturan kepentingan dengan pihak-pihak tertentu dapat menjadikan masing-masing pihak tidak independen antara pihak satu dengan pihak lainnya, misalnya adanya hubungan kekeluargaan dengan pemasok tertentu.

5. Integritas
GCG bukanlah sesuatu yang bersifat administratif dan mekanikal, melainkan merupakan komitmen dan niat baik dari para pelaku GCG. Berdasarkan kamus The Macquarie, integritas menyangkut karakter dan prinsip moral dan kejujuran.
Dengan demikian prinsip integritas adalah bertindak dengan jujur dan dilandasi keyakinan baik untuk kepentingan terbaik perusahaan. Integritas merupakan kualitas yang harus melekat pada unsur-unsur korporasi terutama Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi dan karyawan. Integritas berkaitan erat dengan kejujuran dan dapat dipercaya. Good Corporate Governance tidak akan tercapai apabila para pelaku GCG tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. Prinsip integritas merupakan unsur yang harus melekat pada diri setiap anggota Komisaris/Pengawas, Direksi, dan karyawan untuk berbuat dengan sepenuh hati dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan apa yang terbaik bagi perusahaan. Dengan integritas diharapkan dapat diperoleh personil yang jujur dan kompeten, penuh percaya diri, dan bertekad tinggi untuk mensukseskan program-program organisasi. Agar prinsip integritas ini terwujud, para pengurus dan karyawan perusahaan harus terdiri dari orang-orang yang terpilih melalui seleksi. Bahkan terhadap jabatan kunci perusahaan (Direksi, Komisaris/Pengawas, dan Manajer) perlu ada “assessment process” atau yang lebih dikenal sebagai “fit and proper test”. Begitu pula dalam pengembangan karir serta kesempatan promosi dan mutasi harus selalu dengan melihat “track record” yang bersangkutan selain didasarkan pada suatu “merit system” yang jelas.
Selanjutnya agar integritas ini tetap terpelihara perlu diciptakan kesepakatan tentang aturan perilaku dan kode etik, termasuk sanksi pelanggaran, yang diberlakukan bagi semua peronil perusahaan tanpa kecuali.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Integritas meliputi :
a. Sistem Recruitment
Faktor seleksi di awal proses sesorang menjadi karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas sangat mempengaruhi komitmen dan integritas orang tersebut kepada perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus menciptakan sistem recruitment sedemikian rupa sehingga mampu menjaring personil yang memiliki komitmen dan integritas tinggi. Sebagai contoh dalam sistem seleksi harus melihat “track record” dan memasukan test penyalahgunaan narkoba.
b. Penegakan Hukum (law enforcement)
Prinsip integritas dapat diterapkan dengan baik apabila didukung oleh penegakan aturan-aturan. Sebaliknya apabila penegakan lemah prinsip integritas tidak dapat diterapkan secara sempurna. Sebagai contoh tidak adanya sanksi bagi karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas yang tidak memenuhi tugas dan kewajibannya masing-masing dapat memperburuk keadaan karena kepatuhan integritas tidak lagi menjadi hal yang dijunjung tinggi.

6. Partisipasi
Menurut kamus Collins*, “Participate means to become actively involve in.” Jadi, partisipasi merupakan keterlibatan yang aktif, kalau pada suatu perusahaan tentunya dari setiap pelaku/organ perusahaan dalam menunjang peningkatan nilai perusahaan. Partisipasi yang dimaksud disini adalah pemenuhan tanggung jawab, hak, dan wewenang serta tindakan-tindakan lain yang patut diambil sesuai dengan posisinya.
Organisasi perusahaan bisnis tidak hadir dan eksis di dalam ruang hampa. Eksistensi keberadaan badan usaha diakui dan difasilitasi secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat pada umum lainnya. Karena itulah, perusahaan semestinya memperhatikan kepentingan masyarakat dalam tindakantindakannya. Penerapan prinsip ini akan membantu kelanggengan perusahaan dan menciptakan “sense of belonging” dari banyak pihak. Perusahaan perlu pula membina hubungan dengan semua karyawan maupun anggota masyarakat sekitar melalui hubungan bisnis yang langsung atau tidak langsung, sehingga perusahaan menjadi bagian dari masyarakat (corporate citizenship).
Guna mewujudkan tujuan tersebut, perusahaan dapat menetapkan program-program dan kegiatan sosial dengan keluarga besar karyawan dan/atau masyarakat sekitar agar terjalin hubungan yang erat dan terbuka. Selain itu mungkin perlu pula konsep pembinaan hubungan dengan warga sekitar yang bisa dikaitkan dengan kebutuhan langsung perusahaan. Perlu dihindari terjadinya ketimpangan yang menyolok dengan keadaan sekitar sehingga mengundang kecemburuan sosial. Selain itu, upaya pemeliharaan lingkungan serta kesehatan wilayah sekitar lokasi usaha juga tidak boleh diabaikan. Beban sosial (social costs) yang terkait pada umumnya dapat diperhitungkan dan dimasukkan sebagai unsur biaya produksi.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prinsip Partisipasi meliputi:
a. Kapabilitas
Seorang yang berada pada posisi tertentu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan pasti ada sebabnya. Salah satu sebab seseorang tidak melakukan partisipasi adalah karena dia tidak mampu (capable) untuk melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan tersebut.
b. Budaya/Nilai-nilai pada Perusahaan
Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan perusahaan dipengaruhi oleh budaya atau nilai-nilai yang berkembang di perusa-haan. Misalnya pada setiap rapat setiap peserta rapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap masalah yang sedang dibahas karena adanya budaya terbuka dan egaliter.
c. Sistem Penghargaan
Penghargaan merupakan salah satu kebutuhan manusia, baik secara materi maupun non materi. Apabila setiap partisipasi dari setiap orang dihargai, maka akan timbul kepuasan. Sebaliknya apabila pemberian penghargaan jarang dilakukan bahkan tidak pernah, maka tidak akan ada kepuasan/kebahagiaan dalam berpartisipasi, dan pada akhirnya karyawan tidak lagi termotivasi melakukan kegiatan secara maksimal.
d. Kontrol dari Masyarakat/Pemerintah
Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa perusahaan harus berpartisipasi untuk peningkatan kemakmuran masyarakat sekitar. Disisi lain tekanan masyarakat mengenai kepedulian perusahaan dalam memenuhi hak-haknya misalnya agar ada operasi yang ramah lingkungan, atau agar dilakukan pembinaan kepada pengusaha ekonomi lemah, jelas mempengaruhi kemauan perusahaan untuk berpartisipasi memperhatikan kepentingan stakeholders tersebut.

