DSC_0105a

Para manajer percaya bahwa dalam mengukur kinerja korporasi, salah satunya dapat dilakukan dengan stakeholders’ assessment yang merupakan ringkasan atas umpan balik yang dihasilkan oleh berbagai macam group stakeholders. Tentu saja informasi yang le-bih signifikan untuk diketahui dalam hal ini adalah stakeholders selain pemegang saham dan organ utama perusahaan. Isi dari umpan balik tersebut bisa menjadi indikator yang sangat berguna untuk menilai kemajuan ke arah berbagai macam tujuan, termasuk sebagai
masukan awal untuk menilai corporate governance didalam suatu korporasi. Manajemen korporasi dapat memilih stakeholders mana
yang akan diperhitungkan, dimana hal itu disesuaikan dengan tingkat urgensinya oleh korporasi. Tabel Stakeholders Assessment
adalah contoh beberapa group stakeholders yang berhubungan dengan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk memperhitungkan kinerja korporasi baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Stakeholders’ Assessment
Katagori Stakeholders :
1) Pelanggan Kemungkinan Ukuran Jangka Pendek adalah Penjualan (Rp dan volume), Pelanggan baru, Pelanggan baru yang masih taraf coba-coba, Jumlah keluhan pelanggan, dan Tingkat pengembalian/pemba-talan pesanan. Sedangkan Kemungkinan Ukuran Jangka Panjang ada-lah Pertumbuhan penjualan, Perputaran jumlah pelanggan, dan Kemampuan mengontrol harga
2) Pemasok Kemungkinan Ukuran Jangka Pendek adalah Biaya bahan baku,Delivery time, Persediaan, dan Ketersediaan bahan baku. Sedangkan Kemungkinan Ukuran Jangka Panjang adalah Pertumbuhan biaya bahan baku, Delivery time, Persediaan, Ide-ide baru dari pemasok, dan Tingkat perputaran pemasok.
3) Financial Community Kemungkinan Ukuran Jangka Pendek adalah EPS, Harga saham, Jumlah list “pembelian” saham (korporasi yang go public),dan ROE. Sedangkan Kemungkinan Ukuran Jangka Panjang adalah Kemampuan meyakinkan strategi kepada pasar modal, dan Pertumbuhan ROE
4) Employees Kemungkinan Ukuran Jangka Pendek adalah Jumlah saran dan keluhan,serta Produktivitas. Sedangkan Kemungkinan Ukuran Jangka Panjang adalah Jumlah promosi internal, Perputaran karyawan, Komposisi tingkat pendidikan, Frekuensi pemogokan.
5) DPR Kemungkinan Ukuran Jangka Pendek adalah Jumlah peraturan baru,yang mempengaruhi korporasi, dan Akses kepada tokoh-tokoh kunci anggota DPR. Sedangkan Kemungkinan Ukuran Jangka Panjang adalah Jumlah peraturan baru yang mempengaruhi industri, dan Rasio pengalaman kerjasama terhadap kompetisi.
6) Lembaga Konsumen Kemungkinan Ukuran Jangka Pendek adalah Jumlah pertemuan Konsumen,Jumlah pengalaman ditolak,Jumlah berkoalisi, dan Jumlah legal action.Sedangkan Kemungkinan Ukuran Jangka Panjang adalah Jumlah perubahan kebijaksanaan atas YLKI, dan Jumlah inisiatif meminta pertolongan YLKI.
Misalnya dari tabel Stakeholders Assessment, didalam assessment pelanggan diperoleh indikator tingkat penjualan yang rendah. Hal
ini memberikan indikasi rendahnya tingkat kepuasan pelanggan.
Rendahnya tingkat kepuasan pelanggan bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, dan jika kita kaitkan ke prinsip-prinsip GCG,
maka bisa dilihat apakah korporasi telah transparan mengenai produk yang dijualnya, sehingga konsumen tidak dibohongi. Apakah korporasi telah adil (fairness) dalam memperlakukan sesama konsumen baik mengenai harga penjualan maupun tatacara pembayarannya. Sekaligus juga apakah kualitas produk, harga, delivery, maupun tatacara pembayarannya sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan price list dan katalog yang dikeluarkan oleh korporasi.
