I. PENGANTAR

Berbagai pengalaman menunjukan banyaknya kasus kecurangan manajemen dalam menyajikan laporan keuangan seperti kasus window dressing yang dilakukan oleh Enron berupa tidak melaporkan kerugian anak perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi, menunda pembebanan pengeluaran yang seharusnya diakui sebagai biaya dan mencatat penghasilan yang belum pasti diperoleh.
Banyaknya kasus kecurangan tersebut mendorong dibentuknya komite yang diseponsori oleh lima organisasi yang dikenal sebagai The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Komite ini bertugas merancang langkah-langkah yang diperlukan dalam menangkal penyelewengan dan kecurangan.
Hasil yang dicapai oleh COSO diantaranya adalah pengembangan kerangka pengendalian intern terintegrasi (COSO-Integrated Internal control Framework) yang mampu mengelola risiko-risiko bisnis.
Pengelolaan risiko (risk management) sejalan dengan perkembangan ilmu manajemen yang mengasumsikan kecenderungan semakin ketatnya persaingan. Bisnis yang dapat bertahan adalah bisnis yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan usaha yang dapat mempengaruhi posisi saing perusahaan. Ancaman terhadap posisi saing perusahaan baik yang muncul dari faktor-faktor lingkungan eksternal maupun faktor-faktor lingkungan internal merupakan risiko yang dihadapi oleh setiap perusahaan. Kemampuan untuk memperoleh laba dan kemampuan untuk bertahan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas dalam pengelolaan risiko tersebut.
Perancangan dan implementasi Sistem Internal Control Berbasis COSO yang mampu mengelola risiko-risiko bisnis secara terintegrasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya seluruh komponen perusahaan di bawah komando Dewan Direksi dalam mengelola perusahaan (corporate governance), atau dengan kata lain pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) sangat dipengaruhi oleh apakah system pengendalian intern yang dirancang telah mampu mengelola risiko-risiko bisnis secara memadai.
GCG memberikan norma-norma dasar yang dapat dikembangkan kemudian oleh masing-masing perusahaan yang harus dipatuhi oleh manajemen dalam mengelola perusahaan.
ERM sendiri merupakan risiko yang harus dihadapi dan dikelola oleh manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha, sedangkan Sistem Internal Control Berbasis COSO merupakan alat untuk memastikan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG.

II. SEKILAS TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
1. Pengertian GCG
Salah satu acuan yang digunakan dalam menerapkan GCG di Indonesia adalah Pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG).
Dalam merumuskan kebijakan mengenai corporate governance, KNKCG memperoleh masukan dari Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). FCGI saat ini beranggotakan 10 (sepuluh) asosiasi bisnis dan profesi.
Di lingkungan BUMN, acuan yang digunakan dalam menerapkan GCG adalah surat keputusan Menteri Negara BUMN nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002. Definisi GCG menurut surat keputusan tersebut adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan kepentingan stakeholder lainnya, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
Dalam surat keputusan Menteri Negara BUMN tersebut ditetapkan lima prinsip GCG sebagai aturan dasar (norma kepatutan) yang harus ditaati dalam pengelolaan perusahaan dan pelaporannya. Kelima prinsip GCG tersebut adalah :
a. Transparansi (Transparency)
b. Kemandirian (Independency)
c. Akuntabilitas (Accountability)
d. Pertanggungjawaban (Responsibility)
e. Keadilan/Kewajaran (Fairness)

Prinsip Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
Prinsip Kemandirian (Independent), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Prinsip Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif..
Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
Prinsip Keadilan/Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Aspek Penerapan GCG
Aspek yang terkait dengan penerapan GCG meliputi :
a. Komitmen terhadap GCG
b. Organ Utama GCG, yaitu :
• RUPS
• Komisaris
• Direksi
• Pemegang Saham
c. Organ Pendukung, yaitu :
• Komite Audit
• Komite Komisaris lainnya (jika dibentuk)
• Auditor Eksternal
• Auditor Internal
• Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
d. Pengelolaan hubungan dengan Stakeholder lainnya, yaitu hubungan dengan pihak luar seperti :
• Pemerintah
• Pelanggan/Konsumen
• Pemasok
• Karyawan
• Masyarakat
• Investor dan calon Investor

3. Tujuan Penerapan GCG
Penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk :
a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakanfungsi dan meningkatkan kemandirian Organ;
c. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
e. Meningkatkan iklim investasi nasional;
f. Mensukseskan program privatisasi.

III. SEKILAS TENTANG INTERNAL CONTROL BERBASIS COSO
1. Pengertian
Internal Control Berbasis COSO merupakan sistem pengendalian intern yang dirancang mampu mengelola risiko-risiko bisnis secara terintegrasi.
Dalam surat keputusan Menteri Negara BUMN nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002, sistem pengendalian intern tersebut mencakup : Lingkungan Pengendalian, Pengkajian dan Pengelolaan Risiko Usaha, Aktvitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi dan Monitoring.