7. Infrastruktur GCG
Infrastruktur GCG adalah :
– Code of Corporate Governance (CoCG)
– Board Manual (BM)
– Code of Conduct (CoC)
– Audit Committee Charter (ACC)
– Internal Audit Charter (IAC)

8. Kesimpulan
Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi GCG di BUMD terkendala oleh :
a. Regulasi yang mengatur keberadaan dan berdirinya BUMD,
Regulasi yang mengatur keberadaan dan pendirian BUMD banyak dan beragam, seperti contohnya PDAM mempunyai peraturan tersendiri yang mangatur berdirinya dan pengelolaan PDAM, begitupun BLUD (Rumah Sakit Umum Daerah), BUMD sektor Perbakan, dan BUMD Lainnya yang masing-masing mempunyai aturan tersendiri tentang pendirian dan pengelolannya, sehingga perlu keseragaman dalam pengaturan BUMD. Dismaping itu UU No 23 Tahun 2014 belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut secara teknis pengelolaan BUMD serta belum adanya ketegasan dari Pemerintah tentang Pencabutan ketentuan/aturan pendirian dan pengelolaan BUMD yang bertentangan dengan UU No 23 tahun 2014 dan regulasi tentang keseragaman organ dan tata kelola BUMD.
b. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD
Sumber daya manusia yang ada di BUMD belum siap melaksanakan implementasi GCG baik dari segi kompetensi/keahlian maupun kapabiltasnya dalam menerapkan GCG. Umumnya SDM di BUMD terdiri dari angkatan kerja yang maturity(angkatan tua) yang mendominasi serta masih bersifat birokratis (mengikuti) pola kerja karyawan pemerintahan daerah.
c. Kesiapan Infrastruktur BUMD
Infrastruktur BUMD umumnya masih bersifat apa adanya serta masih kurang, karena kurangnya sokongan dari pemerintah daerah selaku pemilik/pemegang saham. Dan seringkali mengikuti trend/keinginan dari Pejabat Pemerintah Daerahnya.
Untuk mengatasi kendala-kendal tersebut, penulis menyarankan bahwa :
1. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat sebaiknya mempercepat proses penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 berikut peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan/Keputusan Menteri terkait dengan pendirian dan pengelolaan BUMD
2. Adanya keseragaman peraturan yang menghatur Pengelolaan BUMD seperti aturan pengelolaan BUMN dan menunjuk salah satu kementrian yang bertanggungjawab untuk menangani/mengelola BUMD seperti BUMN.
3. Adanya Sosialisasi GCG baik dari kementrian terkait, badan/dinas terkait dan lembaga swasta terkait dengan GCG
4. BUMD dan Pemerintah Daerah yang terkait BUMD, idealnya menyiapkan karyawan/pegawai dan infrastruktur yang mendukung diimplementasikannya GCG di BUMD, sehingga pengelolaan BUMD mendukung tugas pokok dan fungsi Pemerintah daerah, dan menjadi barometer meningkatnya perekonomian daerah yang bersangkutan, selain untuk tentunya memupuk keuntungan dan menambah pendapatan asli daerah bagi daerah dimana BUMD berada.

About akangheriyana

Im fun. Im cool. Im Confident. Im Akang Heriyana..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s