Kemudian untuk assessment pemasok, misalnya indikator delivery
time dan ketersediaan bahan baku yang rendah bisa menjadi umpan balik untuk menilai apakah korporasi telah berusaha menerapkan kewajiban pembayaran sesuai jatuh tempo sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas maupun keadilan. Ada kemungkinan bahwa keterlambatan penyediaan bahan baku disebabkan oleh keterlambatan pembayaran kontrak-kontrak sebelumnya, ataupun kurang terbukanya manajemen dalam hal pembayaran, apalagi jika pemasok mempunyai kekuatan tawar menawar yang tinggi. Disamping itu pemasok juga sangat berkepentingan atas proses tender untuk pemenuhan kebutuhan persediaan oleh korporasi. Apakah proses tender sudah transparan, adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Tingginya biaya bahan bisa disebabkan oleh proses tender yang tidak transparan, sehingga indikator biaya bahan bisa dijadikan masukan awal untuk penilaian corporate governance.
Assessment terhadap variabel komunitas financial, dapat dijadikan
umpan balik yang bagus, apakah korporasi sudah transparan dan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menyajikan laporan keuangan. Misalnya indikator list pembelian yang rendah mungkin dise-babkan oleh tidak transparannya korporasi dalam menjelaskan tujuan-tujuan investasi atau kurang yakinnya investor atas akuntabilitas dari proses-proses tindakan korporasi dalam investasi.
Assessment terhadap variabel Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat berupa indikator jumlah peraturan baru yang mempengaruhi korporasi maupun akses kepada anggota DPR. Indikator ini dapat meni-lai sejauh mana korporasi menjadi obyek yang penting bagi masyarakat dengan jumlah keluarnya peraturan-peraturan yang
baru. Selanjutnya, yang terlebih penting lagi adalah sejauh mana
korporasi sadar akan peraturan-peraturan yang melingkupi korporasi dengan segala implikasinya dan sejauh mana korporasi
mempunyai kontak terhadap anggota DPR sehingga korporasi telah
siap jika peraturan baru dikeluarkan. Hal ini membutuhkan prinsip
partisipasi, dimana Komisaris maupun Direksi harus berusaha mempunyai akses kepada DPR dan pengetahuan yang cukup atas
peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting terutama
bagi BUMN/D atau korporasi-korporasi yang produknya menyentuh
orang banyak. Namun demikian perlu diperhatikan pula, bahwa dengan mempunyai akses ke DPR korporasi harus berhati-hati agar
tidak melanggar prinsip-prinsip kemandirian. Assessment yang tak kalah pentingnya adalah variabel dari lembaga konsumen yang dalam hal ini menjadi institusi pemerhati terhadap kepentingan konsumen. Indikator yang bisa dibuat antara lain adalah jumlah pertemuan, pengalaman ditolak, berkoalisi ataupun legal action. Jika korporasi sering mengalami penolakan oleh lembaga konsumen atau bahkan sering menghadapi legal action, maka korporasi harus memberikan perhatian ekstra terhadap kelompok ini. Corporate Secretary harus bisa memberikan penjelasan secara transparan menyangkut seluruh produk/jasa dan pelayanan yang dilaksanakan korporasi terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dikarenakan kelompok ini bisa menjadi pengancam atas corporate image di masyarakat. Perhatian lembaga konsumen ini terutama pada produk dan harga yang dibebankan kepada konsumen, sehingga kebijaksanaan korporasi atas transparansi produk dan struktur harga yang fair perlu diperhatikan. Disamping itu, perlakuan yang adil terhadap konsumen perlu dijaga.

About akangheriyana

Im fun. Im cool. Im Confident. Im Akang Heriyana..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s