2. Tujuan Pengendalian Intern
Pengendalian intern dirancang dengan tujuan :
a. Untuk menilai eketivitas dan efisiensi operasi
b. Untuk menilai keandalan (dapat dipercayainya) laporan keuangan
c. Untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku

3. Komponen Pengendalian Intern
Unsur-unsur (komponen) pengendalian intern saat ini tidak lagi sekedar dipandang sebagai perangkat saja yang teterdiri dari delapan unsur (organisasi, kebijakan, perencanaan, personalia, prosedur, pencatatan, pelaporan dan pengawasan intern), melainkan juga pentingnya penekanan pada pengelompokan area pengendalian yang terdiri dari
a. Lingkungan pengendalain (control environment)
b. Pengkajian risiko (risk assessment)
c. Aktivitas pengendalian (control activity)
d. Informasi dan komunikasi (information and communication)
e. Pemantauan (monitoring)

Lingkungan pengendalain (control environment)
Lingkungan pengendalian adalah habitat tempat tumbuhnya pengendalian, yaitu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur paling dominan dalam lingkungan pengendalian adalah sumber daya manusia yang melakukan pengendalian. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern adalah sebagai berikut :
a. Integritas , nilai-nilai etika dan kompetensi karyawan;
b. Filosofi dan gaya manajemen
c. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya;
d. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia;
e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

Pengkajian risiko (risk assessment)
Pengkajian risiko (risk assessment)yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan.

Proses pengelolaan risiko meliputi serangkaian kegiatan yang terdiri dari :
a. Penentuan tujuan/filosofi risiko
b. Identifikasi risiko dan pembuatan peta risiko untuk memperoleh prifil risiko
c. Kuantifikasi, pengukuran risiko dan penentuan toleransi terhadap risiko
d. Penyusunan prioritas untuk menentukan pengendalian yang diperlukan.
e. Menentukan pengendalian intern dan tindakan yang diambil untuk mengoptimalkan penanganan risiko
f. Penentuan kebijakan manajemen risiko
g. Mekanisme, sistem dan prosedur terinci dari pengelolaan risiko harus dibuat sebagai panduan bagi satuan kerja/divisi dan unit terkait dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari

Tiga kategori utama risiko :
a. Risiko pada tingkat Strategis
b. Risiko pada tingkat Operasional
c. Risiko Keuangan

Organisasi manajemen risiko :
a. Komite manajemen risiko di tingkat Komisaris
b. Satuan kerja/divisi pelaksana manajemen risiko
c. Satuan Pengawasan Intern
d. Fungsi Pengendalian pada unit bisnis

Aktivitas pengendalian (control activity)
Aktivitas pengendalian (control activity) merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan pengamanan terhadap aset perusahaan.

Informasi dan komunikasi (information and communication)
Unsur yang berkaitan dengan kualitas informasi dan komunikasi antara lain mencakup :
a. Identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi dalam bentuk dan pada waktu yang tepat
b. Akses terhadap informasi baik internal maupun eksternal tidak dibatasi
c. Arus informasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan pengendalian

Pemantauan (monitoring)
Pemantauan (monitoring) atas efektivitas pengendalian intern harus dilaksanakan sedemikian rupa dan berlangsung secara terus menerus sehingga penurunan (deficiency) efektivitas pengendalian intern dapat segera dikenali, diatasi dan dilaporkan.
Bentuk kegiatan pemantauan dapat berupa :
• On going monitoring. Yaitu pemantauan yang berkesinambungan yang melekat dengan proses kegiatan, misalnya keluhan karyawan, pelanggan, dan komentar pihak ketiga atas pelayanan perusahaan juga kegiatan-kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh manajemen.
• Separate Evaluation. Yaitu pemantauan yang dilakukan secara periodik yang merupakan tugas Satuan Pengawasan Intern dan Akuntan Publik.
Dalam gambar balok tersebut di bawah ini membantu menjelaskan bahwa tujuan pengendalian intern (digambarkan dalam tiga lajur bagian atas balok), komponen pengendalian intern (digambarkan pada sisi depan balok) dan struktur proses bisnis yang terdiri dari unit bisnis dan aktivitas (digambarkan pada sisi sebelah kanan balok) merupakan matrix yang saling berkaitan secara tersetruktur. Matrix tersebut dapat dijadikan pola dalam melaksanakan kegiatan pengkajian risiko dan evaluasi pengendalian intern.

IV. Simpulan
Penerapan praktik GCG sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara BUMN nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 sudah barang tentu harus diikuti dengan perancangan sistem pengendalian internal yang mampu mengelola risiko-risiko usaha secara terintegrasi (Internal Control berbasis COSO). Perancangan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Negara BUMN tersebut merupakan tanggung jawab Direksi, salah satu komponen dalam sistem pengendalian internal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 ayat (1) butir b. adalah pengkajian dan pengelolaan risiko usaha.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan implementasi GCG, Sistem Internal Control Berbasis COSO dan Eterprise Risk Management (ERM). GCG memberikan norma-norma dasar yang dapat dikembangkan kemudian oleh masing-masing perusahaan yang harus dipatuhi oleh manajemen dalam mengelola perusahaan.
ERM sendiri merupakan risiko yang harus dihadapi dan dikelola oleh manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha, sedangkan Sistem Internal Control Berbasis COSO merupakan alat untuk memastikan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG.

About akangheriyana

Im fun. Im cool. Im Confident. Im Akang Heriyana..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s